“Itu kan sudah dijawab oleh panitia di sini, bahwasanya itu (rombel) usulan, 40 itu usulan. Tapi karena usulan itu tidak diterima di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP), maka kembali tetap ke 36 (siswa),” kata Subandi kepada infoSulsel, Selasa (15/7/2025).
Subandi juga membantah adanya praktik siswa titipan dari pihak luar, termasuk dari komite sekolah maupun oknum legislator. Ia menyebut, nama-nama yang disampaikan oleh Komite Sekolah adalah hasil aspirasi dari masyarakat sekitar.
“Oh tidak ada (titipan). Jadi kalau ada opini dari pihak komite, itu dia juga berupa usulan sebenarnya. Apa yang dia usulkan itu atas nama pengurus komite itu, dia mengusulkan dari warga masyarakat yang menginginkan anaknya sekolah di SMAN 21,” ucapnya.
Subandi menjelaskan bahwa terdapat sisa kuota sebanyak 13 kursi yang belum terisi. Namun, seluruh keputusan mengenai siapa yang akan mengisi kuota itu diserahkan kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel, dan bukan lagi panitia sekolah.
“Jadi mereka (Dinas Pendidikan) yang mengaturnya yang sisa kuota itu sebanyak 13. Itu kita sudah laporkan ke dinas pendidikan. Dinas pendidikan lah nantinya yang akan mengatur siapa yang diakomodir yang 13 ini,” jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, Aliansi Masyarakat BTP di Makassar menggelar demonstrasi di SMAN 21 Makassar dan Kantor Disdik Sulsel, Senin (14/7). Mereka protes adanya praktik jual beli kursi pada proses SPMB di SMAN 21 Makassar serta perubahan jumlah siswa dalam satu rombongan belajar (rombel).
Salah satu orator, Rafi, menyampaikan bahwa terdapat dugaan kuat adanya praktik jual beli kursi oleh oknum di lingkungan sekolah. Selain itu, ada ketidaksesuaian antara data yang disampaikan saat sosialisasi dan realisasi jumlah rombongan belajar (rombel) siswa yang diterima.
“Pendidikan seharusnya tidak berpihak kepada golongan tertentu. Kepala sekolah diduga menjadi makelar menjual kursi bagi mereka yang mampu membayar,” teriak Rafi dalam orasinya.
Menurutnya, pihak sekolah sebelumnya telah mensosialisasikan bahwa setiap rombel akan diisi oleh 40 siswa. Namun kenyataannya, setelah seleksi selesai, hanya 36 siswa yang diterima dalam satu rombel.
“Kami datang ke sini untuk menuntut Dinas Pendidikan sebagai otoritas tertinggi untuk mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi. Ini bukan hanya soal angka, ini soal integritas,” tambahnya.
Jenderal Lapangan, Andi Rahmat Saleh juga mengungkap adanya dugaan jual beli kursi. Dia menyebut ada 7 siswa yang lolos diduga merupakan titipan oknum anggota DPRD Makassar dan anggota komite sekolah.
“Nah, dari 13 itu, 7 dari pengurus komite. Salah satunya ada anggota dewan, yang kebetulan memang masuk dalam sistem pengurusan komite itu,” kata Jenderal Lapangan, Andi Rahmat Saleh kepada infoSulsel, Senin (14/7).
