DPRD Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) membedah rencana anggaran biaya (RAB) proyek toilet sekolah Rp 166 juta dalam rapat dengar pendapat (RDP). Dalam RAB itu ditemukan salah input anggaran dan dobel pajak pada nilai item.
RDP itu berlangsung di ruang badan anggaran (banggar) DPRD Parepare, Kamis (13/11/2025). RDP itu dihadiri Kadisdikbud Makmur, Kabid Dikdas Disdikbud Jumiati, staf pelaksana teknis Disdikbud Andi Iswahyudi, Konsultan Perencana Proyek Parman Parid dan sejumlah anggota komisi II DPRD.
“Yang kami bedah itu mulai dari RAB, analisa, kemudian harga satuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Apakah sudah sesuai harga satuan pemerintah pekerjaan toilet sama dengan harga satuan pemerintah,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Parepare, Satria Parman Agoes Mante kepada infoSulsel, Kamis (13/11/2025).
Parman menjelaskan, hasil dari pencermatan RAB itu ditemukan sejumlah nilai item yang salah input. Setelah dicek, nilai item itu ternyata dobel membayar pajak.
“Setelah kami mengecek memang ditemukan ada beberapa item khususnya teknis itu yang diduga dilakukan kesalahan penginputan. Dimana setelah kami cross check adanya beberapa item pekerjaan itu double membayar pajak,” katanya.
Dia mengungkapkan, sejumlah nilai item itu lebih besar karena tidak sesuai antara perencanaan dan pelaksanaan. Sejumlah nilai item ditemukan dobel pajak.
“Ya ada beberapa ketidaksesuaian. Makanya tadi yang saya sebutkan beberapa item itu tidak sesuai makanya akan diperbaiki. Contoh tadi pajak yang double anggaran. Itu kan kalau pajak 12 persen besar nilainya dari jumlah total,” ungkap dia.
Parman menjelaskan, dalam RAB juga ditemukan sejumlah item penting yang justru tidak dianggarkan. Salah satunya yakni tegel pada dinding toilet.
“Ada juga beberapa item yang sangat krusial terutama di pasangan dinding tegel yang ada di dalam kamar mandi itu tidak direncanakan dengan alasan anggaran tidak mencukupi yang seharusnya itu bisa,” jelasnya.
Selain itu, ditemukan pula dobel anggaran pada item galian lahan toilet. Dalam perencanaannya diukur dengan menarik garis lurus, namun di pelaksanaan ada bagian yang ketemu.
“Ternyata di perencanaan itu galian itu menarik garis lurus meter lari. Nah sementara kalau di lapangan itu kan kalau 4×4 meter berarti ada bangunan, ada fondasi itu yang saling ketemu,” ujarnya.
“Sehingga kita menduga bahwa adanya potensi di lapangan nanti itu double penganggaran. Makanya di lapangan itu pasti akan terkoreksi,” lanjutnya.
Pada item bekestingnya yang direncanakan dipakai 2 kali ternyata dalam pelaksanaan hanya sekali. Sehingga anggarannya itu dobel dan kemahalan.
“Bekesting yang seharusnya 2x pakai dalam analisanya ternyata penerapannya itu mungkin 1x pakai. Sehingga antara luasan perencanaan dengan yang seharusnya di lapangan itu memang agak double,” jelasnya.
Dia mengungkapkan, RAB proyek toilet yang menjadi sorotan itu perlu diubah. Pasalnya, sejumlah perencana nilai item berbeda dengan pelaksanaannya.
“Pasti, kalau perubahan pasti. RAB yang ada itu berpotensi memang berubah. Karena kan di lapangan itu berbeda dengan perencanaan,” ungkapnya.
Parman mengatakan, hasil dari RDP itu merekomendasikan agar RAB proyek itu harus dikoreksi. Namun dia meminta agar pembangunan tetap jalan dengan memperbaiki ketidaksesuaian dari perencanaan.
“Rekomendasi kami ini karena ini adalah tahun berjalan apalagi di akhir tahun kami justru sepakat untuk tetap melanjutkan akan tetapi kesesuaian-kesesuaian yang ada itu diperbaiki. Kami minta inspektorat turun tangan dalam hal ini,” jelasnya.
Sementara itu, Kadisdikbud Parepare, Makmur yang diwawancara terkait RDP tidak memberi jawaban. Dia meminta penjelasan terkait RDP itu melalui DPRD saja.
Sebelumnya diberitakan, Disdikbud Parepare mengungkapkan alasan membangun toilet sekolah dengan anggaran Rp 166 juta demi menyukseskan program makan bergizi gratis (MBG). Pembangunan toilet sekolah itu sesuai surat edaran dari pemerintah pusat.
“Itu kan bahkan ini menjadi edaran kepada seluruh kabupaten Kota untuk menindaklanjuti pengadaan WC terkait dengan adanya MBG. Sebagai salah satu fasilitas pendukung untuk lancarnya kegiatan MBG,” ungkap Kadisdikbud Parepare, Makmur kepada infoSulsel, Rabu (12/11).
Makmur juga menanggapi sorotan anggaran pembangunan toilet sekolah yang dinilai terlalu mahal. Menurutnya, penetapan anggaran itu sudah disesuaikan dengan standar satuan harga (SSH).
“Mahal tidaknya itu kan ada SSH yang dijadikan acuan dipedomani. SSH itulah menjadi acuannya, ini perencana, ya kan bukan kami yang tentukan HPS-nya (harga perkiraan sendiri). Jadi perencana membuat RAB-nya, sehingga ditemukan nominal seperti itu,” katanya.
Parman mengatakan, hasil dari RDP itu merekomendasikan agar RAB proyek itu harus dikoreksi. Namun dia meminta agar pembangunan tetap jalan dengan memperbaiki ketidaksesuaian dari perencanaan.
“Rekomendasi kami ini karena ini adalah tahun berjalan apalagi di akhir tahun kami justru sepakat untuk tetap melanjutkan akan tetapi kesesuaian-kesesuaian yang ada itu diperbaiki. Kami minta inspektorat turun tangan dalam hal ini,” jelasnya.
Sementara itu, Kadisdikbud Parepare, Makmur yang diwawancara terkait RDP tidak memberi jawaban. Dia meminta penjelasan terkait RDP itu melalui DPRD saja.
Sebelumnya diberitakan, Disdikbud Parepare mengungkapkan alasan membangun toilet sekolah dengan anggaran Rp 166 juta demi menyukseskan program makan bergizi gratis (MBG). Pembangunan toilet sekolah itu sesuai surat edaran dari pemerintah pusat.
“Itu kan bahkan ini menjadi edaran kepada seluruh kabupaten Kota untuk menindaklanjuti pengadaan WC terkait dengan adanya MBG. Sebagai salah satu fasilitas pendukung untuk lancarnya kegiatan MBG,” ungkap Kadisdikbud Parepare, Makmur kepada infoSulsel, Rabu (12/11).
Makmur juga menanggapi sorotan anggaran pembangunan toilet sekolah yang dinilai terlalu mahal. Menurutnya, penetapan anggaran itu sudah disesuaikan dengan standar satuan harga (SSH).
“Mahal tidaknya itu kan ada SSH yang dijadikan acuan dipedomani. SSH itulah menjadi acuannya, ini perencana, ya kan bukan kami yang tentukan HPS-nya (harga perkiraan sendiri). Jadi perencana membuat RAB-nya, sehingga ditemukan nominal seperti itu,” katanya.
