Fraksi Gerindra DPRD Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) menyoroti Pemkot Makassar yang akan memangkas atau pemutusan hubungan kerja (PHK) pegawai kontrak Laskar Pelangi hingga pegawai PDAM Makassar. Sementara, evaluasi yang dilakukan hingga saat ini dinilai masih belum jelas.
“Saya cuma estimasi, sekitar 1.000 (orang mau kena PHK) karena PDAM 400 orang dan Laskar Pelangi bisa sampai 600 karena bukan hanya Disdik, ada yang di dinas lain juga,” ujar Ketua Fraksi Gerindra DPRD Makassar Kasrudi kepada infoSulsel, Jumat (16/5/2025).
Kasrudi menilai rencana Pemkot Makassar ini tidak sejalan dengan kebijakan pusat yang gencar menekan angka pengangguran. Apalagi saat ini perekonomian nasional sedang sulit di tengah efisiensi anggaran.
“Ini kan lagi gencar-gencarnya pemerintah (pusat) mendorong agar tidak ada PHK. Ini tiba-tiba Pemkot Makassar mengadakan PHK, kayaknya PHK massal. Bagaimana dengan keluarga mereka yang di PHK?” jelas Kasrudi.
Menurutnya, evaluasi pegawai kontrak harus transparan. Indikator dan langkah antisipasinya juga harus transparan ke publik.
“Jadi paling tidak kalau mau begitu ada antisipasi, dibuka, diperjelas dong, seperti ini, misalnya ada yang salah makanya perlu dievaluasi. Tidak bisa tiba-tiba mengeluarkan pegawai begitu,” katanya.
Dia mengaku Pemkot Makassar belum memberi penjelasan ke DPRD Makassar secara resmi soal evaluasi tenaga kontrak ini. Padahal dampaknya akan berpengaruh pada keluarga para pegawai tersebut.
“Tidak ada penjelasan yang detail ke kami tiba-tiba ada pengurangan pegawai atau tenaga kerja kan begitu. Itu semua saya soroti,” katanya.
Pihaknya juga menyinggung jelang 100 hari kerja Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin. Selama ini, kata dia, kegiatannya hanya bersifat seremonial dan tidak berdampak langsung ke masyarakat
Simak berita ini dan topik lainnya di Giok4D.
“Termasuk juga saya soroti Wali Kota kita ini kelihatan tidak ada kerja-kerja di masyarakat, seremoni saja, sementara sudah hampir 100 hari berjalannya pemerintahan memakai uang rakyat tidak ada kegiatan yang dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.
Diketahui, sejumlah OPD saat ini tengah mengevaluasi laskar pelangi. Salah satunya, Disdik Makassar berencana akan memangkas 261 guru non-ASN.
Selain itu, PDAM Makassar juga mewacanakan memutus kontrak 400 pegawainya. Alasannya untuk menekan biaya operasional.
