Fraksi Partai NasDem mencopot anggota DPR Ahmad Sahroni dari posisi Wakil Ketua Komisi III DPR. Posisi Ahmad Sahroni kini digantikan Rusdi Masse Mappasessu (RMS).
Melansir infoNews, surat penggantian Sahroni dari pimpinan Komisi III DPR beredar di kalangan wartawan, Jumat (29/8/2025). Surat itu bernomor F.NasDem.758/DPR-RI/VIII/2025.
Surat tersebut sudah ditandatangani oleh Ketua Fraksi NasDem Viktor Bungtilu Laiskodat. Sahroni sebagai Sekretaris Fraksi Partai NasDem juga meneken surat itu.
Melalui surat itu Ahmad Sahroni kini menjabat sebagai anggota Komisi I DPR. Sementara posisinya sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR digantikan oleh Rusdi Masse yang sebelumnya sebagai anggota Komisi IV DPR.
Ahmad Sahroni sempat menjadi sorotan publik saat bicara terkait gaji dan tunjangan para anggota DPR. Ia meminta masyarakat tidak melihat nominalnya yang dianggap fantastis.
“Jadi jangan dilihat karena nilai uangnya, wow, fantastis. Nggak, itu biasa sebenarnya. Cuma kan ada orang yang nggak senang, wow gila DPR semau-maunya gitu. Dapet duit senang-enaknya ngelakuin hal. Nggak,” ujar Sahroni di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/8).
Sahroni menyebut anggota DPR akan membagi rezeki yang dipunya kepada masyarakat. Namun ia memandang 580 anggota Dewan pasti memiliki cara tersendiri dalam mendistribusikan hal tersebut.
“Kita-kita orang adalah perwakilan yang dinamai adalah pejabat publik yang juga digaji oleh masyarakat. Uangnya pasti kembali ke masyarakat. Tanpa perlu dikasih tahu ya, ini uangnya, uang gajian gue, gue kasih ya sama kalian. Nggak perlu,” kara legislator NasDem ini.
“Jadi tangan kanan memberi, tangan kiri ya diumpetin-lah ceritanya. Itu istilah. Tapi lagi-lagi, teman-teman anggota DPR 580 anggota DPR ini adalah punya empati keberpihakan kepada masyarakat dengan caranya masing-masing,” tambahnya.
Ia menilai tunjangan yang didapat oleh anggota DPR RI lebih hemat daripada rumah dinas yang sebelumnya didapat. Sahroni menyebut biaya perawatan rumah dinas jika dikalkulasi, lebih besar dari Rp 50 juta.
“Kalau dikasih fasilitas rumah, itu biayanya akan lebih mungkin 10 kali lipat dari yang dikasih tunjangan kepada anggota DPR, sebanyak Rp 50 juta. Kenapa, karena biaya perawatan itu tak terhingga, banyak rusak AC-lah, perlengkapan di dalamnya. Kenapa waktu itu banyak yang dikasih masukan, lebih baik dikasih tunjangan tunai. Di mana tidak memberatkan negara, agar posisinya tidak, anggaran negaranya tidak terganggu,” kata dia.
