Ketua DPC Demokrat Makassar Adi Rasyid Ali (ARA) rela melepas jabatannya dari kepengurusan partai demi fokus memimpin Perumda (PD) Parkir Makassar Raya. ARA berdalih Demokrat Makassar butuh regenerasi kepemimpinan yang baru.
Diketahui, ARA ditunjuk menjadi Pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama PD Parkir Makassar Raya terhitung sejak 21 April 2025. ARA menjadi pemimpin di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu menggantikan Yulianti Tomu yang dicopot dari jabatannya.
“Suratnya (pengunduran diri dari ketua Demokrat Makassar) sudah saya siapkan, hari ini juga saya sampaikan ke DPD Demokrat Sulsel dan DPP,” kata ARA kepada infoSulsel, Selasa (22/4/2025).
ARA beralasan sudah terlalu lama berada dalam kepengurusan partai. Dia beralasan sudah saatnya Demokrat Makassar mencari ketua baru.
“Harus ada regenerasi, saya jadi ketua sudah tiga periode. Tidak jadi dirut (PD Parkir Makassar Raya) pun tetap harus ada regenerasi di Demokrat,” tuturnya.
Mantan anggota DPRD Makassar ini menganggap memimpin Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki tantangan sendiri. Dia ingin memaksimalkan kinerja pada posisi yang dipercayakan kepadanya.
“Bagi saya, pertama ini adalah amanah dan kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk menjadi dirut Perumda Parkir,” ujar ARA.
ARA pun akan segera menghadap kepada wali kota Makassar selaku pemegang saham alias kuasa pemilik modal BUMD. Dia memastikan akan berkoordinasi dengan Appi selama bekerja.
“Ini challenge sekaligus harapan. Kenapa saya katakan challenge dan harapan, menurut saya Perumda Parkir ini banyak permasalahan di bawah,” ujarnya.
Dia juga akan segera berkonsolidasi dengan jajaran internal PD Parkir Makassar Raya. Sebagai direksi baru di perusda, ARA perlu ada penyesuaian karena akan ada banyak perubahan terkait pola kerja ke depan.
“Tantangannya, kita akan menghadapi kebiasaan yang susah dirubah karena di situ ada dividen, ada target PAD yang harus kita kejar,” imbuh ARA.
Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri ‘Appi’ Arifuddin mengkonfirmasi ARA siap melepas jabatannya dari Demokrat Makassar. Dia menyebut ARA memiliki kompetensi untuk membenahi PD Parkir.
“Orang partai dan akan mundur dari partai. Itu Bapak Adi kenapa ada di situ karena pengalamannya di DPRD selama tiga periode sangat bersentuhan dengan ini,” ungkap Appi kepada wartawan, Senin (21/4).
Appi menegaskan tidak ada unsur politis di balik penunjukan direksi dari kalangan partai. Dia juga membantah tidak ada politik balas budi yang berkaitan dengan Pilkada Makassar.
“Tidak ada ji (politik balas budi yang berkaitan dengan Pilkada Makassar),” tegas Appi.
Sebagai informasi, Appi tidak hanya merombak jajaran direksi di PD Parkir Makassar Raya. Appi juga mengganti dewan pengawas dan direksi di 3 BUMD lainnya, yakni PDAM Makassar, PD Terminal Makassar Metro, PD Pasar Makassar Raya.
Adapun 3 dirut baru berstatus pelaksana tugas (plt) yang ditetapkan, yakni Plt Dirut PDAM Makassar Hamzah Ahmad, Plt Dirut PD Pasar Makassar Raya Ali Gauli Rauf dan Plt Dirut PD Terminal Makassar Metro Elber Maqbul Amin.
Appi telah memanggil keempat plt dirut perusahaan daerah (perusda) dalam rapat tertutup di Balai Kota Makassar pada Selasa (22/4). Appi mengancam mengganti direksi baru jika tidak mencapai target dalam 6 bulan ke depan.
“Saya pastikan kita akan ada warning setelah proses pemilihan dalam 6 bulan tidak ada perubahan yang dilakukan kita akan ganti lagi,” tegas Appi.
Appi menegaskan kepada jajaran direksi BUMD Makassar untuk menggenjot kinerjanya. Dia mengingatkan peran krusial perusda untuk menggenjot PAD.
“Penekanan kita bagaimana memperbaiki kinerja perusda supaya mampu memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pendapatan terhadap Pemkot Makassar ini,” tuturnya.
Menurut Appi, ada banyak hal yang perlu dibenahi di perusda Makassar. Selain menggenjot PAD dan memberi sumbangsih dividen, para direksi juga diingat membenahi tata kelola keuangan BUMD.
“Contoh, seimbang nggak antara biaya yang dikeluarkan dengan proyeksi penghasilannya kedepan. Benar nggak dengan apa yang diinvestasikan/dibelanjakan mendapatkan output yang sebanding dengan apa yang sudah dikeluarkan, kan ini menyangkut tata kelola,” jelasnya.
