Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) berhasil melakukan efisiensi anggaran hingga Rp 1,4 triliun sepanjang 2025. Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menyebut dana tersebut kemudian dialihkan ke program-program prioritas yang berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi 5,1 persen pada triwulan ketiga.
“Iya (5,01%) kenaikan (pertumbuhan ekonomi Sulsel),” ujar Andi Sudirman Sulaiman dalam program Blak-blakan infocom, Kamis (11/12/2025).
Andi Sudirman mengatakan pihaknya pada dasarnya langsung menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto agar daerah melakukan efisiensi. Arahan tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
“Arahan-arahan Bapak Presiden Prabowo melalui Inpres Nomor 1 2025, bagaimana kita melakukan efisiensi, mengalihkan anggaran yang kurang efektif atau belum terlalu urgen ke tempat sangat urgen dalam tanda kutip membantu masyarakat banyak,” kata Andi Sudirman.
Efisiensi anggaran Rp 1,4 triliun tersebut didapatkan dari menghapus sejumlah mata anggaran yang dianggap tidak urgen, seperti perjalanan dinas, makan minum, kegiatan rapat dan sebagainya. Menurut dia, anggaran-anggaran itulah yang direlokasi ke berbagai sektor produktif.
“Alhamdulillah kita merelokasi infrastruktur yang tadinya cuma 100 (miliar rupiah) menjadi 2 kali lipat, 3 kali lipat, sampai sekarang bisa Rp 300 miliar. Tadinya berhenti Trans Sulsel berhenti kita aktifkan kembali, sekarang masih berpola gratis untuk konektivitas, dan itu sangat dinanti masyarakat. Kemudian kita mengkoneksikan bandara, bertahun-tahun dibangun, triliunan rupiah kita bisa subsidi,” katanya.
Selain itu, Pemprov dan pemerintah daerah tingkat kabupaten dan kota juga aktif merealisasikan program pertanian, dan menggalakkan kembali ekonomi masyarakat melalui sentimen intervensi Pemerintah. Andi Sudirman menyebut hal ini turut menjadi salah satu faktor yang mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Sulsel.
“Kita sama-sama (bergerak), alhamdulillah langsung naik, kelihatan memang naiknya,” katanya.
Andi Sudirman juga sempat ditanya mengenai adanya pemotongan dana transfer ke daerah atau TKD oleh pusat. Dia menyebut kebijakan tersebut pada prinsipnya tidak mengganggu.
“Oh enggak (khawatir),” ujar Andi Sudirman.
Dia mengaku percaya pemotongan dana tersebut pada prinsipnya akan direlokasi ke kebijakan yang lebih produktif. Dia juga percaya kebijakan-kebijakan tersebut tetap akan berdampak ke daerah.
“Kalau saya, Bapak Presiden menginginkan, pasti akan dapat banyak juga ke daerah, alhamdulillah sekarang saya dapat stadion, Rp 500 miliar. Saya mungkin dipotong sekitar Rp 700 sampai Rp 1 triliun tapi kami dapat sekolah Rakyat Rp 200 miliar, ada kemudian MBG mengalir ke sini Rp 10 triliun,” katanya.
Dia menjelaskan program pemerintah pusat tersebut juga telah memberikan dampak luar biasa ke daerah. Salah satunya terkait program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang membantu penurunan stunting.
“Stunting masuk, terus ada program, ini lagi progres sekolah garuda itu Rp 200 miliar-Rp 300 miliar juga. Ada 80 ribu Kopdes. Itu saja Rp 1 triliun, terus kami mendorong lagi ini, jalan, bandara,” ujarnya.
Andi Sudirman menegaskan manfaat kebijakan pusat juga terasa di daerah. Dia pun terus mendorong prinsip kolaborasi pusat dan daerah.
“Pada prinsipnya anggaran daerah atau di pusat, menurut kami sama saja. Karena saya yakin kalau Bapak Presiden di pusat, itu artinya ada konsern yang akan kembali juga ke daerah. Wong pusat tidak punya negara sendiri, adalah warga kami juga, tinggal prinsip kolaborasi, komunikasi,” ujar Andi Sudirman.
“Kami cuma meminta satu hal, seluruh tentu yang mensupport dari kementerian lembaga bapak presiden, mengembalikan hasil itu, dampak kepada daerah dan mempekerjakan daerah,” sambungnya.
