KemenPPPA RI melakukan verifikasi lapangan hybrid dalam rangka evaluasi kabupaten layak anak (KLA) di Takalar. Verifikasi ini untuk menilai implementasi kebijakan dan program yang mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak di daerah.
Verifikasi tersebut dibuka langsung oleh Bupati Takalar Mohammad Firdaus pada Selasa (29/4/2025). Dia mengapresiasi KemenPPPA RI yang telah memberi kesempatan ke Takalar untuk mengikuti verifikasi ini.
“Kegiatan ini sangat penting karena merupakan upaya meningkatkan kesadaran dan pengakuan semua pihak akan hak setiap anak untuk berpartisipasi dalam organisasi,” ujar Firdaus dalam keterangannya.
Dia mengatakan kebijakan KLA di Takalar bertujuan untuk mensinergikan sumber daya pemerintah, lembaga masyarakat, media, forum anak serta dunia usaha sehingga pemenuhan hak anak. Dia berharap perlindungan anak di Indonesia dapat dipastikan.
“Ada 24 indikator KLA yang didasarkan pada substansi, 5 klaster untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak yaitu hak sipil dan kebebasan, perlindungan keluarga, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan dan perlindungan khusus,” katanya.
Dia mengatakan Kabupaten Takalar telah melakukan upaya pemenuhan indikator daerah mulai kegiatan yang dilaksanakan bersama-sama dengan seluruh stakeholder dan saling berkoordinasi di antara para stakeholder. Koordinasi tersebut terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak yang dilakukan secara berkesinambungan.
“Karena anak adalah investasi kita di masa datang yang merupakan kewajiban kita bersama untuk menjadikannya bibit berkualitas sehingga mereka menjadi modal pembangunan,” katanya.
