Dana transfer dari pusat untuk Pemkot Parepare di tahun 2026 dipangkas sebesar Rp 101 miliar akibat efisiensi anggaran. APBD Parepare tahun 2026 pun ikut turun dari Rp 982 miliar menjadi sekitar Rp 800 miliar.
“Kita ketahui bersama bahwa transfer ke daerah (APBD 2026) itu sudah ada. Dan kita ketahui bahwa 101 miliar dikurangi,” ungkap Pj Sekda Parepare, Amarun Agung Hamka kepada infoSulsel, Selasa (7/10/2025).
Hamka mengatakan, Pemkot akan menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) dari berbagai sektor retribusi dan pajak. Pemkot akan menerapkan pembayaran berbasis digital untuk memaksimalkan pendapatan.
“Strategi kita adalah optimalisasi PAD. Kita berharap ada digitalisasi terhadap penerimaan pajak retribusi sehingga mencegah terjadinya kebocoran dan tentunya akan meningkatkan PAD,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Parepare Kaharuddin Kadir juga sudah menerima informasi terkait pemotongan dana transfer sebesar Rp 101 miliar. Dia mengungkapkan, APBD tahun 2026 dipastikan turun menjadi Rp 800 miliar.
“Kalau kita membandingkan dengan APBD perubahan 2025, APBD perubahan ini kurang lebih Rp 982 miliar. Kalau kita coba-coba kita kurangi, kurangi Rp 180 miliar berarti mungkin APBD kita nanti ini sekitar Rp 800 miliar,” ujarnya.
Kaharuddin menjelaskan, APBD tahun 2026 juga akan dialokasikan untuk gaji PPPK sebanyak 2.152 orang sekitar Rp 100 miliar. Kemudian ada tambahan untuk biaya BPJS Kesehatan gratis.
“Kalau kita hitung-hitung itu, gajinya PPPK mungkin sekitar Rp 100 miliar yang sebelumnya disubsidi transfer pusat. Kita juga harus tambah untuk pelayanan BPJS itu sekitar Rp 4 miliar ke depan ini,” jelasnya.
Kendati demikian, APBD Parepare 2026 akan disuntik Rp 32 miliar dari dana alokasi khusus (DAK) fisik. Total anggaran yang berkurang dari APBD sekitar Rp 180 miliar.
“Kemudian ada pemasukan DAK Fisik Rp 32 miliar. Berarti kita ini harus menanggung beban kurang lebih Rp 180 miliar,” ucapnya.
Menurutnya, kondisi tentu bisa berdampak pada pembangunan dan pelayanan daerah. Dia mengatakan, pemerintah daerah dirugikan dengan adanya pemotongan dari pusat.
“Pastinya kita dirugikan. Seandainya gaji PPPK itu masih ditanggung, ada potensi 50 miliar yang bisa digunakan untuk pembangunan lain atau kebutuhan lain untuk masyarakat,” ujarnya.
Olehnya itu, dia berharap Pemkot bisa melakukan efisiensi anggaran dengan mengurangi kegiatan seremonial dan perjalanan dinas. Kaharuddin meminta kegiatan sosialisasi dikurangi untuk efektivitas anggaran.
“Kalau ada sosialisasi-sosialisasi, kurangi itu. Rapat-rapat apa semua dikurangi. Perjalanan dinas dikurangi. Termasuk kegiatan-kegiatan event-event itu kurangi dulu,” pungkasnya.
Kendati demikian, APBD Parepare 2026 akan disuntik Rp 32 miliar dari dana alokasi khusus (DAK) fisik. Total anggaran yang berkurang dari APBD sekitar Rp 180 miliar.
“Kemudian ada pemasukan DAK Fisik Rp 32 miliar. Berarti kita ini harus menanggung beban kurang lebih Rp 180 miliar,” ucapnya.
Menurutnya, kondisi tentu bisa berdampak pada pembangunan dan pelayanan daerah. Dia mengatakan, pemerintah daerah dirugikan dengan adanya pemotongan dari pusat.
“Pastinya kita dirugikan. Seandainya gaji PPPK itu masih ditanggung, ada potensi 50 miliar yang bisa digunakan untuk pembangunan lain atau kebutuhan lain untuk masyarakat,” ujarnya.
Olehnya itu, dia berharap Pemkot bisa melakukan efisiensi anggaran dengan mengurangi kegiatan seremonial dan perjalanan dinas. Kaharuddin meminta kegiatan sosialisasi dikurangi untuk efektivitas anggaran.
“Kalau ada sosialisasi-sosialisasi, kurangi itu. Rapat-rapat apa semua dikurangi. Perjalanan dinas dikurangi. Termasuk kegiatan-kegiatan event-event itu kurangi dulu,” pungkasnya.
