Dua fraksi DPRD Parepare menyoroti Pemkot Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel), terkait pendapatan asli daerah (PAD) yang dianggap mengalami kebocoran. PAD dari sektor parkir hingga Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) disebut belum maksimal.
Kebocoran PAD itu terungkap saat rapat paripurna pandangan akhir fraksi DPRD Parepare atas ranperda APBD perubahan tahun 2025 pada Rabu (24/9). Sorotan atas kebocoran PAD itu disampaikan oleh Fraksi Gerindra dan Fraksi Gelombang Amanat Demokrasi.
“Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menilai bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare masih jauh dari optimal,” ungkap Juru Bicara Fraksi Gerindra, Muhammad Husain Saud saat membacakan pandangan fraksi, Rabu (24/9/2025).
Husain menilai realisasi PAD Parepare bisa mencapai Rp 500 miliar dari sejumlah sektor. Namun Gerindra menyebut masih terjadi kebocoran pendapatan dari beberapa organisasi perangkat daerah (OPD).
“Analisis mendalam terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) seharusnya mampu menyentuh angka Rp 400 hingga 500 miliar. Namun dalam praktiknya masih terdapat banyak kebocoran dan inefisiensi di berbagai OPD,” jelasnya.
Dia mengungkapkan, kebocoran pendapatan terlihat pada 3 OPD yakni Badan Keuangan Daerah (BKD), Dinas Perhubungan, dan Dinas PUPR. Pendapatan pada 3 OPD itu menunjukkan hasil yang tidak sesuai dengan target yang ditetapkan.
“Kebocoran tersebut terjadi pada pengelolaan pendapatan di Badan Keuangan Daerah, sektor parkir di bawah Dinas Perhubungan, penerimaan dari Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR),” ungkap dia.
Oleh karena itu, Fraksi Gerindra mendorong pemkot untuk melakukan pelayanan dengan sistem yang modern. Serta mendorong pembayaran yang berbasis digital agar terwujud pengelolaan yang transparan.
“Migrasi dari sistem konvensional ke platform digital terintegrasi tidak hanya akan meminimalisir kebocoran, meningkatkan kepatuhan wajib bayar, dan mempermudah pemantauan secara real-time. Serta memberikan kemudahan serta transparansi kepada masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Juru Bicara Fraksi Gelombang Amanat Demokrasi, Ibrahim Suanda mengatakan PAD Parepare belum terealisasi secara maksimal. Dia menilai pendapatan sektor pajak dan retribusi masih jauh dibawah potensi riil.
“Hal ini mengondisikan adanya kebocoran. Kondisi ini semakin memprihatinkan mengingat beban anggaran yang kian berat untuk membiayai 18 program unggulan,” katanya.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Parepare Tasming Hamid berjanji akan membenahi pengelolaan pendapatan di semua sektor. Dia akan memaksimalkan potensi pendapatan tanpa membebani masyarakat.
“Nanti pembahasan tahun 2026 kita betul-betul lebih memaksimalkan potensi apa saja yang kita bisa maksimalkan. Tetapi tidak malah juga membebani masyarakat kita,” pungkasnya.
