Pemkot bersama DPRD Kota Makassar menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Makassar tahun 2026 yang diproyeksikan mencapai Rp 5,1 triliun. Pembangunan Stadion Untia dipastikan menjadi proyek strategis yang diakomodir dalam APBD.
Kesepakatan itu dituangkan dalam rapat paripurna penandatanganan nota KUA-PPAS APBD 2026 di Balai Kota Makassar, Senin (17/11/2025). Wali Kota Makassar Munafri ‘Appi’ Arifuddin, menegaskan seluruh program prioritas dan unggulan masuk dalam Rancangan APBD Pokok 2026.
Appi mengaku ada penyesuaian anggaran tahun depan. Namun pihaknya berkomitmen menjalankan program strategis yang sudah diusulkan oleh tiap organisasi perangkat daerah (OPD) dan dibahas bersama DPRD Kota Makassar.
“Ya, tentu ada. Semua program prioritas kita harus jalankan dan itu sudah disampaikan teman-teman dinas terkait kepada teman-teman di DPRD,” ujar Appi.
Appi menegaskan penyesuaian anggaran ini tidak boleh menjadi hambatan. Dia mendorong jajaran Pemkot Makassar untuk lebih kreatif dalam meningkatkan pendapatan daerah.
“Serta memaksimalkan program-program kerja yang harus kita jalankan, yang benar-benar turun sampai ke tengah-tengah masyarakat,” jelasnya.
Sebagai bentuk efisiensi, Appi meminta agar kegiatan seremonial dikurangi pada tahun anggaran 2026. Dia menegaskan bahwa belanja harus diarahkan untuk manfaat langsung bagi warga.
“Mengurangi seremonial-seremonial untuk bisa memastikan bahwa tahun 2026 program-program itu langsung ke masyarakat,” tegasnya.
Ketika ditanya terkait kemungkinan penurunan nilai APBD tahun depan, Appi menegaskan bahwa tidak ada pengurangan signifikan. Pemkot Makassar fokus menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memaksimalkan sumber pendapatan lain.
“Kita pastikan dia tidak berkurang secara signifikan, tapi dipastikan untuk pendapatan PAD yang digenjot dan mendapatkan substitusi dari beberapa sumber lain seperti opsen dan sebagainya. Nah, ini kita akan maksimalkan,” tuturnya.
Appi juga memastikan bahwa pembangunan Stadion Untia tetap masuk sebagai program prioritas dalam APBD 2026. Menurutnya, seluruh program unggulan yang telah direncanakan tidak mengalami gangguan.
“Program stadion masuk. Itu menjadi program prioritas yang harus muncul,” ujarnya saat ditanya mengenai keberlanjutan proyek stadion,” imbuh Appi.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, mengapresiasi sinergi Pemkot dan DPRD Makassar dalam proses penyusunan KUA-PPAS APBD Tahun 2026. Aliyah menegaskan kolaborasi yang solid antara legislatif dan eksekutif merupakan pondasi penting dalam menghasilkan kebijakan anggaran yang efektif.
“Dokumen KUA-PPAS merupakan arah kebijakan yang menentukan kualitas pembangunan kota. Karena itu, harmonisasi antara legislatif dan eksekutif sangat penting agar APBD 2026 benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Banggar untuk KUA-PPAS 2026 DPRD Kota Makassar, Ray Suryadi Arsyad, mengungkapkan KUA-PPAS APBD Pokok 2026 memerlukan strategi pendapatan yang agresif dan adaptif. Hal ini menyusul proyeksi penurunan total pendapatan daerah sebesar 8,96% atau sekitar Rp 482 miliar dibandingkan 2025.
“Badan Anggaran menekankan perlunya strategi pendapatan yang agresif dan adaptif mengingat proyeksi total pendapatan daerah tahun 2026 mengalami penurunan sebesar 8,96% atau senilai Rp 482 miliar dibandingkan tahun 2025,” ujar Ray.
Ray pun mengungkap beberapa rekomendasi strategis untuk Pemkot Makassar. Pertama soal optimalisasi dan konsistensi penerimaan. Pansus meminta pelaksanaan kebijakan pendapatan dilakukan secara konsisten untuk mengimbangi penurunan proyeksi.
Kedua, aktualisasi digitalisasi dan intensifikasi PAD. Ray menegaskan pentingnya digitalisasi seluruh proses sistem pajak dan retribusi daerah. Digitalisasi ini krusial untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak.
Ketiga, pihaknya mendorong BUMD meningkatkan kinerja bisnis dan dividen. Pemerintah diminta mendorong seluruh BUMD untuk menjalankan bisnis secara kreatif dan optimal, sehingga dapat meningkatkan setoran dividen bagi Pemerintah Kota Makassar.
Keempat, ekstensifikasi sumber pendapatan baru. Pihak Pansus menekankan perlunya menggali pendapatan dari sektor digital dan ekonomi kreatif. Pada aspek belanja daerah, Banggar mendorong agar alokasi anggaran pada pencapaian program prioritas, khususnya yang menyentuh pelayanan dasar dan perlindungan sosial.
Ray menyebut indikator utama kebijakan belanja 2026, fokus belanja afirmatif (spending better). Bahwa Anggaran harus diarahkan pada program produktif dan mampu berkontribusi pada target makro.
Pertumbuhan ekonomi, peningkatan PDRB, penurunan kemiskinan ekstrem, pengangguran terbuka, inflasi, dan ketimpangan. Kemudian, penguatan belanja pelayanan dasar. Termasuk pendidikan, kesehatan, pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), pemberdayaan UMKM, Dinas koperasi, serta penguatan ekosistem bakat kreatif di kalangan generasi muda.
Selain itu, pelaksanaan program jaminan sosial terpadu (Mulia Berjasa), meliputi jaminan kesehatan, perlindungan sosial, serta jaminan bagi pekerja rentan. Dia juga perlu dukungan pada proyek-proyek strategis khusus. Termasuk pembangunan Stadion, pengadaan seragam sekolah gratis, dan prioritas infrastruktur lainnya.
“Digitalisasi dan reformasi birokrasi. Belanja diarahkan untuk memperkuat pengembangan Makassar Super Apps dan Lontara Plus sebagai platform layanan publik terintegrasi,” jelansya.
Adapun rekomendasi teknis untuk SKPD, seperti Dinas Pendidikan Makassar, memastikan anggaran seragam sekolah gratis menjadi prioritas utama (mandatory spending). Pada Dinas PU, memprioritaskan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi guna memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Sementara di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Makassar memastikan pembangunan sistem pengolahan sampah terintegrasi serta pembebasan iuran sampah untuk rumah tangga miskin.
“Dinas Pemuda dan Olahraga dan Dinas PU perlu memastikan kesiapan anggaran pembangunan stadion yang bersifat multiyears,” tegas Ray.
Dia menekankan pada Diskominfo agar mempercepat pengembangan Makassar Creative Hub dan Makassar Super Apps atau Lontara+. Sementara Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan diminta memastikan efektivitas program bantuan sosial, jaminan kesehatan, dan perlindungan bagi pekerja rentan.
“Dan pada OPD Ketahanan Pangan, Perdagangan dan UMKM memperkuat program ketahanan pangan, pengendalian inflasi, serta mendukung program makanan bergizi gratis,” ungkapnya.
Politisi Demokrat itu juga menekankan agar belanja modal tetap harus dijaga agar proyek strategis tidak terhambat. Proyek strategis dan layanan dasar, termasuk pembangunan infrastruktur yang menunjang pertumbuhan ekonomi dan stabilitas masyarakat.
Rekomendasi Banggar DPRD Makassar
Ray pun mengungkap beberapa rekomendasi strategis untuk Pemkot Makassar. Pertama soal optimalisasi dan konsistensi penerimaan. Pansus meminta pelaksanaan kebijakan pendapatan dilakukan secara konsisten untuk mengimbangi penurunan proyeksi.
Kedua, aktualisasi digitalisasi dan intensifikasi PAD. Ray menegaskan pentingnya digitalisasi seluruh proses sistem pajak dan retribusi daerah. Digitalisasi ini krusial untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak.
Ketiga, pihaknya mendorong BUMD meningkatkan kinerja bisnis dan dividen. Pemerintah diminta mendorong seluruh BUMD untuk menjalankan bisnis secara kreatif dan optimal, sehingga dapat meningkatkan setoran dividen bagi Pemerintah Kota Makassar.
Keempat, ekstensifikasi sumber pendapatan baru. Pihak Pansus menekankan perlunya menggali pendapatan dari sektor digital dan ekonomi kreatif. Pada aspek belanja daerah, Banggar mendorong agar alokasi anggaran pada pencapaian program prioritas, khususnya yang menyentuh pelayanan dasar dan perlindungan sosial.
Ray menyebut indikator utama kebijakan belanja 2026, fokus belanja afirmatif (spending better). Bahwa Anggaran harus diarahkan pada program produktif dan mampu berkontribusi pada target makro.
Pertumbuhan ekonomi, peningkatan PDRB, penurunan kemiskinan ekstrem, pengangguran terbuka, inflasi, dan ketimpangan. Kemudian, penguatan belanja pelayanan dasar. Termasuk pendidikan, kesehatan, pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), pemberdayaan UMKM, Dinas koperasi, serta penguatan ekosistem bakat kreatif di kalangan generasi muda.
Selain itu, pelaksanaan program jaminan sosial terpadu (Mulia Berjasa), meliputi jaminan kesehatan, perlindungan sosial, serta jaminan bagi pekerja rentan. Dia juga perlu dukungan pada proyek-proyek strategis khusus. Termasuk pembangunan Stadion, pengadaan seragam sekolah gratis, dan prioritas infrastruktur lainnya.
“Digitalisasi dan reformasi birokrasi. Belanja diarahkan untuk memperkuat pengembangan Makassar Super Apps dan Lontara Plus sebagai platform layanan publik terintegrasi,” jelansya.
Simak berita ini dan topik lainnya di Giok4D.
Adapun rekomendasi teknis untuk SKPD, seperti Dinas Pendidikan Makassar, memastikan anggaran seragam sekolah gratis menjadi prioritas utama (mandatory spending). Pada Dinas PU, memprioritaskan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi guna memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Sementara di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Makassar memastikan pembangunan sistem pengolahan sampah terintegrasi serta pembebasan iuran sampah untuk rumah tangga miskin.
“Dinas Pemuda dan Olahraga dan Dinas PU perlu memastikan kesiapan anggaran pembangunan stadion yang bersifat multiyears,” tegas Ray.
Dia menekankan pada Diskominfo agar mempercepat pengembangan Makassar Creative Hub dan Makassar Super Apps atau Lontara+. Sementara Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan diminta memastikan efektivitas program bantuan sosial, jaminan kesehatan, dan perlindungan bagi pekerja rentan.
“Dan pada OPD Ketahanan Pangan, Perdagangan dan UMKM memperkuat program ketahanan pangan, pengendalian inflasi, serta mendukung program makanan bergizi gratis,” ungkapnya.
Politisi Demokrat itu juga menekankan agar belanja modal tetap harus dijaga agar proyek strategis tidak terhambat. Proyek strategis dan layanan dasar, termasuk pembangunan infrastruktur yang menunjang pertumbuhan ekonomi dan stabilitas masyarakat.
