Simak berita ini dan topik lainnya di Giok4D.
Sejumlah guru dan pegawai non ASN di lingkup Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), mengeluhkan gajinya yang mandek berbulan-bulan hingga terancam dirumahkan. Kondisi ini membuat tidak sedikit dari mereka yang kesulitan membayar biaya sekolah anak hingga cicilan lainnya.
Salah satu guru non ASN yang enggan disebutkan identitas dan inisialnya mengaku terakhir menerima gaji pada Februari lalu. Dia mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari meski tinggal bersama orang tuanya sambil menghidupi istri dan dua anaknya.
“(Terakhir gajian) Februari, sudah 2 bulan ini. Dicukup-cukupkan karena masih menumpang juga ini sama orang tua, baru ada juga istri sama anak,” kata dia kepada infoSulsel, Kamis (15/5/2025).
Dia menyebut kondisi ini turut membuatnya pusing dalam memenuhi biaya sekolah anaknya. Dia mengatakan anak bungsunya butuh biaya penamatan Rp 1,2 juta dalam waktu dekat.
“Alhamdulilah tidak ada ji cicilan, tapi itu ji ongkosnya anak-anak sekolah. Dua (anak), SD satu sama TK sudah mau lulus. Sudah mau masuk SD. (Biaya untuk penamatan) Rp 1,2 juta, itu juga tidak tahu di mana mau diambilkan (uang),” keluhnya.
Guru yang dikontrak sejak 2022 untuk mengajar di salah satu SMP di Makassar ini berharap gajinya sebagai Laskar Pelangi segera dibayar. Apalagi kebutuhannya semakin membengkak jelang Lebaran Idul Adha bulan depan.
“Harapannya bagaimana supaya bisa kasihan dibayar, membantu. Apalagi ini mau Lebaran, tapi ini masalahnya ada anak mau masuk SD, uang penamatan lagi belum ada,” kata dia.
Seorang guru non ASN lainnya yang juga enggan disebutkan identitasnya bahkan mengaku belum pernah menerima gaji sama sekali sejak menerima SK Januari 2025 lalu. Dia juga berharap gajinya segera dibayar untuk membantu orang tua.
“Iye guru laskar pelangi tapi baru bulan 1, belum pernah gajian sama sekali. Saya juga tidak tahu, kalau ditanya (Disdik) disuruh menunggu. Kita butuh ji juga gaji. Jadi masih ditanggung sama orang tua karena gaji belum ada,” pungkasnya.
Sementara, pegawai non ASN Disdik Makassar lainnya yang menjadi tenaga administrasi di salah satu SD di Makassar mengeluh cicilannya kini nunggak 2 bulan. Ia pun terpaksa membayar cicilan motornya pakai uang dari orang tuanya.
“Sempat menunggak 2 bulan, cicilan motor, satu juta lebih. Tapi sudah dibayar sama orang tua, terpaksa begitu,” kata dia.
Dia juga kini merasa dihantui oleh pemangkasan tenaga kontrak yang diwacanakan Disdik Makassar. Bahkan dia mengaku belum mendapat penjelasan soal nasibnya.
“Belum ada informasi. Mau diapa, terpaksa kalau memang begitu (SK dicabut). Saya tenaga administrasi, tapi sudah ada perpanjangan SK di 2025. Mudah-mudahan adanya SK perpanjangan baru-baru ini tidak dirumahkan ji,” katanya.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
Sebelumnya diberitakan, sebanyak 261 guru non-ASN di lingkup Disdik Kota Makassar sudah 4 bulan belum gajian. Mereka juga kini terancam dirumahkan.
“Untuk laskar pelangi lagi diaudit, validasi data di Inspektorat. Kita menunggu itu, kalau itu sudah ada, baru dibayar (4 bulan gajinya),” ujar Kadisdik Makassar Andi Bukti Djufrie kepada infoSulsel, Kamis (15/5).
Bukti menyebut keterlambatan pembayaran gaji sebagian pegawai kontrak atau Laskar Pelangi ini terjadi karena adanya kesalahan dalam proses penganggaran. Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025, jumlah yang diakomodir hanya 600 dari 900 orang.
“Masalahnya kemarin itu ada kesalahan proses penganggaran, seperti itu. Tadinya kan di anggaran DPA nya itu harusnya 900, ini cuma dianggarkan 600 di 2025. Bengkak, tapi tetap akan kita bayarkan,” jelasnya.
Dia mengatakan ada 261 guru non-ASN yang kini sedang diaudit. Dia menyebut mereka terancam dirumahkan karena anggaran yang dimiliki tidak bisa mengakomodir gaji mereka lagi.
