Wali Kota Makassar Munafri ‘Appi’ Arifuddin ingin mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai salah satu instrumen memperkuat kemandirian fiskal daerah. Appi ingin perusahaan daerah (perusda) atau perusahaan umum daerah (perumda) bisa meningkatkan statusnya menjadi perseroan daerah (perseroda).
“Selama ini, Perusda atau Perumda kita relatif sulit bergerak untuk membangun kerja sama. Dengan Perseroda, kita berharap eksplorasi ekonomi melalui skema business to business, bisa lebih fleksibel dan kompetitif,” kata Appi dalam keterangannya dikutip Jumat (19/12/2025).
Appi berharap transformasi kelembagaan tersebut mampu mendorong BUMD agar lebih kompetitif, transparan, dan berdaya saing. Sekaligus, kata dia, juga memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dengan struktur Perseroda, BUMD juga dituntut untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), sehingga setiap keputusan bisnis dapat diukur secara profesional dan akuntabel. Appi menegaskan bahwa perubahan status ini bukan semata-mata administratif, melainkan bagian dari strategi besar reformasi ekonomi daerah.
“Transformasi ini, diharapkan mampu memperkuat peran pemerintah daerah dalam membangun bisnis yang sehat, produktif, dan berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah atau PAD,” harapnya.
Dalam kesempatan itu, Appi juga memberikan perhatian serius terhadap realisasi belanja SKPD. Ia menegaskan bahwa rendahnya serapan anggaran bukan hal yang patut disikapi dengan sikap santai.
“Naif rasanya jika kita melihat realisasi belanja kecil atau berdampak kurang baik lalu kita senyum-senyum melihat itu. Ini bukan main-main, ini tugas dan kewajiban kita,” tegasnya.
Appi turut menjelaskan program-program prioritas Pemerintah Kota Makassar tahun 2025 yang akan direalisasikan secara menyeluruh, serta arah pembangunan Kota Makassar pada tahun 2026 yang akan difokuskan pada penguatan fondasi pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Untuk memastikan pencapaian target PAD, Pemkot Makassar memperkuat sistem pengawasan dan mendorong digitalisasi dalam seluruh proses pendapatan daerah guna menutup celah kebocoran dan menghilangkan praktik negosiasi yang tidak sehat.
“Digitalisasi ini penting, bukan hanya untuk keamanan, tetapi juga untuk memastikan seluruh proses tercatat dengan baik. Inilah kunci penguatan pendapatan daerah kita ke depan,” ucap Munafri.
Ia menilai kinerja pendapatan, khususnya PAD, menunjukkan tren positif dan berpotensi menjadi yang terbaik sepanjang sejarah pengelolaan keuangan daerah Kota Makassar.
“Rumusnya sederhana, maksimalkan pola pendapatan yang ada, tambah sumber pendapatan baru, dan kurangi kebocoran. Targetnya jelas, tinggal bagaimana strategi dan sistemnya dijalankan,” tukasnya.
