Sikap Sekretaris Daerah (Sekda) Parepare Amarun Agung Hamka walk out saat rapat paripurna kini berbuntut panjang. DPRD menilai Amarun melecehkan institusi dan mendesak agar Wali Kota Parepare Tasming Hamid memberikan sanksi.
Insiden Amarun walk out bermula dari debat panas saat rapat paripurna di DPRD Parepare, Rabu (19/11) sekitar pukul 16.30 Wita. Ketua DPRD Parepare Kaharuddin Kadir awalnya membacakan laporan hasil pembahasan Banggar terkait APBD 2026.
Paripurna itu dihadiri 15 anggota DPRD Parepare. Selain itu hadir pula tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) yang terdiri dari Asisten, Staf Ahli, Badan Keuangan Daerah (BKD), dan Bappeda Pemkot Parepare.
Kaharuddin kemudian meminta persetujuan seluruh anggota DPRD yang hadir setelah membacakan laporan banggar. Dia pun mengetuk palu setelah seluruh anggota DPRD yang hadir mengatakan setuju.
Selanjutnya, Kepala Badan Keuangan Daerah Parepare, Prasetyo melakukan interupsi dengan meminta DPRD mengakomodir anggaran bantuan seragam kepada siswa SMA. Kaharuddin pun menegaskan bahwa laporan itu sudah diputuskan saat pembahasan di banggar DPRD bersama TAPD.
Sementara, Sekda Parepare juga melakukan interupsi dengan menjelaskan tujuan bantuan seragam sekolah SMA. Kemudian ditanggapi lagi Ketua DPRD dan diminta menyiapkan regulasi terkait bantuan seragam SMA yang merupakan kewenangan Pemprov Sulsel.
Kepala BKD kembali melakukan interupsi namun tidak dipersilakan oleh Ketua DPRD. Selanjutnya, dua anggota DPRD lainnya yakni Ibrahim Suanda dan Sappe juga turut berbicara dengan meminta Ketua DPRD Parepare untuk melanjutkan agenda rapat.
Sekda Parepare kembali melakukan interupsi dengan meminta untuk meninggalkan rapat paripurna. Hamka dan TAPD terlihat meninggalkan ruangan rapat paripurna DPRD pada pukul 17.10 Wita.
“Mohon maaf kami menyatakan meninggalkan ruangan ini,” kata Hamka.
Meski begitu, rapat paripurna DPRD Parepare tetap dilanjutkan ke agenda berikutnya. DPRD Parepare melanjutkan rapat pandangan akhir fraksi tanpa dihadiri oleh Sekda dan TAPD.
Kaharuddin Kadir menilai aksi Amarun yang walk out saat rapat paripurna merupakan perilaku tidak terpuji. Dia menyesalkan hal tersebut terjadi saat rapat penting pembahasan anggaran.
“Saya sangat menyesalkan sikap walk out yang diambil Sekda Parepare. Saya menganggap Sekda dan TAPD yang hadir kemarin itu mewakili institusi Pemda. Kalau walk out ini kan itu sikap pribadi,” kata Kaharuddin kepada infoSulsel, Kamis (20/11).
Dia mengungkapkan, sikap walk out pihak Pemkot Parepare itu baru pertama kali terjadi dalam rapat paripurna DPRD. Kaharuddin menilai, walk out itu tidak elok dilakukan oleh pejabat pemerintah.
“Sikap walk out itu melanggar asas pemerintahan yang baik. Asas pemerintahan yang baik itu prinsip dasar pemerintah dalam melakukan pelayanan. Harusnya dijunjung tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsinya,” jelasnya.
DPRD juga mendesak Tasming Hamid untuk menjatuhkan sanksi kepada Amarun Agung Hamka. DPRD mengaku sudah menjelaskan terkait keputusan penolakan anggaran seragam SMA gratis.
“Saya meminta wali kota untuk memberikan sanksi kepada Sekda yang melakukan aksi WO di rapat paripurna.Kami harap Pak Wali, ini menjadi yang terakhir kalinya, ini sangat disayangkan,” ujar Kaharuddin.
Kaharuddin mengungkapkan, keputusan DPRD terkait anggaran bantuan seragam SMA itu tidak ditolak sepenuhnya. Namun, DPRD meminta pihak Pemkot untuk menyiapkan aturan teknis sebelum mengusulkan anggarannya.
“Titik komprominya kemarin itu kan sedikit sekali. DPRD hanya meminta siapkan regulasinya baru dianggarkan. Begitu juga petunjuk biro keuangan (Pemprov Sulsel). Itu diatur dalam perundangan,” ucapnya.
Bantuan seragam itu sudah dibahas DPRD dan TAPD mulai rapat badan anggaran hingga paripurna. DPRD juga sempat melakukan rapat konsultasi bersama Sekda.
“Ini sudah dibahas dalam rapat badan anggaran, rapat koordinasi, Sekda minta konsultasi hingga kita masuk ke laporan hasil banggar. Sudah kita lalui semua mekanisme. Kalau kita sahkan kita juga nanti dianggap melakukan akrobat anggaran,” pungkasnya.
Di sisi lain, DPRD juga mempertimbangkan untuk melaporkan aksi walk out Sekda dan TAPD ke Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dan Kemendagri. Dia mengungkapkan, sikap Sekda dan TAPD itu layaknya memandang remeh DPRD.
Simak berita ini dan topik lainnya di Giok4D.
“Kita juga sedang berpikir ini untuk melaporkan ke Gubernur atau pun nanti ke Kemendagri. Ini pelecehan bagi institusi DPRD,” ujarnya.
Terkait itu, infoSulsel mengonfirmasi Amarun Agung Hamka. Namun, dia memilih tak memberi tanggapan terkait polemik sikap walk out saat rapat paripurna DPRD tersebut.
“Jangan mi,” singkatnya.
