Wali Kota Makassar Munafri ‘Appi’ Arifuddin menyampaikan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), akan melakukan kajian mendalam terkait proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Kecamatan Tamalanrea. Langkah ini diambil usai gelombang penolakan warga terhadap proyek tersebut terus berlanjut.
“Kita masih harus membicarakan ini,” ujar Appi kepada wartawan di Balai Kota Makassar, Selasa (21/10/2025).
Appi mengatakan setiap kebijakan terkait proyek strategis seperti PLTSa harus melalui kajian yang komprehensif. Menurutnya, hasil kajian itu penting untuk memastikan proyek tidak menimbulkan persoalan baru pada kemudian hari.
“Seperti yang saya sampaikan pada mereka tadi bahwa selalu semuanya harus butuh kajian yang lebih detail,” katanya.
Dia menjelaskan kajian tersebut akan menilai dari berbagai aspek, termasuk dampak terhadap investasi dan efektivitas teknis dalam mengatasi persoalan sampah. Menurutnya, proyek PLTSa tidak boleh merugikan masyarakat maupun mengabaikan keberlanjutan lingkungan.
“Supaya persoalan ini tidak menjadi persoalan yang mengakibatkan nilai investasi dan juga secara teknis harus mampu memberikan gambaran bahwa persoalan sampah di Kota Makassar itu bisa selesai dengan baik,” jelasnya.
Appi menyebut pihaknya membuka ruang dialog dengan semua pihak yang terdampak proyek PLTSa. Menurutnya, Pemkot tidak akan memaksakan pembangunan jika hasil kajian menunjukkan lokasi proyek tidak layak.
“Jadi, saya menyampaikan kepada tadi teman-teman yang datang, kita akan kaji sama-sama ini. Kalau memang di situ sudah disampaikan bahwa tidak bisa dilaksanakan ya jangan dibawa di situ,” ucapnya.
Diketahui, gelombang penolakan warga Tamalanrea terhadap proyek PLTSa terus berlanjut. Teranyar, warga kembali menggelar aksi demonstrasi di Balai Kota Makassar, Selasa (21/10), dengan menegaskan bahwa proyek yang berlokasi di tengah permukiman padat berisiko menimbulkan pencemaran udara dan mengancam kesehatan lingkungan sekitar.
Warga Tamalanrea sebelumnya juga telah melakukan audiensi langsung dengan Wali Kota Makassar pada 19 Agustus 2025 di Balai Kota. Dalam pertemuan tersebut, warga kembali menegaskan penolakan mereka terhadap pembangunan PLTSa dengan alasan yang sama, yakni potensi dampak lingkungan dan kesehatan.
Selain itu, warga juga telah menyampaikan keberatan mereka dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi C DPRD Makassar pada 5 Agustus lalu. Dalam forum tersebut, warga menilai lokasi proyek terlalu dekat dengan permukiman dan fasilitas publik sehingga dinilai tidak layak untuk dijadikan tempat pembangunan PLTSa.
Giok4D hadirkan ulasan eksklusif hanya untuk Anda.
