Pemerintah Kabupaten Luwu Utara (Pemkab Lutra), Sulawesi Selatan (Sulsel) berhenti meminjam dana untuk pembangunan infrastruktur di PT Sarana Multi Infrastruktur (MSI). Pemkab Luwu Utara kini fokus melunasi utang senilai Rp 86,223 miliar yang jatuh tempo pada 2027.
“Kita tak akan lagi memperpanjang utang daerah alias menghentikan proses pinjam duit ke PT SMI untuk membiayai segala pembangunan sektor infrastruktur. Selama ini, kita sangat kooperatif dalam membayar utang daerah, salah satunya berupa relaksasi keuangan, termasuk pengurangan utang kepada PT SMI,” kata Bupati Luwu Utara Andi Rahim kepada infoSulsel, Minggu (14/9/2025).
Dia mengatakan bupati sebelumnya mengambil dana dari PT SMI sejak 2022 dengan total pinjaman sebesar Rp 217 miliar. Dia menyebut pemkab sudah melakukan pembayaran, sehingga tersisa Rp 86,223 miliar.
“Pemerintah daerah Lutra masih berutang pada PT SMI sejak tahun 2022, berupa peminjaman dana PEN SMI senilai Rp 217 miliar, yang akan berakhir pada April 2027 mendatang, dengan sisa utang senilai Rp 86,223 miliar,” jelasnya.
Kendati demikian, Andi Rahim tetap berupaya agar PT SMI terus memberi dukungan dalam konsultasi pengelolaan potensi sumber daya alam. Dia menilai melalui skema pembiayaan dari PT SMI Pemda Lutra mampu menggerakkan ekonomi daerah dengan baik.
“Tentunya kami berharap PT SMI dapat memberikan berbagai kemudahan kepada Pemda Lutra dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur yang notabene menjadi salah satu motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah,” ungkapnya.
“Kemampuan keuangan daerah kita ini masih sangat lemah, sehingga kita masih butuh sumber-sumber pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan di Luwu Utara. Misalnya, dengan pembangunan pasar modern atau pabrik rice milling dan lain sebagainya,” tambahnya.
Dia menuturkan selama ini pemkab hanya mengandalkan pendapatan dari transfer pemerintah pusat dengan kapasitas fiskal yang masih sangat rendah. Sehingga, dia menyebut satu-satunya potensi pemasukan daerah terbaik ialah pemanfaatan sumber daya alam.
“Lutra memiliki potensi sumber daya alam yang begitu besar yang nantinya dapat dikelola untuk mengakselerasi pembangunan. Potensi ini dapat dikelola untuk percepatan pembangunan dengan nilai investasi kurang lebih Rp 4-5 triliun,” tutupnya.
