Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertema ‘Kolaborasi OPD dalam Audit TIK dan Penetapan Standar Layanan Lontara+’ di Hotel Aston Makassar. Kegiatan ini menjadi langkah mewujudkan layanan publik berbasis digital terintegrasi di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Makassar.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Makassar Andi Muh Yasir menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan digital yang responsif dan transparan.
“Upaya ini tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi, tetapi juga menghadirkan kemudahan, kecepatan, dan transparansi bagi masyarakat sebagai penerima manfaat utama,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa, (21/10/2025).
Dia melanjutkan, forum ini menjadi ruang memperkuat pemahaman mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) dari setiap layanan publik yang terintegrasi dalam aplikasi Lontara+.
“Melalui forum ini, kita ingin memastikan setiap layanan memiliki kejelasan waktu dan prosedur. Dengan begitu, masyarakat dapat menilai dan memantau kinerja layanan publik secara terbuka,” lanjut Yasir.
Diketahui, peserta kegiatan terdiri dari admin Lontara+ serta OPD di lingkup Pemerintah Kota Makassar. Mereka mendiskusikan dan menyepakati standar layanan aduan digital sesuai karakteristik unit kerja masing-masing.
Sementara itu, Tim Ahli Pemerintah Kota Makassar, Dara Adinda Kesuma Nasution ia menekankan pentingnya rasa memiliki terhadap program digitalisasi layanan publik agar implementasinya berjalan maksimal.
“Saya berharap semua pihak memiliki ownership. Anggap ini program kita bersama, bukan sekadar menggugurkan kewajiban. Mari berusaha bersama memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Kota Makassar,” tegas Dara.
Ia juga memaparkan, kolaborasi lintas OPD dalam Audit TIK menjadi fondasi penting agar sistem Lontara+ mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara real-time dan akurat.
Di sisi lain, Kepala Dinas Kominfo Makassar, Muh Roem menekankan pentingnya penerapan Service Level Agreement (SLA) di setiap OPD. Ia menilai kejelasan standar waktu penanganan aduan menjadi kunci membangun kepercayaan publik terhadap sistem layanan digital pemerintah.
“Masyarakat sebenarnya paham bahwa semua butuh proses. Yang kurang selama ini adalah komunikasi tentang berapa lama proses itu ditangani. Hari ini kita duduk bersama untuk menyamakan persepsi tersebut,” ujarnya.
Acara ini juga diwarnai oleh sesi teknis dengan tim IT Kominfo Makassar, Nasruddin sebagai narasumber dan memandu peserta dalam penyusunan SLA Layanan Aduan Lontara+ serta menjelaskan alur kerja sistem dan mekanisme status aduan.
Melalui agenda ini Pemerintah Kota Makassar dapat memperkuat implementasi Lontara+ sebagai platform terpadu layanan publik Kota Makassar.
