Kementerian Agama (Kemenag) Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel), mengungkap indikator utama Parepare menjadi kota paling intoleran di Indonesia dalam indeks kota toleran (TKT) versi Setara Institute. Kasus penolakan pendirian Sekolah Kristen Gamaliel disebut menjadi indikator yang paling memengaruhi.
“Kita ketahui bersama bahwa indikator utamanya kan sebetulnya persoalan Gamaliel yang tidak kunjung selesai. Bagaimana peran pemerintah dalam menyikapi persoalan Gamaliel yang sudah sekian tahun berlarut-larut,” kata Kepala Kantor Kemenag Parepare, Fitriyadi kepada infoSulsel, Selasa (17/6/2025).
Fitriyadi juga mengungkapkan indikator lainnya dari ITK itu yakni Pemkot tidak punya regulasi yang mengatur terkait toleransi beragama. Sehingga, kegiatan toleransi beragama di Parepare tidak masif karena tak didukung penganggaran.
“Ditambah lagi dengan aturan atau misalnya pendanaan untuk itu (toleransi beragama) tidak dianggarkan oleh pemerintah. Sehingga Setara Institute menyimpulkan Parepare masuk kategori kota toleran yang paling rendah,” katanya.
Menurut Fitriyadi, sudah wajar Setara Institute menempatkan Parepare sebagai kota paling intoleran. Pasalnya, dalam 8 indikator yang dinilai itu semuanya ada di Kota Parepare.
“Jadi tidak bisa juga dipungkiri survei Setara Institute yang menyatakan Parepare adalah kota toleran yang nilai rendah. Kenapa? Karena memang dari delapan indikator itu, semua masuk di Kota Parepare,” ujarnya.
Olehnya itu, dia berharap Pemkot segera mendorong rancangan Perda terkait toleransi beragama. Dirinya juga meminta Pemkot segera menyikapi persoalan sekolah Gamaliel.
“Tentunya kira-kiranya ini ada semacam perancangan peraturan daerah terkait dengan itu (toleransi beragama). Kemudian melibatkan semua aspek membicarakan terkait penyelesaian sekolah Gamaliel,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua LBH Ansor Parepare, Rusdianto mengatakan ITK versi Setara Institute perlu ditindaklanjuti dengan melakukan inovasi daerah. Pemkot juga diharapkan menyusun regulasi terkait toleransi beragama.
“Ini harus ditindaklanjuti Pemkot. Utamanya dalam hal inovasi daerah, dalam penyusunan regulasi untuk mencegah aksi-aksi intoleran dan konflik-konflik sosial lainnya,” ucapnya.
Dia juga mengatakan, nilai ITK Parepare anjlok gegara kasus penolakan sekolah Gamaliel yang tak kunjung selesai. Rusdianto mendesak Pemkot agar segera memberi kepastian terkait kasus sekolah Gamaliel.
“Kalau memang lengkap izinnya silakan diterbitkan izinnya. Kalau memang tidak lengkap silakan diberikan alasan dan persiapkan,” pungkas dia.
Diberitakan sebelumnya, Badan Kesbangpol dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Parepare menggelar rapat menyikapi ITK versi Setara Institute. Rapat itu dihadiri sejumlah pemuka agama dan organisasi kemasyarakatan pemuda di Parepare.
Rapat yang dihadiri berbagai unsur tokoh beberapa agama itu berlangsung di Kantor Badan Kesbangpol Parepare, Jumat (13/6). Dalam pertemuan itu, kasus penolakan sekolah Gamaliel sempat menjadi sorotan.
