Sejumlah warga melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Wali Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel). Warga menuntut Pemkot agar adil dalam penertiban aset yang digunakan pedagang kaki lima (PKL).
Pantauan infoSulsel, demo berlangsung di depan Kantor Wali Kota Parepare Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Rabu (2/7/2025). Para pendemo bergantian orasi menyuarakan tuntutan.
Pendemo juga tampak membakar ban dan membentangkan kertas bertuliskan tuntutan mereka. Para pendemo juga tampak memanjat di pagar kantor wali kota.
“Kami menuntut agar penertiban dilakukan secara adil. Jangan sampai tebang pilih. Kasihan kami yang digusur menjual di trotoar,” ucap salah seorang orator.
Pendemo juga menyinggung penertiban aset yang dilakukan Pemkot karena dendam politik. Menurutnya, pemkot melakukan diskriminasi terhadap warga dan merendahkan legislator.
“Ada apa juga itu warung Patato (milik legislator Sappe) dibongkar. Ini jelas perilaku diskriminasi warga dan merendahkan anggota dewan,” ujar dia.
Usai berorasi kurang lebih 40 menit, pihak Pemkot yakni Asisten Bidang Perekonomian dan pembangunan, Andi Ardian dan Kasatpol PP Ulfa Lanto menemui massa. Namun pendemo meminta yang keluar yakni Pj Sekda Amarun Agung Hamka atau Wali Kota Tasming Hamid.
“Kami mau kalau Pj Sekda yang temui kami. Karena dia yang memicu persoalan ini,” ujar salah seorang orator bernama Andi Asrida.
Asrida mengaku kecewa karena Pj Sekda dan Wali Kota tidak berani datang menemui pendemo. Dia menegaskan akan kembali dengan massa yang lebih banyak.
“Pasti lah kami kecewa. Pak Pj Sekda yang bersurat itu soal pembongkaran warung Patato. Dia yang harus kasi penjelasan. Kami akan kembali mendemo dengan massa yang lebih banyak,” ujar dia.
