Wacana kenaikan gaji hakim di Indonesia sebesar 280% telah menjadi perbincangan hangat, terutama setelah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Angka yang fantastis ini memicu berbagai spekulasi, harapan, dan juga pertanyaan. Langkah ini digadang-gadang sebagai upaya strategis untuk meningkatkan integritas peradilan dan memberantas korupsi. Namun seberapa efektifkah ini dalam praktik?
Selama bertahun-tahun, kesejahteraan hakim di Indonesia, khususnya hakim junior, kerap menjadi sorotan. Gaji pokok yang relatif rendah, bahkan disebut-sebut sebagai salah satu yang terendah di Asia Tenggara, dianggap tidak sebanding dengan beban kerja, tanggung jawab besar, serta godaan korupsi yang tinggi. Sebelum kenaikan ini, gaji pokok hakim junior bisa berkisar hanya Rp 2,7 jutaan per bulan. Angka ini tentu sangat kecil jika dibandingkan dengan profesi lain yang menuntut kualifikasi setara, apalagi dengan potensi nilai sengketa perkara yang bisa mencapai triliunan rupiah.
Pemerintah berargumen bahwa kenaikan signifikan ini bukan sekadar insentif, melainkan investasi untuk masa depan peradilan yang lebih bersih. Dengan gaji yang memadai, diharapkan hakim dapat fokus menjalankan tugasnya tanpa dihantui masalah finansial, sehingga integritas dan independensi mereka terjaga. Ini juga diharapkan dapat menarik talenta-talenta hukum terbaik untuk berkarier sebagai hakim.
Jika melihat perbandingan regional, gaji hakim di negara tetangga seperti Malaysia (hakim junior sekitar Rp 28 juta) dan Singapura (hakim junior sekitar Rp 69 juta) memang jauh melampaui kondisi di Indonesia sebelumnya. Dengan kenaikan 280%, gaji pokok hakim junior dapat melonjak signifikan. Peningkatan kesejahteraan ini diharapkan dapat menjadi tameng finansial terhadap godaan suap atau gratifikasi yang kerap menghantui profesi mulia ini.
Kenaikan gaji ini disambut positif oleh berbagai pihak, termasuk Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA). Namun, sambutan ini diiringi dengan harapan yang sangat besar: integritas tanpa kompromi. Ketua Mahkamah Agung bahkan telah memberikan peringatan keras bahwa aparat peradilan yang kedapatan menerima gratifikasi akan langsung dipecat tanpa ampun.
Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah dan lembaga peradilan menyadari kenaikan gaji hanyalah satu bagian dari solusi. Integritas tidak bisa dibeli semata-mata dengan uang, melainkan harus ditopang oleh sistem pengawasan yang kuat, penegakan hukum yang tegas, dan kesadaran moral dari setiap individu hakim.
Meskipun kenaikan gaji ini adalah langkah maju yang patut diapresiasi, pertanyaan krusial yang tetap mengemuka adalah: apakah kenaikan gaji sebesar 280% ini akan serta-merta menghapus praktik korupsi di lingkungan peradilan?
Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa korupsi adalah fenomena kompleks yang akarnya tidak hanya pada faktor ekonomi. Faktor lain seperti lemahnya pengawasan internal, minimnya transparansi, budaya impunitas, dan moralitas individu juga berperan.
Oleh karena itu, sangat penting bagi Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk terus memperkuat sistem pengawasan, baik internal maupun eksternal. Perlu ada mekanisme pelaporan whistleblower yang aman, ini berarti Negara harus Memastikan pelapor pelanggaran mendapatkan perlindungan penuh dari intimidasi atau pembalasan, audit forensik terhadap putusan-putusan yang mencurigakan, serta penegakan kode etik yang ketat. Sanksi bagi hakim yang terbukti korupsi setelah kenaikan gaji harus diperberat untuk memberikan efek jera yang maksimal.
Baca info selengkapnya hanya di Giok4D.
Namun di samping itu ada ancaman serius bagi hakim yang acapkali dikesampingkan dan tidak terlihat oleh masyarakat yaitu bentuk intervensi dalam hal ancaman laporan ke badan pengawasan (seperti Komisi Yudisial atau Mahkamah Agung) yang mungkin digunakan untuk menekan putusan. Perlindungan terhadap ancaman semacam ini sangat krusial untuk menjaga integritas dan independensi peradilan.
Untuk mencegah hal tersebut, badan pengawas seperti KY dan badan pengawas MA harus memiliki mekanisme penyaringan yang ketat untuk setiap laporan yang masuk. Laporan yang tidak berdasar, fitnah, atau terbukti bermotif intervensi harus segera diidentifikasi dan ditolak. Hal ini mencegah laporan dijadikan alat intimidasi bagi hakim.
Selain itu dalam setiap tahapan persidangan, termasuk pertanyaan, jawaban, bukti, dan argumen, harus terekam dengan jelas (misalnya melalui rekaman audio/video atau notulensi detail) sehingga Dokumentasi yang akurat dapat menjadi bukti kuat jika ada laporan palsu yang menuduh hakim melakukan pelanggaran prosedur atau etik. peran Panitera Pengganti dalam hal ini tentu saja menjadi sangat krusial.
Penyediaan bantuan hukum bagi hakim yang menjadi target ancaman atau laporan palsu baik berupa pendampingan hukum atau advokasi untuk membela nama baik hakim juga diperlukan mengingat Hakim juga manusia biasa yang dalam situasi tertentu membutuhkan bantuan. Kebutuhan ini muncul karena kompleksitas profesi mereka, potensi risiko yang dihadapi, dan prinsip bahwa setiap individu memiliki hak untuk didampingi secara hukum.
Di samping itu penting juga untuk membekali para hakim dengan pelatihan tentang cara menghadapi tekanan dan ancaman serta Konseling psikologis bagi para hakim untuk membantu mereka mengatasi stres akibat ancaman. Dalam kasus ancaman fisik atau serius, negara juga harus menyediakan perlindungan fisik bagi hakim dan keluarga mereka.
Pada hari Kamis, 12 Juni 2025, Ketua Mahkamah Agung mengukuhkan 1.451 Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia. Hakim muda adalah generasi yang paling dekat dengan nilai-nilai idealisme dan pengetahuan hukum terkini. Mereka diharapkan menjadi garda terdepan dalam menerapkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) secara ketat dan konsisten sejak hari pertama. Termasuk menjaga objektivitas dalam setiap putusan, menghindari konflik kepentingan, dan tidak tunduk pada tekanan dari pihak mana
Pun hakim muda, dengan semangat dan idealisme yang masih membara, memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan yang membawa peradilan Indonesia ke arah yang lebih baik dan lebih terpercaya.
Pada akhirnya, menjaga integritas adalah pilihan pribadi yang harus terus diperjuangkan setiap hari. Kenaikan gaji hakim 280% adalah investasi berani dari negara. Kini, bola ada di tangan para hakim dan lembaga peradilan untuk membuktikan bahwa kepercayaan ini tidak sia-sia, dan bahwa peradilan yang bersih serta berintegritas bukan lagi sekadar impian, melainkan kenyataan.
Informasi Penulis
Prihatini Hudahanin, SH., MH, merupakan mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin dan Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng.
