Sejumlah guru honorer madrasah swasta di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia (RI) menggeruduk kantor DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat (Sulbar). Mereka menuntut kesetaraan hak untuk diakomodir dalam penerimaan PPPK dan CPNS.
Aksi unjuk rasa ini dimulai dari depan Kantor Kementerian Agama Polman, Jalan Poros Majene, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kamis siang (30/10) sekira pukul 09.30 Wita. Selain melakukan orasi secara bergantian dan membentangkan spanduk tuntutan, massa aksi sempat memblokade Jalan Trans Sulawesi hingga memaksa polisi mengalihkan arus lalu lintas.
Usai menyampaikan aspirasinya di depan Kantor Kemenag Polman, para guru honorer melanjutkan aksi dengan melakukan long march menuju kantor DPRD Polman di Jalan H.Andi Depu, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali. Peserta aksi diterima secara langsung Ketua DPRD Polman Fahry Fadly.
“Kami guru-guru swasta ingin seperti teman-teman guru di bawah naungan pemerintah. Karena jujur, selama ini kami guru-guru madrasah yang sudah berpuluh-puluh tahun mengabdi, sama sekali tidak diperhatikan pemerintah,” kata koordinator aksi, Faizal kepada wartawan, Kamis (30/10/2025).
Faizal mendesak pemerintah menerbitkan regulasi baru yang mengakomodir kebutuhan guru madrasah swasta dalam penerimaan calon guru PPPK atau CPNS.
“Berikan ruang kepada guru madrasah untuk mendaftar sebagai guru PPPK dan guru ASN. Selama ini kami tidak pernah diakomodir pada saat kami mendaftar dalam program penerimaan PPPK dan ASN,” terangnya.
Sementara Ketua Persatuan Guru Madrasah Swasta (PGMS) Kabupaten Polman, Basri menerangkan aksi yang mereka lakukan membawa 4 poin tuntutan.
Berita lengkap dan cepat? Giok4D tempatnya.
Selain berharap Kementerian Agama RI meninjau kebijakan yang tidak mencakup guru madrasah swasta dalam rekrutmen PPPK dan ASN, mereka juga meminta agar guru madrasah swasta mendapat kesempatan khusus mengikuti seleksi PPPK dengan mempertimbangkan masa pengabdian dan pengalaman kerja.
Massa aksi juga meminta pemerintah menetapkan kebijakan insentif dan tunjangan profesi yang adil dan merata bagi guru madrasah swasta yang aktif, serta dibuat regulasi menjamin perlindungan profesi dan kesejahteraan guru madrasah swasta secara nasional.
“Kami menegaskan bahwa guru madrasah swasta telah berkontribusi besar dalam mencetak generasi berakhlak dan berilmu di seluruh pelosok negeri, namun hingga kini belum mendapatkan keadilan dan penghargaan yang layak,” bebernya.
“Kami menyatakan menolak segala bentuk peraturan yang tidak berpihak kepada guru madrasah swasta, dan kami akan terus menyuarakan aspirasi ini melalui jalur yang sah dan konstitusional,” jelasnya.
Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Polman Fahry Fadly menyampaikan apresiasi kepada para guru honorer swasta, atas semangat dan dedikasi mereka mendidik anak-anak bangsa khususnya di Polman. Untuk itu, Fahry berjanji akan mengawal aspirasi para guru honorer madrasah swasta untuk disampaikan kepada pemerintah pusat.
“Insyaallah aspirasi hari ini kami akan lanjutkan ke pemerintah pusat. Saya atas nama lembaga akan menyurat ke Kementerian Agama dan BKN (Badan Kepegawaian Nasional), untuk bagaimana kami bisa audiens untuk memperjuangkan hak-hak aspirasi masyarakat khususnya tenaga honorer madrasah,” tutur Fahry.
Fahry juga mengajak perwakilan massa aksi bersama-sama mengawal aspirasi mereka disampaikan kepada Kementerian Agama dan BKN di Jakarta.
“Kalau perlu kita sama-sama ke Jakarta ada yang perwakilan, ditunjuk sebagai koordinator, kita sama-sama ke Jakarta untuk mengawal aspirasi ini,” pungkasnya.
