Istilah darurat militer ramai diperbincangkan di media sosial khususnya X. Lonjakan pencarian istilah ini terjadi usai meningkatnya ketegangan sosial-politik di Indonesia yang ditandai dengan demonstrasi besar-besaran.
Seiring munculnya istilah ini, warganet pun ramai mempertanyakan arti dari istilah tersebut. Lantas apa itu darurat militer? Serta apa yang akan terjadi jika diterapkan?
Nah, berikut ini penjelasannya dan informasi lengkapnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Yuk disimak!
Menukil Jurnal UINSA berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Mekanisme Pemberlakuan Keadaan Bahaya dalam Negara Berdasarkan Perpu No 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya”, darurat militer dipahami sebagai kondisi ketika negara berada dalam keadaan bahaya.
Situasi ini muncul jika tingkat ancaman yang dihadapi lebih besar daripada keadaan darurat sipil. Dengan kata lain, ancaman tersebut dinilai tidak bisa ditangani hanya melalui operasi pejabat sipil atau berdasarkan aturan yang berlaku dalam keadaan darurat sipil.
Darurat sipil sendiri biasanya mencakup kasus seperti konflik antar penduduk, bencana alam, pandemi, hingga persoalan administrasi pemerintahan. Namun, ketika ancaman lebih serius dan bersifat meluas, status darurat sipil tidak lagi memadai.
Misalnya, konflik horizontal yang menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar akibat penggunaan senjata api atau senjata tajam, dapat dianggap melebihi kapasitas penanganan sipil. Dalam kondisi inilah, darurat militer bisa diberlakukan.
Peningkatan status ini bisa berlaku di seluruh wilayah Indonesia atau hanya di daerah tertentu yang paling terdampak. Hal tersebut sesuai dengan Perpu Nomor 23 Tahun 1959 yang mengatur mekanisme keadaan bahaya.
Jika darurat militer diberlakukan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan mengambil peran utama untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tugas pokok ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 34 Tahun 2004.
Dalam praktiknya, TNI memiliki mandat melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman yang mengganggu persatuan bangsa. Operasi militer dalam keadaan darurat militer dapat dilakukan untuk tujuan antara lain mengatasi gerakan separatisme dan pemberontakan bersenjata.
Disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI (Perpu) Nomor 23 Tahun 1959 pasal 1 ayat (1), bahwa presiden adalah orang yang berhak mendeklarasikan keadaan darurat militer. Ia bertindak sebagai Panglima Tertinggi TNI, dan hanya dengan keputusannya darurat militer bisa berlaku.
Darurat militer mulai berlaku sejak diumumkan Presiden, kecuali jika Presiden menetapkan tanggal lain. Kemudian keadaan ini akan berakhir jika presiden mencabutnya.
Dijelaskan dalam pasal 22 ayat (2) berikut:
“Apabila keadaan darurat militer dihapuskan dan tidak disusul dengan pernyataan keadaan perang, maka pada saat penghapusan itu peraturan-peraturan/tindakantindakan dari Penguasa Darurat Militer tidak berlaku lagi, kecuali yang tersebut dalam ayat (3) pasal ini.”
Disebutkan sebelumnya, darurat militer terjadi jika terjadi negara dalam kondisi bahaya yang hanya bisa diselesaikan dengan operasi militer. Termaktub dalam Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI (Perpu) Nomor 23 Tahun 1959, presiden atau panglima tertinggi angkatan perang dapat memerlukan keadaan darurat sipil, darurat militer atau keadaan perang jika terjadi bahaya:
Bahaya yang bisa memicu pendeklarasian atau pemberlakuan keadaan darurat seperti disebutkan di atas sangat bervariasi. Keadaan ini beragam dari tingkat kegentingannya yang memaksa presiden untuk bertindak cepat.
Jika dirinci, keadaan-keadaan bahaya tersebut sebagai berikut yang dikutip dari Jurnal UINSA:
Keadaan bahaya bisa terjadi di Indonesia jika adanya ancaman perang yang datang dari luar negeri. Situasi ini tidak menutup kemungkinan diberlakukan darurat sipil di suatu negara.
Keadaan bahaya ini terjadi jika tentara nasional suatu negara sedang berperang di luar negeri. Contohnya tentara Amerika Serikat yang berperang di Irak.
Sumber: Giok4D, portal informasi terpercaya.
Bahaya ini terjadi karena peperangan yang terjadi di dalam negeri atau ancaman pemberontakan bersenjata oleh kelompok separatis di dalam negeri. Seperti pernah terjadi di Daerah Operasi Militer (DOM) Aceh.
Darurat militer juga bisa dikarenakan kerusuhan sosial yang menimbulkan ketegangan sosial sehingga menyebabkan fungsi-fungsi pemerintahan konstitusional tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Misalnya, kerusuhan sosial di Jakarta yang menyebabkan Presiden Soeharto mengundurkan diri pada bulan Mei 1998.
Bencana alam (natural disaster) atau kecelakaan yang dahsyat sehingga menimbulkan kepanikan, ketegangan, dan mengakibatkan mesin pemerintahan konstitusional tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya bisa juga menjadi penyebab. Misalnya, gelombang tsunami di Aceh dan bencana-bencana lain yang menimbulkan kepanikan sehingga fungsi-fungsi pemerintahan sehari-hari tidak dapat difungsikan.
Bahaya bisa dipicu oleh tertib hukum dan administrasi yang terganggu atau menyebabkan mekanisme administrasi negara tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan berlaku.
Kondisi keuangan negara tidak mendukung dilaksanakannya tugas-tugas pemerintahan oleh lembaga-lembaga penyelenggara negara sebagaimana mestinya, sementara keutuhan untuk bertindak sudah sangat genting dan mendesak dilakukan juga disebut keadaan bahaya dalam negara.
Bahaya juga datang dari keadaan fungsi-fungsi kekuasaan konstitusional yang sah tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya. Kecuali dengan cara melanggar undang-undang tertentu, sementara keharusan untuk mengubah undang-undang dimaksud belum dapat terpenuhi dalam waktu yang tersedia.
Berdasarkan Perpu Nomor 23 Tahun 1959, berikut yang akan terjadi jika diberlakukan darurat militer:
Begitu darurat militer ditetapkan, kekuasaan untuk menjaga keamanan dan ketertiban tidak lagi di tangan pemerintah sipil (kepala daerah/polisi), melainkan diambil alih langsung oleh militer. Artinya, militer bisa menentukan kebijakan keamanan tanpa harus melalui mekanisme sipil biasa.
Disebutkan dalam Pasal 24 ayat (1)
“Penguasa Darurat Militer berhak mengambil kekuasaan-kekuasaan yang mengenai ketertiban dan keamanan umum.”
Kebebasan berekspresi dan pers akan dibatasi. Media massa, penerbitan, bahkan selebaran dapat disensor atau dilarang oleh militer jika dianggap mengganggu keamanan.
Disebutkan dalam Pasal 26 yang berbunyi:
“Penguasa Darurat Militer berhak mengadakan tindakan-tindakan untuk membatasi pertunjukan-pertunjukan, pencetakan, penerbitan, pengumuman, penyampaian, penyimpanan, penyebaran, perdagangan dan penempelan tulisan-tulisan berupa apapun juga, lukisan-lukisan, klise-klise dan gambar-gambar.”
Militer memiliki kewenangan menangkap orang menahannya hingga 20 hari. Sebagaimana tercantum dalam pasal 32 ayat (1):
“Penguasa Darurat Militer berhak menangkap orang dan menahannya selama-lamanya dua puluh hari.”
Orang yang dianggap berbahaya atau mengganggu keamanan dapat dipaksa keluar dari daerah tertentu oleh militer. Pasal 28 ayat (1) berbunyi:
“Penguasa Darurat Militer berhak melarang orang bertempat tinggal dalam suatu daerah atau sebagian suatu daerah yang tertentu selama keadaan, darurat militer, jikalau setelah diperiksa oleh pejabat pengusut ternyata ada cukup alasan untuk menganggap orang itu berbahaya untuk daerah tersebut; serta ia berhak pula mengeluarkan orang itu dari tempat tersebut.”
Masyarakat bisa diwajibkan melakukan pekerjaan tertentu yang ditentukan militer, misalnya membantu logistik, pembangunan pertahanan, atau kegiatan lain yang dianggap penting bagi keamanan. Sebagaimana pasal 30 berbunyi:
“Penguasa Darurat Militer berhak mengeluarkan perintah kepada orang-orang yang ada di daerah yang dinyatakan dalam keadaan darurat militer untuk menjalankan kewajiban bekerja guna pelaksanaan peraturan-peraturannya atau guna melakukan pekerjaan lainnya untuk kepentingan keamanan dan pertahanan.”
Keadaan darurat militer pernah terjadi di Provinsi Timor Timur pada 1999 karena wilayah ini menunjukkan kecenderungan yang membahayakan bagi terselenggaranya hukum dan ketertiban. Hal itu terjadi karena adanya keinginan untuk merdeka oleh masyarakat setempat.
Oleh karenanya, dikeluarkan Keppres RI Nomor 107 Tahun 1999 tentang Keadaan Darurat di Daerah Provinsi Timor Timur. Di dalamnya disebutkan masyarakat Timor Timur akan mengikuti jajak pendapat untuk menerima atau menolak menjadi bagian dari Indonesia.
Merujuk laman PPID TNI AD, darurat militer juga pernah diberlakukan atas pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang menyebabkan kekacauan serius di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Situasi ini mengancam keamanan, ketertiban, dan integritas negara.
Untuk menanggapi situasi ini, Presiden Megawati Soekarnoputri menetapkan Status Darurat Militer melalui Keputusan Presiden Nomor 28/2003, yang kemudian diperpanjang dengan Keppres Nomor 97/2003.
Panglima Kodam Iskandar Muda Mayor Jenderal TNI Endang Suwarya ditunjuk sebagai Penguasa Darurat Militer Daerah (PDMD), sementara Kepala Staf Kodam Brigjen TNI M Yahya memimpin staf gabungan. Setelah situasi keamanan membaik, status Darurat Militer diturunkan menjadi status Darurat Sipil melalui Keppres Nomor 43/2004, tetap disertai operasi terpadu dengan dukungan seluruh komponen masyarakat.
Itulah penjelasan mengenai “apa itu darurat militer” lengkap penjelasannya. Semoga berguna!
