Sejumlah buruh bongkar muat Pelabuhan Cappa Ujung menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Kota , Sulawesi Selatan (Sulsel). Massa menuntut adanya transparansi usai gajinya diduga dipotong oleh pihak mandor.
Pantauan infoSulsel di lokasi, Senin (23/6/2025) sekitar pukul 12.30 Wita, para pendemo membakar ban di tengah jalan. Massa yang juga melibatkan mahasiswa membentangkan spanduk bertuliskan ‘Penuhi Hak Buruh’ dan bergantian berorasi.
Pihak kepolisian terpaksa menutup satu jalur Jalan Jenderal Sudirman imbas aksi unjuk rasa. Aktivitas lalu lintas dialihkan ke Jalan Balaikota samping Kantor DPRD Parepare.
Sejumlah ibu-ibu yang merupakan istri buruh juga ikut dalam barisan massa aksi. Bahkan salah seorang istri buruh turut menyampaikan orasinya.
“Kami istri buruh merasakan betul apa yang dialami suami kami selama bekerja. Gajinya tidak sesuai dengan kerjanya,” teriak salah seorang istri buruh yang ikut orasi.
Sementara itu, salah seorang orator meminta agar mandor bongkar muat di Pelabuhan Cappa Ujung dicopot. Dia menduga pemotongan gaji buruh dilakukan oleh mandor.
“Intinya kita mau ganti mandor. Karena kami bekerja dengan gaji yang tidak sesuai. Kita mau gajinya transparan,” ungkap orator.
Dalam orasinya, buruh juga menyinggung tidak ada jaminan sosial bagi buruh yang mengalami kecelakaan kerja di pelabuhan. Dia juga meminta agar pihak berwenang di pelabuhan untuk memperjelas status buruh.
“Kami juga minta status kami dikasi jelas. Gaji juga harus transparan. Kami mohon anggota dewan bisa bantu kami,” tegasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua DPRD Parepare Muhammad Yusuf Lapanna mengatakan masalah dugaan pemotongan gaji buruh itu sudah ditangani. Dia sudah menemui massa pendemo di Pelabuhan Cappa Ujung.
“Sudah kita tangani ini. Komisi II sudah 2 kali RDP. Saya juga sudah temui masyarakat yang demo di Pelabuhan Cappa Ujung,” kata Yusuf.
Yusuf menjelaskan, DPRD Parepare akan segera mempertemukan semua pihak untuk membahas masalah tersebut. Dia berharap para buruh bisa kembali bekerja dengan kondusif.
“Kita akan jadwal ulang RDP yang akan mempertemukan semua pihak dan para buruh. Kami harap para buruh bisa kembali bekerja dengan tenang dan kondusif,” jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, buruh Pelabuhan Cappa Ujung mengadu ke DPRD sempat mengadu ke Komisi II DPRD Parepare pada Rabu (11/6). Mereka curiga hanya menerima upah Rp 11 juta dari bukti nota yang ditemukan senilai Rp 24 juta. Upah tersebut diberikan kepada 14 buruh selama bekerja kurang lebih sepekan.
“Karena jelas-jelas kami ada nota, kami ada bukti. Di nota itu tertulis Rp 24 juta upah buruh. Namun yang kami terima itu cuma Rp 11 juta,” kata salah satu buruh, Saiful saat RDP bersama Komisi II DPRD Parepare.
