Wali Kota Makassar Munafri ‘Appi’ Arifuddin menanggapi 8.099 lulusan sekolah dasar (SD) yang tidak dapat ditampung di sekolah menengah pertama negeri (SMPN) dalam Sistem Penerimaan Murdi Baru (SPMB) 2025. Appi meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Makassar berkoordinasi dengan sekolah swasta untuk menangani masalah ini.
“Ini yang harus dipikirkan bersama, saya mengajak Disdik berkomunikasi dengan kepala sekolah swasta ini. Supaya pendistribusian (siswa) bisa berjalan dengan baik,” kata Appi di Kantor Balai Kota, Rabu (21/5/2025).
Appi mengatakan siswa yang tidak bisa ditampung di SMP negeri terpaksa harus memilih sekolah swasta. Meski demikian, pemkot akan mencari solusi agar masalah ini tidak berlarut dari tahun ke tahun.
“Kan ada pilihan-pilihan di SMP swasta, inilah yang akan kita koordinasikan secara detail. Artinya begini, daya tampung di SMP harus kita tahu betul supaya persoalan ini tidak menjadi persoalan berlarut setiap tahunnya,” katanya.
Appi juga meminta Disdik Makassar melakukan kajian mendalam soal kebutuhan sekolah atau ruang kelas di Makassar. Jika kelas ditambah dan sekolah dibangun tetap harus memikirkan nasib dari sekolah swasta.
“Kalau memang dibutuhkan tambahan sekolah, tambahan kelas, berapa banyak yang dibutuhkan? Apakah dengan menambah sekolah negeri, bagaimana dengan posisi sekolah swasta,” imbuhnya.
Namun terpenting, kata Appi, adalah kualitas pendidikan harus dimaksimalkan. Sekolah swasta juga harus memenuhi standar mutu pendidikan yang baik.
“Tetapi perlu diperhatikan lagi adalah kualitas pendidikan untuk anak mendapatkan pendidikan yang bermutu, bagaimana kurikulum, akses ke sekolah yang akan menampungnya. Harus kita duduk benar-benar seluruh stakeholder pendidikan harus membahasnya bersama,” jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, Disdik Makassar mengungkap sebanyak 16.584 siswa akan lulus SD tahun ini. Sementara daya tampung SMP negeri di Makassar hanya 13.696 siswa.
“Perkiraan yang akan lari ke swasta itu 8.099, itu analisa sementara, itu perkiraan kita akan terjadi. Dukungan swasta wajib sukseskan wajib belajar ini,” ujar Kabid SMP Disdik Makassar Sutardin kepada wartawan, Rabu (21/5).
