Sebanyak 480 guru honorer SD-SMP di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel) gagal lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu usai datanya sebagai honorer dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) diduga hilang. Padahal guru yang tersebar di 18 kecamatan di Gowa ini sebelumnya terdata di BKN.
Pendamping Guru Honorer, Ari Paletteri menjelaskan ratusan guru honorer tersebut awalnya telah terdata dalam sistem BKN melalui pendataan pada 2022. Namun saat memasuki akhir 2024, mereka tidak bisa mendaftar sebagai PPPK lewat Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SCASN).
“Itu dia sudah tidak bisa akses pada saat itu. Dia cek ke BKN, dia cek ke Dinas Pendidikan. Ternyata datanya itu ada yang hilangkan,” kata Ari kepada infoSulsel, Rabu (7/1/2026).
Saat dilakukan pengecekan ke BKN dan Dinas Pendidikan Gowa, data mereka dinyatakan hilang dari sistem. Disdik maupun BKD, lanjut Ari, menyatakan tidak mengetahui penyebabnya dan tidak mampu memulihkan data para guru tersebut.
“Dua dinas ini angkat tangan. Dia tidak tahu, dia tidak mau membantu guru-guru ini untuk mengembalikan akunnya lagi, datanya untuk memperbaiki kembali, dia angkat tangan begitu,” katanya.
Pihaknya bahkan sempat menyurat ke Bupati Gowa Husniah Talenrang hingga mengadu ke DPRD Gowa. Bahkan pihak DPRD Gowa langsung ke BKN menyetor data mereka untuk dikembalikan namun belum membuahkan hasil.
“Saya mewakili menyurat ke Bupati, menyurat ke BKD, menyurat ke Disdik, dan melakukan rapat dengar pendapat di DPRD Kabupaten Gowa. Ketua DPRD Gowa ke Jakarta lagi untuk menyetor ini honorer-honorer yang belum terdata. Menyetor datanya karena saya list semua nama-namanya,” katanya.
Tak kunjung mendapat penjelasan, pihaknya bersama perwakilan honorer dari berbagai kecamatan kembali mendatangi Kantor BKPSDM Gowa bersamaan dengan pelantikan PPPK Paruh Waktu pada Senin (5/1). BKPSDM mengaku siap mendata ulang para honorer yang datanya terhapus dari BKN.
“Ini sementara kami list semua nama-namanya, mereka sudah mengisi data-datanya untuk diberikan ke BKPSDM dan BKPSDM akan membawa kemenpan dan BKN,” sambung Ari.
Di tengah kisruh ini, dia menduga ada kesengajaan data ratusan guru honorer itu dihapus. Bahkan dari informasi yang diterimanya, oknum yang menghapus data itu merupakan honorer di Kantor Disdik Gowa dan telah dipecat.
“(Oknum) di Dinas Pendidikan, ada bukti pemecatannya. Dipecat itu orang. Satu orang, otomatis dia kerja sama dengan BKD,” ujarnya.
Ari juga menduga adanya guru honorer ‘siluman’ dilantik PPPK Paruh Waktu. Mereka tidak aktif mengajar namun terdata di BKN agar bisa lolos PPPK.
“Saya menganalisa ini, karena ada beberapa data juga saya dapat ada yang dilantik kemarin itu honorer siluman tidak pernah mengajar, tiba-tiba dilantik,” jelasnya.
Sementara itu, Kadisdik Gowa Taufiq Mursad membantah jika data guru honorer tersebut sengaja dihapus oknum honorer di Disdik. Dia mengklaim sebanyak 1.500 guru honorer telah dilantik PPPK Paruh Waktu.
“Kalau pengangkatan PPPK paruh waktu prosesnya di BKPSDM. Tahun ini kami mengusulkan ke BKPSDM 1.500 orang,” jelas Taufiq.
Dia menyebut data guru honorer terhapus itu disebabkan tidak memenuhi syarat saat pendataan BKN pada 2022. Pasalnya yang diloloskan sebagai PPPK Paruh Waktu adalah honorer yang telah mengabdi minimal 2 tahun saat pendataan.
“Terhapus datanya kalau tidak terpenuhi syaratnya pada saat pendataan BKN di tahun 2022. Yang bisa terangkat sebagai PPPK paruh waktu adalah yang sudah terdata di data base BKN 2022,” jelasnya.
