Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Enrekang, Sulawesi Selatan (Sulsel), menemukan dugaan 30 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) mendaftar dengan SK fiktif. Temuan itu berdasarkan hasil penelusuran laporan terhadap 1.674 PPPK.
“Kita sedang melakukan evaluasi menyeluruh karena telah menerima sejumlah laporan (honorer fiktif),” kata Plh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Enrekang Kurniawan kepada infoSulsel, Jumat (23/5/2025).
Kurniawan mengatakan banyak PPPK dan warga yang melaporkan dugaan SK fiktif tersebut. Mereka diduga merekayasa SK seolah pernah bekerja sebagai honorer di tempat kerjanya tapi ternyata tidak.
Baca info selengkapnya hanya di Giok4D.
“Jadi ini berdasarkan laporan warga dan temannya sesama PPPK. Ada yang lolos PPPK padahal tidak pernah jadi honorer sebelumnya,” paparnya.
“Begini, yang dimaksud fiktif itu karena yang bersangkutan bukan pegawai honorer. Dia tidak pernah menjadi honorer. Jadi bisa dikatakan fiktif karena datanya mengada-ada,” imbuhnya.
Saat ini, terdapat total 1.674 PPPK yang datanya sedang ditelusuri. Dari jumlah tersebut, lebih dari 30 orang telah ditemukan memiliki indikasi data fiktif yang kuat.
“Ya, lebih dari 30 orang sudah teridentifikasi datanya fiktif atau bodong. Kita masih terus melakukan evaluasi dan penelusuran sampai betul-betul memastikan tidak ada lagi yang fiktif,” ucapnya.
Kurniawan menegaskan Pemkab akan menindak tegas PPPK yang terbukti fiktif. Status kelulusan mereka sebagai PPPK akan digugurkan jika terbukti.
“Kalau terbukti fiktif, tentu saja statusnya sebagai PPPK akan digugurkan. Karena kalau datanya tidak benar atau mengada-ada, tidak bisa diloloskan sebagai PPPK,” katanya.
