Warga di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) geram karena tak ditemui Bupati dan Wakil Bupati saat melakukan aksi demonstrasi menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2025. Warga lantas terlibat aksi saling dorong dengan aparat saat hendak menduduki kantor Bupati Bone.
Massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Bone itu melakukan demonstrasi di Kantor Bupati Bone, pada Kamis (14/8/2025) sekitar pukul 16.00 Wita. Mereka membakar ban bekas dan bergantian berorasi di depan kantor Bupati Bone.
Mereka meminta Bupati Bone Andi Asman Sulaiman atau Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasluddin menemui massa untuk memberikan penjelasan terkait kenaikan PBB-P2. Namun hingga batas waktu yang diberikan kedua orang itu tak kunjung menemui massa.
Mereka kemudian memaksa masuk untuk menduduki kantor Bupati Bone pada pukul 16.23 Wita. Akibatnya terjadi aksi saling dorong antara massa aksi dengan personel polisi dan Satpol PP yang melakukan pengamanan.
Jenderal Lapangan Taufiqurrahman mengatakan, awalnya perwakilan Pemkab Bone menjanjikan akan menghadirkan Bupati atau Wakil Bupati Bone. Namun, selama 30 menit menunggu tidak ada satupun yang datang menemui massa.
“Kami massa merasa dipermainkan sehingga memaksa masuk ke kantor Bupati Bone. Kami ingin masuk menduduki kantor bupati namun diadang dan dipaksa mundur oleh polisi dan Satpol PP,” kata Taufiqurrahman kepada wartawan, Kamis (14/8).
Dia menganggap, aksi protes ini sebagai bentuk kekecewaan kepada pemerintah karena tidak menemui masyarakat. Apalagi isu yang dituntut terkait kenaikan pajak yang dilakukan tanpa sosialisasi.
“Ini bentuk kekecewaan kami karena Bupati Bone tidak menemui rakyatnya. Banyak warga mengeluh, ada yang pajaknya naik berkali-kali lipat, tidak masuk akal,” bebernya.
Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasluddin akhirnya menemui massa aksi sekitar pukul 19.51 Wita. Dia didampingi Kapolres Bone AKBP Sugeng Setio Budhi, dan Dandim 1407/Bone Letkol Inf Laode Muhammad Idrus.
Dalam kesempatan tersebut, Andi Akmal menegaskan bahwa tidak ada kenaikan PBB-P2. Dia menyebut yang mengalami kenaikan hanya nilai jual objek pajak (NJOP).
“Saya pastikan tidak ada kenaikan PBB-P2. Jangan terprovokasi, yang ada hanya kenaikan NJOP yang tentunya ada penyesuaian kenaikan,” kata Andi Akmal.
Dia menjelaskan kenaikan NJOP merupakan saran dari KPK dan BPN Bone terkait zona nilai tanah (ZNT). Dia kembali menegaskan bahwa kenaikan PBB hingga 300% itu tidak benar.
“Kenaikan NJOP ini merupakan saran dari KPK, dan BPN. Kalau kenaikan hingga 300% itu tidak ada, hoaks,” sebutnya.
“Kita mempunyai utang Rp 300 miliar warisan pemerintah sebelumnya. Kita saat ini defisit anggaran,” sambung Andi Akmal.
