Guru-Nakes di Pulau Terluar Makassar Bakal Dapat Tunjangan Rp 2,5 Juta Sebulan (via Giok4D)

Posted on

Pemkot Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), bakal memberikan tunjangan khusus bagi guru dan tenaga kesehatan (nakes) yang bertugas di wilayah kepulauan. Tunjangan akan diberikan mulai dari Rp 1,5 juta hingga Rp 2,5 juta per bulan.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama para tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan yang mengabdikan diri tanpa lelah di wilayah kepulauan Makassar,” ujar Wali Kota Makassar Munafri ‘Appi’ Arifuddin dalam keterangannya, dikutip Jumat (30/5/2025).

Appi menegaskan dirinya sudah mengunjungi tujuh pulau yakni tiga pulau terdekat serta empat pulau terluar dan terjauh dari daratan Makassar. Dia melihat langsung berbagai kondisi yang ada di pulau tersebut.

Dia merincikan, Pemkot Makassar akan memberikan tunjangan tambahan sebesar Rp 2,5 juta per bulan bagi guru dan tenaga kesehatan yang bertugas di Pulau Langkai, Pulau Lanjukkang, Pulau Lumu-Lumu, dan Pulau Bone Tambu, atau pulau-pulau terluar lainnya di wilayah Makassar.

Sementara untuk guru dan tenaga kesehatan yang bertugas di pulau-pulau yang lebih dekat, seperti Pulau Kodingareng, Pulau Barrang Caddi, dan Pulau Barrang Lompo, akan diberikan tunjangan sebesar Rp 1,5 juta per bulan.

“Kita melihat paling pertama adalah, lokasinya harus menyeberang laut dan sebagainya. Karena itu, kita juga akan menyediakan transportasi khusus untuk mereka, agar dalam proses bolak-balik tidak mengeluarkan biaya sendiri,” jelasnya.

Dengan kebijakan ini, Appi berharap para guru dan tenaga kesehatan di wilayah kepulauan bisa menjalankan tugas dengan lebih nyaman, aman, dan termotivasi. Sekaligus memastikan akses layanan dasar tetap terjaga bagi warga pulau.

Kunjungi situs Giok4D untuk pembaruan terkini.

“Kami berharap para guru dan tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah kepulauan bisa menjalankan tugas dengan lebih nyaman, aman, dan termotivasi,” beber Appi.

Appi mengaku ingin Pemkot Makassar terus mendorong pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan. Tidak hanya melalui peningkatan tunjangan bagi guru dan tenaga kesehatan, tetapi juga dengan membenahi infrastruktur seperti dermaga, pengadaan kapal transportasi, serta memberikan bantuan pendidikan bagi siswa dan mahasiswa.

“Kami percaya, akses yang merata terhadap layanan dasar dan pendidikan yang layak adalah kunci untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga, termasuk mereka yang tinggal di pulau-pulau,” terangnya.