Sekretaris DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) Muhammad Jabir mengungkap alasan tidak menyiapkan makan siang untuk tamu saat rapat di Panitia Khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dia menyebut makan siang hanya disediakan untuk anggota DPRD di ruang fraksi masing-masing.
“Sebetulnya makan siang sudah disiapkan di fraksinya anggota, yang mau paripurna kan anggota, iya (setiap hari disiapkan). Kalau pun ada tamu itu kan kita tahu ada efisiensi anggaran untuk tamu,” kata Jabir kepada infoSulsel, Selasa (15/4/2025).
Sementara terkait keluhan anggota Fraksi Golkar, Andi Patarai Amir soal makan siang untuk tamu diklaim hanya miskomunikasi dengan staf. Apalagi saat itu juga ada agenda rapat pimpinan dan rapat paripurna.
“Saya kira tidak ada masalah itu, karena cuma miskomunikasi pemberitahuannya, baru disampaikan. Tidak lama paripurna jam 13.00. Begini, di pansus kan rapatnya jam 10.00, biasanya kalau jam 10.00 (hanya) snack. Kan kita tidak bisa prediksi waktunya, bisa saja rapatnya cepat, bisa saja lama. Di sisi lain, agenda selanjutnya kemarin Rapim jam 11.00 baru dilanjut rapat paripurna jam 13.00,” katanya.
Sementara di ruang tunggu paripurna biasanya disiapkan makan siang, namun kini juga sudah ditiadakan. Jabir menyebut penyebabnya karena efisiensi anggaran.
“Jadi salah satu faktornya memang efisiensi karena ini instruksi dari pusat, bukan lokal provinsi tapi seluruh Indonesia. Anggota (DPRD) kan tidak ada ji masalah cuma memang ada tamu ini,” ujarnya.
Meski sudah disoroti, Jabir memastikan tetap tidak bisa disiapkan makan siang untuk tamu. Pasalnya, aturan efisiensi ini merupakan instruksi dari pusat.
“(Ke depannya) normal seperti biasa, tidak ada (makan siang tamu). Ini instruksi Mendagri, Kementerian Keuangan, makan minum dilakukan rasionalisasi seperti tamu. Tamu kan istilahnya (tidak ditahu) kapan datang, berapa orang,” ujarnya.
Selain anggaran makan minum, kata Jabir, sejumlah item anggaran DPRD Sulsel juga terdampak efisiensi. Seperti perjalanan dinas dipangkas 50%, pengadaan barang dan jasa, alat tulis kantor, hingga biaya pemeliharaan.
“Semua item dirasionalisasi, mulai dari perjalanan dinas, barang dan jasa, rehab, makan minum, biaya perbaikan. Itu sementara dirampungkan TAPD, semua OPD kena bukan cuma sekretariat DPRD. Kalau nilainya belum, sementara disusun bersama Bappeda dan TAPD karena perjalanan dinas 50%, kalau misalnya diprogramkan 6 kali sisa 3 kali saja,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Patarai Amir menyoroti Sekretariat DPRD Sulsel yang tidak menyediakan makan siang untuk tamu rapat. Patarai mengaku malu atas kejadian tersebut.
Hal itu diungkapkan Patarai Amir dalam rapat paripurna DPRD Sulsel dengan agenda penyampaian hasil reses, Senin (14/4). Patarai langsung menyebut Sekwan Muhammad Jabir dalam interupsinya.
“Tabe Pak Sekwan saya malu, saya malu karena tidak disiapkan makan siang di Pansus (panitia khusus). Kalau kami anggota DPRD tidak ada masalah, biar tidak makan tidak ada masalah, tapi ada tim ahli di sini,” kata Patarai seperti dikutip, Selasa (15/4).
Dia mengaku sempat bertanya ke staf soal makan siang saat rapat pansus. Namun ia diarahkan untuk makan siang di ruang tunggu paripurna.
“Saya bertanya ke staf mana makan siangnya, lalu diarahkan ke ruang paripurna (ruang tunggu) makan. Tapi pas datang di sini lagi, tidak ada makanan, malu saya,” katanya.
