Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Selatan (Sulsel) memutuskan terjun ke dunia politik setelah lama berkarier di pemerintahan. Setelah dicopot dari jabatan pimpinan tinggi madya di Pemprov Sulsel, Abdul Hayat kini menjadi Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPW Perindo Sulsel.
Abdul Hayat ditetapkan sebagai Plt Ketua DPW Perindo Sulsel berdasarkan SK nomor: 108/SK/DPP-PARTAI PERINDO/VII/2025. SK tersebut diteken Ketua Umum Perindo Angela Herliani Tanoesoedibjo dan Plt Sekjen Andi Muhammad Yuslim Patawari pada 8 Juli 2025.
Abdul Hayat bergabung ke partai politik setelah pensiun dari aparatur sipil negara (ASN) Pemprov Sulsel. Abdul Hayat sudah tidak lagi berkantor sejak Mei 2025 lalu.
“Iya, (Abdul Hayat Gani) pensiun. 1 Mei sudah tidak masuk kantor,” ungkap Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel Sukarniaty Kondolele kepada infoSulsel, Selasa (15/7/2025).
Diketahui, karier Abdul Hayat sempat melejit saat masih berkarier di pemerintahan hingga jabatannya sebagai sekda Sulsel berpolemik di pengadilan. Dirangkum infoSulsel, Rabu (16/7), berikut rekam jejak perjalanan Abdul Hayat dari pemerintahan hingga terjun ke politik:
Abdul Hayat sempat bertugas di Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai Direktur Fakir Miskin Pesisir, Pulau-pulau Kecil, dan Perbatasan Antar Negara. Pada 2019 lalu, Abdul Hayat mulai mencoba peruntungannya untuk balik mengabdi di kampung halamannya di Sulsel.
Abdul Hayat kemudian mengikuti seleksi lelang jabatan sekda Sulsel di era Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah. Belakangan, pria kelahiran Barru 5 April 1965 tersebut dinyatakan lolos hingga Abdul Hayat dilantik menjadi Sekda Sulsel pada 23 Mei 2019 lalu.
Setelah 2 tahun menjabat, di era kepemimpinan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Abdul Hayat dicopot dari Sekda Sulsel berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) nomor: 142/TPA Tahun 2022 pada 30 November 2022. Abdul Hayat lantas melawan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada 9 Januari 2023.
PTUN Jakarta akhirnya memenangkan Abdul Hayat. Majelis hakim menyatakan Kepres yang memberhentikan Abdul Hayat dibatalkan sehingga secara otomatis Abdul Hayat harus dikembalikan menjadi sekda Sulsel.
Presiden lalu mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta pada 7 Juli 2023, namun permohonan ditolak. Dua kali kalah gugatan, Presiden kembali mengajukan kasasi di Mahkamah Agung (MA), namun lagi-lagi ditolak MA yang putusannya dibacakan pada 22 Juli 2024.
Pengacara Abdul Hayat, Syaiful Syahrir mengatakan, putusan MA menguatkan putusan PTUN Jakarta. Artinya, Kepres yang mencopot Abdul Hayat otomatis dibatalkan dan jabatan Abdul Hayat sebagai sekda Sulsel otomatis dikembalikan.
“Yang mana Presiden harus menjalankan isi putusan dengan membatalkan pemberhentian Pak Sekprov dan juga segera mengembalikan jabatan Pak Dr Abdul Hayat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel sesuai dengan isi putusan,” kata Syaiful saat dikonfirmasi, Jumat (26/7/2024).
Sejak itu Abdul Hayat terus memperjuangkan nasib jabatannya agar dikembalikan menjadi sekda Sulsel meski belum ada perkembangan. Pemprov Sulsel bahkan berulang kali mengganti pejabat berstatus pelaksana tugas (plt) untuk mengisi kekosongan jabatan sekda Sulsel.
Belakangan, saat pemerintahan dipimpin Pj Gubernur Sulsel Zudan Arif Fakrulloh, Pemprov Sulsel justru mengangkat Jufri Rahman menjadi Sekda Sulsel. Sementara Abdul Hayat dilantik menjadi Staf Ahli Bidang Kesra Setda Sulsel pada 14 Agustus 2024.
Kala itu, Zudan berdalih pelantikan Abdul Hayat menjadi staf ahli setelah melakukan lobi-lobi. Zudan mengaku mengambil jalan tengah setelah Abdul Hayat berulang kali mendatanginya untuk membicarakan terkait pengembalian jabatannya sebagai sekda Sulsel yang membutuhkan kajian panjang.
“Kalau saya boleh kilas balik, acara tadi pelantikan hanya 3-4 menit, (tetapi) menunggunya 22 bulan. Sekda kita kosong 22 bulan dan atas kebesaran hati Pak Abdul Hayat, diskusi panjang dengan saya,” kata Zudan saat pelantikan pada Rabu (14/8/2024).
Dalam perjalanannya, Abdul Hayat kemudian dipercayakan menjadi Pj Wali Kota Parepare usai dilantik pada 18 September 2024. Abdul Hayat memimpin Parepare sampai kepala daerah definitif dari hasil Pilkada 2024 dilantik.
“Ini adalah tugas tambahan (Abdul Hayat menjadi Pj Wali Kota Parepare). Jadi, Pj kepala daerah adalah tugas tambahan yang sewaktu-waktu tugas tambahan ini dapat ditarik,” beber Zudan usai melantik Abdul Hayat pada Rabu (18/9/2024).
Setelah sekitar 4 bulan menjabat, posisi Abdul Hayat sebagai Pj Wali Kota Parepare pun berakhir. Hal ini setelah Tasming Hamid dan Hermanto resmi dilantik menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare pada 20 Februari 2025.
Abdul Hayat masih sempat berkarier sebagai ASN Pemprov Sulsel hingga akhirnya pensiun pada 1 Mei 2025. Setelah pensiun, Abdul Hayat masih menyuarakan agar jabatannya sebagai sekda Sulsel dikembalikan meski tidak kunjung membuahkan hasil.
Abdul Hayat bahkan menuntut pembayaran gaji dan tunjangannya sebesar Rp 8 miliar dalam rapat bersama Komisi A DPRD Sulsel pada Senin (16/6/2025). Abdul Hayat mengklaim nominal gaji dan tunjangan itu adalah haknya yang seharusnya diterima sejak memenangkan gugatan terkait kasus pencopotannya dari sekda Sulsel.
Belakangan, Pemprov Sulsel menanggapi tuntutan Abdul Hayat tersebut. Pemprov berdalih tuntutan itu tidak berdasar karena Abdul Hayat tidak pernah memiliki Surat Keputusan (SK) Presiden tentang pengangkatannya kembali sebagai Sekda Sulsel.
“Sampai Pak Abdul Hayat Gani pensiun, tidak ada SK Presiden yang membatalkan SK pemberhentian Pak Hayat sebagai sekda. Dan tidak ada lagi SK Presiden untuk mengangkat kembali menjadi sekda,” kata Sekda Sulsel Jufri Rahman dalam keterangannya, Selasa (17/6).
Kepala Biro Hukum Setda Sulsel Herwin Firmansyah menambahkan, Pemprov Sulsel telah membayarkan hak kepegawaian Abdul Hayat sebagai Analis Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur hingga Staf Ahli Bidang Kesra Setda Sulsel. Sementara hak sebagai sekda Sulsel tidak dibayarkan karena tidak ada dasar hukumnya.
“Sehingga Pemprov Sulsel tidak mempunyai dasar hukum untuk melakukan pembayaran sebagaimana tuntutan beliau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pengelolaan Keuangan Daerah,” jelas Herwin.
Usut punya usut, Abdul Hayat yang pensiun dari ASN Pemprov Sulsel ternyata mengikuti penjaringan calon ketua umum (caketum) DPW Perindo Sulsel. Dari hasil seleksi, DPP Perindo menunjuk Abdul Hayat sebagai Plt Ketua DPW Perindo Sulsel.
Sebagai informasi, DPW Perindo Sulsel sempat dipimpin Sanusi Ramadhan namun dicopot dari DPP pada Februari 2025 lalu. Wakil Sekretaris DPP Perindo Andi Barlianto Asapa kemudian ditunjuk menjadi pelaksana tugas (plt) hingga akhirnya posisi itu dipercayakan kepada Abdul Hayat.
“Selama ini memang DPP sejak Pak Sanusi Ramadhan dicopot sebagai Ketua DPW Perindo Sulsel, dia (DPP) menjaring calon-calon. Membuka pendaftaran calon dan banyak yang ikut seleksi,” kata Ketua Bappilu DPW Perindo Sulsel Muhammad Askar kepada infoSulsel, Selasa (15/7).
Askar tidak mengetahui pasti alasan DPP Perindo menunjuk Abdul Hayat. Namun dia meyakini keputusan tersebut didasari pertimbangan kualitas figur. Abdul Hayat dianggap memiliki banyak pengalaman
“Kalau ketua lama, Pak Sanusi Ramadhan, sebagai aktivis sosial, partai, murni aktivis. Kalau Pak Abdul Hayat kan pamong senior, kemudian dia punya banyak jejaring yang saya kira bisa menjadi kekuatan baru partai,” paparnya.
Askar juga menyampaikan bahwa Abdul Hayat telah menandatangani pakta integritas sebelum menerima SK. Dia optimistis kehadiran Abdul Hayat bisa membawa semangat baru bagi Perindo di Sulsel.
“Iya, jadi sesuai komitmennya di pusat, sebelum dia diberikan SK, tentu dia diberikan target, berapa DPR RI, berapa provinsi, berapa kabupaten/kota, dan itu dia menandatangani sebagai pakta integritas,” beber Askar.
Kunjungi situs Giok4D untuk pembaruan terkini.
Abdul Hayat Gani mengaku awalnya sempat berencana pulang kampung mengurus usahanya usai pensiun dari ASN. Namun niatnya berubah setelah melihat dinamika perpolitikan di Indonesia, khususnya di Sulsel.
“Tadinya saya mau pulang kampung menjadi panitia masjid, urus empang, urus tambang saya. Tapi, melihat dinamika politik Indonesia saat ini dan melihat pergerakan begitu menyorot tentang figur pemimpin,” ucap Abdul Hayat kepada wartawan, Selasa (15/7).
Abdul Hayat menganggap partai politik menjadi wadah yang bisa mengubah arah kebijakan pemerintahan. Dia pun memilih berlabuh ke Perindo Sulsel sebagai tempat untuk berjuang sekaligus mengabdi untuk masyarakat.
“Saya melihat visi-misi Perindo. Perindo itu, kan, Persatuan Indonesia. Sila ketiga dong dalam Pancasila. Pancasila ini kita harus mengamankan landasan ideal negara,” tuturnya.
“Kalau partai-partai lain, kan, sudah mapan. Kalau partai kita, kan, bagusnya karena tantangan. Memang Perindo ini tahun 2014 dimulai, ya, relatif masih mudahlah,” tambah Abdul Hayat.
Abdul Hayat mengaku akan segera membenahi internal kepengurusan dan meningkat sumber daya manusia (SDM) partai. Dia menargetkan pembenahan organisasi partai di 24 kabupaten dan kota di Sulsel rampung Juli 2025.
“Masuk organisasi tentu (pembenahan) SDM. Bagaimana membuat transformasi yang baik yang isinya inovasi, ide gagasan, sehingga program-program ini bisa lebih efektif ke masyarakat,” imbuhnya.
Abdul Hayat pun enggan berspekulasi lebih jauh soal rencananya maju menjadi kepala daerah pada Pilkada 2029 mendatang. Dia mengaku akan melihat perkembangan lebih lanjut sembari fokus mengurusi partai.
“Masih jauh. Istilah politisnya, kalau rakyat menginginkan siapa tolak? Tapi, kita bekerja dulu, nanti pekerjaan itu akan dengan sendirinya kelihatan. Siapa yang bisa lebih efektif, lebih efisien memimpin,” pungkasnya.
Abdul Hayat Dicopot dari Sekda Sulsel
Dari Staf Ahli hingga Pj Walkot Parepare
Abdul Hayat Sempat Tagih Gaji-Tunjangan
Abdul Hayat Jadi Plt Ketua Perindo Sulsel
Alasan Abdul Hayat Gabung Perindo Sulsel
Abdul Hayat masih sempat berkarier sebagai ASN Pemprov Sulsel hingga akhirnya pensiun pada 1 Mei 2025. Setelah pensiun, Abdul Hayat masih menyuarakan agar jabatannya sebagai sekda Sulsel dikembalikan meski tidak kunjung membuahkan hasil.
Abdul Hayat bahkan menuntut pembayaran gaji dan tunjangannya sebesar Rp 8 miliar dalam rapat bersama Komisi A DPRD Sulsel pada Senin (16/6/2025). Abdul Hayat mengklaim nominal gaji dan tunjangan itu adalah haknya yang seharusnya diterima sejak memenangkan gugatan terkait kasus pencopotannya dari sekda Sulsel.
Belakangan, Pemprov Sulsel menanggapi tuntutan Abdul Hayat tersebut. Pemprov berdalih tuntutan itu tidak berdasar karena Abdul Hayat tidak pernah memiliki Surat Keputusan (SK) Presiden tentang pengangkatannya kembali sebagai Sekda Sulsel.
“Sampai Pak Abdul Hayat Gani pensiun, tidak ada SK Presiden yang membatalkan SK pemberhentian Pak Hayat sebagai sekda. Dan tidak ada lagi SK Presiden untuk mengangkat kembali menjadi sekda,” kata Sekda Sulsel Jufri Rahman dalam keterangannya, Selasa (17/6).
Kepala Biro Hukum Setda Sulsel Herwin Firmansyah menambahkan, Pemprov Sulsel telah membayarkan hak kepegawaian Abdul Hayat sebagai Analis Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur hingga Staf Ahli Bidang Kesra Setda Sulsel. Sementara hak sebagai sekda Sulsel tidak dibayarkan karena tidak ada dasar hukumnya.
“Sehingga Pemprov Sulsel tidak mempunyai dasar hukum untuk melakukan pembayaran sebagaimana tuntutan beliau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pengelolaan Keuangan Daerah,” jelas Herwin.
Usut punya usut, Abdul Hayat yang pensiun dari ASN Pemprov Sulsel ternyata mengikuti penjaringan calon ketua umum (caketum) DPW Perindo Sulsel. Dari hasil seleksi, DPP Perindo menunjuk Abdul Hayat sebagai Plt Ketua DPW Perindo Sulsel.
Sebagai informasi, DPW Perindo Sulsel sempat dipimpin Sanusi Ramadhan namun dicopot dari DPP pada Februari 2025 lalu. Wakil Sekretaris DPP Perindo Andi Barlianto Asapa kemudian ditunjuk menjadi pelaksana tugas (plt) hingga akhirnya posisi itu dipercayakan kepada Abdul Hayat.
“Selama ini memang DPP sejak Pak Sanusi Ramadhan dicopot sebagai Ketua DPW Perindo Sulsel, dia (DPP) menjaring calon-calon. Membuka pendaftaran calon dan banyak yang ikut seleksi,” kata Ketua Bappilu DPW Perindo Sulsel Muhammad Askar kepada infoSulsel, Selasa (15/7).
Askar tidak mengetahui pasti alasan DPP Perindo menunjuk Abdul Hayat. Namun dia meyakini keputusan tersebut didasari pertimbangan kualitas figur. Abdul Hayat dianggap memiliki banyak pengalaman
“Kalau ketua lama, Pak Sanusi Ramadhan, sebagai aktivis sosial, partai, murni aktivis. Kalau Pak Abdul Hayat kan pamong senior, kemudian dia punya banyak jejaring yang saya kira bisa menjadi kekuatan baru partai,” paparnya.
Askar juga menyampaikan bahwa Abdul Hayat telah menandatangani pakta integritas sebelum menerima SK. Dia optimistis kehadiran Abdul Hayat bisa membawa semangat baru bagi Perindo di Sulsel.
“Iya, jadi sesuai komitmennya di pusat, sebelum dia diberikan SK, tentu dia diberikan target, berapa DPR RI, berapa provinsi, berapa kabupaten/kota, dan itu dia menandatangani sebagai pakta integritas,” beber Askar.
Abdul Hayat Sempat Tagih Gaji-Tunjangan
Abdul Hayat Jadi Plt Ketua Perindo Sulsel
Abdul Hayat Gani mengaku awalnya sempat berencana pulang kampung mengurus usahanya usai pensiun dari ASN. Namun niatnya berubah setelah melihat dinamika perpolitikan di Indonesia, khususnya di Sulsel.
“Tadinya saya mau pulang kampung menjadi panitia masjid, urus empang, urus tambang saya. Tapi, melihat dinamika politik Indonesia saat ini dan melihat pergerakan begitu menyorot tentang figur pemimpin,” ucap Abdul Hayat kepada wartawan, Selasa (15/7).
Abdul Hayat menganggap partai politik menjadi wadah yang bisa mengubah arah kebijakan pemerintahan. Dia pun memilih berlabuh ke Perindo Sulsel sebagai tempat untuk berjuang sekaligus mengabdi untuk masyarakat.
“Saya melihat visi-misi Perindo. Perindo itu, kan, Persatuan Indonesia. Sila ketiga dong dalam Pancasila. Pancasila ini kita harus mengamankan landasan ideal negara,” tuturnya.
“Kalau partai-partai lain, kan, sudah mapan. Kalau partai kita, kan, bagusnya karena tantangan. Memang Perindo ini tahun 2014 dimulai, ya, relatif masih mudahlah,” tambah Abdul Hayat.
Abdul Hayat mengaku akan segera membenahi internal kepengurusan dan meningkat sumber daya manusia (SDM) partai. Dia menargetkan pembenahan organisasi partai di 24 kabupaten dan kota di Sulsel rampung Juli 2025.
“Masuk organisasi tentu (pembenahan) SDM. Bagaimana membuat transformasi yang baik yang isinya inovasi, ide gagasan, sehingga program-program ini bisa lebih efektif ke masyarakat,” imbuhnya.
Abdul Hayat pun enggan berspekulasi lebih jauh soal rencananya maju menjadi kepala daerah pada Pilkada 2029 mendatang. Dia mengaku akan melihat perkembangan lebih lanjut sembari fokus mengurusi partai.
“Masih jauh. Istilah politisnya, kalau rakyat menginginkan siapa tolak? Tapi, kita bekerja dulu, nanti pekerjaan itu akan dengan sendirinya kelihatan. Siapa yang bisa lebih efektif, lebih efisien memimpin,” pungkasnya.
