Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulawesi Selatan (Sulsel) pecah kongsi dengan munculnya dua nama ketua baru periode 2025-2028 alias dualisme usai Musyawarah Daerah (Musda) berakhir ricuh. Fadel Muhammad Tauphan Ansar dan Vonny Ameliani Suardi terpilih aklamasi dalam Musda yang digelar di tempat terpisah.
Fadel terpilih dalam Musda yang digelar di Balai Manunggal, sementara Vonny terpilih di Hotel Horison, Makassar, Selasa (9/12) malam. Kedua Musda ini juga dihadiri perwakilan DPP KNPI berbeda.
Musda di Manunggal dihadiri oleh Sekjen DPP KNPI Almanzo Bonara dan Waketum Ludikson Siringoringo. Dikson mengukuhkan Fadel sebagai ketua KNPI Sulsel terpilih usai penetapan calon ketua terpilih.
“Musda KNPI Sulsel Tahun 2025 menyerahterimakan pataka dan panji-panji kehormatan organisasi KNPI untuk disebarluaskan demi konsolidasi berkibar di Sulawesi Selatan,” kata Dikson.
Sementara Almanzo menegaskan keputusan dalam Musda ini memiliki legitimasi. Dia mengaku mendapat mandat dari Ketua Umum DPP KNPI Ryano Pandjaitan.
“Ini adalah sebuah keputusan yang memiliki legitimasi, saya hari ini masuk dalam forum ini atas perintah pimpinan yaitu ketua umum. Saya hadir dalam forum ini bukan karena keinginan atau kepentingan pribadi saya, tapi atas perintah ketua umum dan itu sudah kami bicarakan bersama-sama dengan mitra DPP KNPI. Jadi saya kira tidak ada persoalan apapun terkait keabsahan,” terangnya.
Terpisah, Musda di Hotel Horison menetapkan Vonny sebagai ketua terpilih. Musda di lokasi ini dihadiri oleh Waketum DPP KNPI Razikin Jurait dan Redin Octovudin. Vonny menerima pataka dan panji-panji organisasi dari Redin usai penetapan ketua terpilih.
“Saya Redin Octovudin, Wakil Ketua Umum DPP KNPI menyerahkan kepada sahabat Vonny bendera pataka, bendera kebesaran kita untuk dikibarkan di seluruh pelosok dan penjuru tanah Sulawesi Selatan agar KNPI menjadi lebih baik, pemuda semakin jaya, spirit, smart, solid,” kata Redin saat Musda.
Musda KNPI Sulsel Berakhir Ricuh
Diketahui, Musda KNPI Sulsel ini sebelumnya dijadwalkan digelar di Hotel Horison pada Senin (8/11). Namun agenda tersebut batal usai terjadi kericuhan di arena Musda.
Pimpinan sidang Ludikson yang memimpin Rapimpurda sebelum Musda diserang sejumlah massa. Kericuhan bermula saat jumlah peserta dari OKP diperdebatkan. Salah satu kubu menilai jumlahnya hanya 59 OKP. Sementara DPP KNPI menganggap jumlah 59 yang ditetapkan dalam Rapimpurda itu tidak sah.
“Pertama diawali dari perdebatan tentang verifikasi peserta OKP Yang menjadi peserta di Musda KNPI Sulsel,” kata Dikson kepada wartawan, Selasa (9/12).
“Itu hasil Rapimpurda sebelumnya yang dianggap tidak sah oleh DPP karena rapim purda itu harus dihadiri dan dibuka oleh DPP KNPI. Ada orang yang mengaku atas nama DPP membuka Rapimpurda itu tapi bukan atas mandat ketua umum dan sekjen,” kata Dikson.
Makanya, kata Dikson, DPP memutuskan melakukan Rapimpurda ulang untuk memverifikasi peserta OKP. Jumlahnya yakni sebanyak 191 berdasarkan keputusan Kongres KNPI 2022 di Hotel Sultan, Jakarta.
“Jadi dalam rangka memverifikasi ke 191 itulah terjadi kekisruhan. Lalu ketika saya ditawari oleh peserta Musda untuk pending melakukan verifikasi,” katanya.
Namun dalam proses verifikasi itu, Dikson mengaku tidak dibantu panitia Musda dan pengurus KNPI Sulsel. Sementara OKP datang membawa SK masing-masing.
“Lalu tiba-tiba sejumlah mungkin belasan sampai 20-an orang datang dari arah pintu masuk menyerang pimpinan sidang,” katanya.
Dua perwakilan DPP Dikson dan Almanzo akhirnya memutuskan mengambil alih pelaksana Musda KNPI Sulsel. Rapimpurda dan Musda KNPI Sulsel akan diambil alih sepenuhnya dan akan digelar secepatnya.
“Berkaitan juga dengan insiden terjadi semalam, DPP akhirnya mengambil sikap untuk mengambil alih proses konsolidasi Rapimpurda dan Musda. DPP tetap akan menyelenggarakan tetapi semuanya akan dipimpin langsung oleh DPP,” ujar Almazo.
