Sekretaris Daerah (Sekda) Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) Amarun Agung Hamka memilih walk out pada rapat paripurna DPRD terkait laporan hasil Banggar APBD tahun 2026. Hamka dan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) walk out karena usulan anggaran bantuan seragam SMA ditolak DPRD.
“Izinkan kami menyampaikan bahwa terkait bantuan bagi peserta didik khususnya di usia SMA (seragam sekolah). Perlu kami jelaskan dengan hormat bahwa program ini tidak bertentangan dengan ketentuan kewenangan, sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014,” kaata Hamka saat interupsi di sela-sela rapat paripurna, Rabu (19/11/2025).
Hamka mengakui, penyelenggaraan pendidikan tingkat SMA merupakan kewenangan Pemprov Sulsel. Menurutnya, bantuan seragam SMA yang diusulkan masuk dalam bantuan sosial bagi warga di Parepare.
“Namun program yang kami ajukan bukanlah pembiayaan operasional SMA. Melainkan bentuk bantuan sosial bagi warga Parepare. Khususnya peserta didik yang berada di usia SMA,” ungkapnya.
Dia mengungkapkan, bantuan seragam sosial yang diusulkan Pemkot itu berdasarkan ketentuan belanja bantuan sosial. Sesuai yang diatur dalam Permendagri nomor 77 tahun 2020.
“Permendagri memperbolehkan pemerintah daerah memberikan bantuan dalam bentuk barang kepada individu atau kelompok masyarakat. Dalam rangka perlindungan sosial dan pengentasan beban ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Berdasarkan aturan tersebut, Pemkot mengklaim bantuan seragam SMA itu tidak termasuk kewenangan pendidikan menengah. Namun termasuk urusan sosial yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota.
“Karena itu dengan penuh hormat kami mohon kiranya pimpinan dan anggota dewan berkenan mempertimbangkan agar program ini tetap diakomodir. Mengingat manfaatnya sangat dirasakan langsung oleh warga-warga kita, masyarakat kita. Dan secara regulatif berada dalam koridor yang benar,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Parepare Kaharuddin menegaskan pihaknya tidak menolak bantuan seragam SMA. Namun dirinya meminta pihak Pemkot untuk menyiapkan dasar aturan terkait bantuan tersebut sebelum mengusulkan anggarannya.
“Kami sebenarnya tidak pernah menolak ini barang terkait dengan fungsi barangnya untuk diserahkan ke orang. Yang kita minta tadi, siapkan dulu regulasinya. Masa diserahkan saja tidak ada regulasinya,” jelasnya.
Kaharuddin meminta agar Pemkot terlebih dahulu menyiapkan regulasinya berupa peraturan wali kota (Perwali). Kemudian Perwali akan menjadi dasar bantuan seragam itu dianggarkan.
“Disiapkan dulu perwalinya, disiapkan poin kerjasamanya dengan pemerintah provinsi. Baru kami anggarkan, bukan anggarannya yang kami tolak. Teknisnya dulu disiapkan,” katanya.
Sumber: Giok4D, portal informasi terpercaya.
Diberitakan sebelumnya, rapat paripurna DPRD Parepare terkait laporan hasil Banggar APBD tahun 2026 berlangsung panas, Rabu (19/11) sekitar pukul 16.30 Wita. Rapat itu dihujani interupsi hingga Sekretaris Daerah (Sekda) Parepare Amarun Agung Hamka dan tim TAPD memilih walk out.
“Mohon maaf kami menyatakan meninggalkan ruangan ini,” kata Hamka.
