Kepala sekolah (kepsek) SMA curhat di hadapan Komite III DPD RI saat kunjungan kerja di , Sulawesi Selatan (Sulsel). Kepsek mengaku kerap diintervensi oknum legislator hingga pejabat yang hendak menitipkan keluarganya dalam Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025.
Hal itu mencuat dalam kunjungan kerja rombongan Komite III DPD RI yang yang dipimpin Wakil Ketua DPD Tamsil Linrung di SMAN 17 Makassar pada Senin (15/9/2025). Pertemuan itu dihadiri sejumlah kepala SMA/SMK tingkat Makassar.
“Yang ada itu (lobi-lobi) lewat HP. Alhamdulillah tidak ada yang berani sama saya. Bayangkan itu kalau dari dewan bukanmi rahasia itu sampai 40 orang,” kata Plt Kepala SMA 17 Makassar, Nur Laely Basir kepada wartawan usai menerima kunjungan.
Namun Laely mengaku sudah berupaya menegakkan aturan sesuai petunjuk teknis (juknis) dalam SPMB SMA/SMK 2025 lalu. Dia dengan tegas menolak permintaan oknum pejabat yang hendak memasukkan siswa tidak sesuai aturan.
“Tapi kalau begitu caranya, akhirnya saya bilang kau yang bikin aturan perundang-undangan peraturan daerah. Dari LSM, media, pejabat iya janganmi bilang. Seringkali memang sebelumnya ada titip-titipan,” ujar Laely.
Laely menganggap SPMB akan sukses jika semua pihak berkomitmen menjalankan aturan. Dia bahkan berkomitmen siap dicopot dari kepsek jika melanggar termasuk mengakomodir adanya permintaan siswa titipan.
“Kalau masih mau seperti yang lalu-lalu, misalnya mau terima titipan, mau tambah kuota segala macam, carikan saya pengganti. Karena saya tidak bisa lewati yang begitu. Yang bisa saya lakukan sesuai juknis, sesuai aturan saja,” ucapnya.
“Jadi semua yang menelepon, semua yang mau dititip anaknya dengan katanya mungkin masyarakat nanti tidak ikut prosedur, mungkin saja semua. Cuma itu saja. Alhamdulillah tahun ini aman,” tambah Laely.
Di satu sisi dia berharap, pelaksanaan SPMB bisa kembali dievaluasi. Pasalnya, sekolah kerap menjadi pihak yang disalahkan padahal sudah melakukan penerimaan siswa baru sesuai aturan.
“Kepala sekolah kalau begini juga tertekan. Mestinya bisa kerjakan yang lain, harus urus lagi yang ini. Ada juga pihak yang imingi orang tua calon siswa agar bisa masuk di sekolah situ bayar sekian. Nanti habis itu dia demo,” jelasnya.
Di satu sisi, guru SMK 4 Makassar Abdul Azis juga berharap pelaksanaan SPMB semakin baik. Dia juga berharap sosialisasi bisa dimaksimalkan sebelum memasuki tahapan pendaftaran.
“Masalah baru 2025 ini hal yang mendasar tentu yang kami lihat adalah persoalan sosialisasi tentang bagaimana SPMB, anak SMP bisa melajukan pendaftaran. Ini kurang tersosialisasi sehingga ada beberapa anak tidak bisa mengakses,” tutur Azis.
Sementara itu, Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung menerima segala aspirasi dari kepsek SMA/SMK di Makassar. Dia mengaku diperlukan sebuah riset untuk memahami persoalan yang sesungguhnya terjadi di dunia pendidikan.
“Tadi para kepala sekolah banyak yang mengeluh karena adanya inkonsistensi penerapan juknis. Adanya intervensi dari berbagai kalangan, utamanya terkait dengan jumlah siswa yang diterima,” beber Tamsil.
Tamsil menganggap para guru dan kepala sekolah telah melakukan proses penerimaan sesuai juknis. Namun tetap disoroti karena adanya pihak tertentu yang memiliki kepentingan.
“Sangat subjektif, kalau ada yang anaknya tidak keterima, minta aturannya diubah. Ini kita tidak ingin terjadi berulang seperti ini,” pungkasnya.
