Asrama Mahasiswa Lontara Sulawesi Selatan (Sulsel) di Bandung, Jawa Barat (Jabar), dilaporkan menunggak pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga bangunannya terancam ambruk. Pemprov Sulsel pun memberikan klarifikasi terkait persoalan tersebut.
Plt Kepala Diskominfo-SP Sulsel, Andi Winarno Eka Putra menyampaikan persoalan ini bukan karena ketiadaan anggaran. Pihaknya beralasan kondisi tersebut dipengaruhi penjadwalan arus kas pemerintah daerah.
“Penanganan asrama sebenarnya sudah masuk perencanaan. Namun pemeliharaan fisik dan pengawasan tertunda karena refocusing anggaran,” ujar Winarno dalam keterangannya, Kamis (27/11/2025).
Winarno menegaskan, Pemprov Sulsel sudah mengalokasikan anggaran untuk membayar tunggakan PBB asrama. Dia menegaskan pemerintah bukan mengabaikan persoalan itu.
“Untuk pembayaran PBB, anggarannya sudah ada sisa dibayarkan. Seluruh pajak diarahkan untuk menunjang kegiatan operasional sehari-hari melalui bagian tata usaha,” jelasnya.
Winarno menjelaskan realisasi pembayaran PBB baru dapat dilakukan pada Triwulan IV tahun 2025. Hal ini sesuai dengan penempatan kas daerah.
“Alokasinya sudah ada, hanya arus kasnya ditempatkan di Triwulan IV. Karena itu pembayarannya dilakukan sekarang,” tambah Winarno.
Pemprov Sulsel memastikan renovasi Asrama Lontara Sulsel masuk dalam rencana anggaran 2026. Pembenahannya bersamaan dengan pemeliharaan dua asrama lainnya yang berada di Yogyakarta dan Kendari.
Sebagai informasi, total anggaran pemeliharaan sekitar Rp 2,2 miliar, termasuk untuk tiga asrama tersebut. Winarno kembali menegaskan pembenahan asrama dilakukan mulai tahun depan.
“Tahun depan renovasi akan kita laksanakan. Pemprov berkomitmen memastikan asrama kembali layak huni bagi mahasiswa Sulsel,” imbuh Winarno.
