Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari mendapatkan dukungan dari Kementerian Sosial (Kemensos) untuk program perbaikan rumah tidak layak huni. Dukungan ini menjadi bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi sosial masyarakat di ibu kota Sulawesi Tenggara (Sultra).
Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengatakan perhatian pemerintah pusat sangat penting dalam mempercepat penanganan masalah sosial. Menurutnya, perbaikan rumah warga yang tidak layak huni kini menjadi salah satu fokus utama.
“Bantuan pemenuhan sosial di Kota Kendari menjurus ke rumah-rumah tidak layak huni,” kata Siska kepada infocom, Jumat (19/9/2025).
Siska menjelaskan pemerintah pusat melalui Menteri Sosial Saifullah Yusuf meminta pemerintah daerah menyiapkan data akurat sebagai dasar pelaksanaan program. Data presisi akan menjadi acuan jumlah rumah yang akan dibantu.
“Alhamdulillah bapak Menteri mengatensi, menyuruh kami menyiapkan data riil, data presisinya berapa rumah yang akan dibantu,” lanjutnya.
Siska menambahkan, Kemensos akan menyiapkan dukungan anggaran untuk mendukung pembangunan rumah layak huni. Hal ini diharapkan bisa membantu masyarakat yang selama ini kesulitan memiliki tempat tinggal layak.
“Kemensos akan meluncurkan anggaran untuk pembangunan rumah tersebut,” ujarnya.
Selain itu, ia menyebut program bantuan sosial lain sudah berjalan dengan baik di Kota Kendari. Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah ada masih terus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Bantuan sosial lainnya, BLT, PKH itu sudah berjalan efektif juga,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kendari Sudirham menuturkan pihaknya telah menyiapkan data rumah tidak layak huni. Data itu telah dikumpulkan pada Tahun 2024 sebagai bahan acuan untuk tahun ini.
“Di Dinas Sosial kami ada datanya untuk tahun 2024 jumlah rumah tidak layak huni kurang lebih 4.954 rumah. Untuk program tahun 2025 kami mengusulkan 10 unit yang tersebar di Kota Kendari. Saat ini kami masih menunggu info baik dari kementerian maupun dari provinsi,” jelasnya.
Ia menyebut dari usulan 10 unit pada tahun ini akan membutuhkan seleksi ketat agar tepat sasaran. Menurutnya, dari total 4.954 unit, rumah terparah akan dilayani dalam perbaikan.
“Nanti kalau di-ACC akan ada tim yang turun melakukan assessment. Peringkat terparah itu yang dilayani,” tuturnya.
Meski hanya 10 unit yang diusulkan, Sudirham berharap program ini bisa jadi pintu masuk untuk realisasi lebih luas. Ia menekankan keputusan akhir tetap menunggu koordinasi dengan kementerian maupun pemerintah provinsi.
“Harapannya 10 unit direalisasikan, tapi itu harus disesuaikan dengan desilnya dan berdasarkan proposal yang masuk,” pungkasnya.
Pemkot Kendari berharap masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak segera bisa mendapatkan hunian yang sehat. Pemerintah pusat dan daerah pun berkomitmen melanjutkan program tersebut secara bertahap sesuai anggaran yang tersedia.
