Pemkot Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), menerapkan program iuran sampah gratis bagi warga miskin mulai bulan ini atau Juli 2025. Wali Kota Makassar Munafri ‘Appi’ Arifuddin berencana menambah penerima program ini khusus bagi warga di sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang.
Peluncuran program yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia itu berlangsung di kawasan Car Free Day (CFD) Jalan Jenderal Sudirman Makassar, Minggu (29/6/2025). Program itu diatur lewat Perwali Nomor 13 Tahun 2025 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan.
Appi awalnya menegaskan program iuran sampah gratis hanya berlaku untuk kelompok rumah tangga yang daya listriknya 450-900 VA. Namun dia akan mempertimbangkan warga yang tinggal di kawasan TPA Antang, Kecamatan Manggala.
“Standarnya (program iuran sampah gratis) yaitu di KWH listrik 450 sampai 900. Nah, ada satu pengecualian yang akan kita maksimalkan. Kita akan menambah yang namanya warga masyarakat yang ada di kecamatan Manggala,” ujar Appi usai launching program iuran sampah gratis tersebut.
Dia ingin memberikan perhatian khusus bagi warga Manggala yang tinggal di sekitar TPA Antang. Menurutnya, kuota penerima bantuan ini akan bertambah bagi warga Manggala.
“Kita akan memberikan perhatian lebih kepada warga yang ada di Manggala. Manggala ini adalah tempat pembuangan akhir atau TPA ada di sana,” ujarnya.
“Kita akan mengatur supaya Manggala kuotanya bisa lebih banyak untuk mendapatkan subsidi pembayaran iuran sampah dari pemerintah,” tambah Appi.
Lebih lanjut, Appi mengatakan pihaknya tengah melakukan penghitungan ulang untuk menaikkan jumlah kuota penerima subsidi khusus bagi warga di Kecamatan Manggala. Di satu sisi pelayanan angkutan sampah ke TPA juga akan dimaksimalkan.
“Jadi kan kalau 450-900, kalau di Kecamatan Manggala mungkin kita naik sampai 900. Nanti berarti ini akan bertahap, khususnya di Manggala ini sampai selesai persoalan sampah yang ada di kota Makassar,” ujarnya.
Rumah penerima program ini akan diberi stiker dan barcode sebagai penanda telah dibebaskan dari pembayaran iuran sampah. Stiker tersebut sebagai penanda agar petugas tidak lagi melakukan penagihan ke rumah warga tersebut.
“Nah itu nanti di rumahnya, ditaruh stiker, ditaruh barcode supaya kalau datang petugas sampah, oh iya tawwa (penerima iuran sampah gratis),” kata Appi.
Appi menuturkan program ini dilakukan secara bertahap. Pihaknya masih akan memastikan kembali pendataan warga yang berhak menerima berdasarkan kategori daya listriknya.
“Jadi ini kita sudah mau turun, memastikan data-data yang ada kemarin untuk segera dijalankan di tengah-tengah masyarakat dan harus mulai trial di beberapa rumah tangga yang sesuai dengan persyaratan yang sudah dibangun di dalam peraturan wali kota itu,” jelasnya.
Appi menegaskan OPD terkait telah melakukan koordinasi untuk memastikan keberlangsungan program ini berjalan tepat sasaran. Pemerintah kecamatan dan kelurahan juga harus memastikan program iuran sampah gratis itu tepat sasaran.
“Ini sudah berkoordinasi untuk mencoba di beberapa wilayah dulu yang kita akan lihat benar-benar harus datang, lihat benar-benar bahwa memang ini KWH-nya seperti ini dan memang bukan golongan orang yang mampu,” jelas Appi.
Lebih lanjut, Appi mengatakan, masa percobaan program iuran sampah gratis berlangsung hingga Juli 2025. Namun dia berharap pada Agustus nanti secara keseluruhan sudah bisa berjalan maksimal.
“Mungkin di bulan delapan mungkin sudah fix semuanya,” tegas Appi.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya..
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, Helmy Budiman menambahkan warga di Kecamatan Manggala memang paling terdampak dengan keberadaan TPA Antang. Penambahan kuota penerima iuran sampah gratis menjadi salah satu perhatian pemerintah.
“Ya karena Manggala kan salah satu daerah yang paling terkena dampak dari TPA. Beberapa tahun terakhir ya tentu kita berupaya untuk melakukan insentif kepada warga di sana,” kata Helmy kepada wartawan.
Dia menegaskan perlakuan khusus untuk warga di Kecamatan Manggala akan dituangkan secara teknis dalam pembaharuan perwali nantinya. Helmy menegaskan penerapan program ini dilakukan bertahap.
“Tentu Perwali (Nomor 13 Tahun 2025) ini karena sudah berproses dari bulan 2 kemarin, bulan 3. Tentu ini dulu kita berlakukan. Nanti setelah kita lakukan running, kemudian kita evaluasi kembali,” ujarnya.
“Nanti akan kita masukkan salah satunya di situ, di perbaikan Perwali selanjutnya untuk Manggala dimasukkan sebagai salah satu objek untuk menerima insentif. Begitu,” sambung Helmy.
