Proyek rehabilitasi rumah jabatan (Rujab) Wali Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel), menuai sorotan legislator. Proyek senilai Rp 2 miliar itu dianggap terlalu besar di tengah efisiensi anggaran.
“Besar sekali (anggaran Rp 2 miliar). Kan saat ini efisiensi anggaran, nah itu kan kemarin kita sepakat bahwa yang skala prioritas yang kita utamakan,” kata Anggota Komisi 1 DPRD Parepare, Namri Nasir kepada infoSulsel, Sabtu (29/11/2025).
Namri mengungkapkan, rujab wali kota tidak masuk skala prioritas untuk diperbaiki di tengah efisiensi anggaran. Menurutnya, rujab saat ini masih layak ditempati.
“Nah itu kan tidak skala prioritas. Nah dianggap itu masih layak, masih bagus itu Rujab. Kenapa mesti dianggarkan seperti itu terlalu besar,” ucapnya.
Dia mengungkapkan, penganggaran proyek rehabilitasi rujab itu juga tidak sesuai kesepakatan saat dibahas di DPRD. Saat pembahasan, pemkot diminta untuk menganggarkan proyek itu dalam satu kontrak dan tidak dipisah.
“Nah ternyata, dia pecah-pecah ini barang (proyek) penunjukan. Jadi dia siasati di situ, artinya bisa saja terjadi persekongkolan. Kami menyayangkan ini pihak BPBJ,” ungkapnya.
Namri menjelaskan, proyek rehab dengan total anggaran Rp 2 miliar yang dipecah-pecah itu sulit diawasi. Dia menduga, Pemkot sengaja memisah anggaran menjadi 4 kontrak agar sulit diawasi.
“Iya, betul. Rekomendasi kita kemarin gelondongan supaya proyeknya jelas pengawasannya. Jelas, karena satu kontrak gitu. Ini kan empat kontrak. Jadi bingung nanti yang mana yang bagaimana ini,” jelasnya.
Dia mengaku curiga, proses pekerjaan proyek rehabilitasi rujab itu tidak sesuai dengan anggaran yang diaturkan. Olehnya itu, dia meminta agar proyek rehab itu diawasi ketat.
“Pekerjaannya juga kita belum tahu di sana. Termasuk konsultan perencananya siapa. Kita mau tahu jangan sampai ini apa-apa, tidak sesuai dengan penganggaran yang ada yang diaturkan,” ujarnya.
Namri mengaku DPRD akan turun meninjau langsung progres 4 item proyek rehabilitasi di kompleks Rujab Wali Kota. Dia menduga pelaksanaan rehabilitasi rujab itu tidak sesuai dengan anggaran yang disiapkan.
“Saya mau turun langsung ke rujab dulu mau tinjau langsung. Kalau tidak berkesesuaian, saya panggil konsultan perencana dengan rekanannya. Yakin ka itu tidak sesuai dengan anggaran itu. Artinya lebih meyakinkan nanti kalau kita turun lapangan,” pungkasnya.
Kasubag Rumah Tangga Bagian Umum dan Protokol Setdako Parepare, Hiroshi yang dikonfirmasi terkait proyek tersebut belum memberikan tanggapan. Pesan singkat dan panggilan telepon belum direspons.
Sebelumnya diberitakan, Pemkot Parepare mengucurkan anggaran sebanyak Rp 2 miliar untuk mempercantik komplek rujab wali kota. Anggaran itu terbagi empat item pekerjaan.
Dilihat di laman LPSE Parepare, ada 3 pekerjaan rehabilitasi dan 1 pemeliharaan. Item pekerjaan itu terdiri dari ruang tengah Rujab, gedung Barugae, mes, musala, rumah adat, hingga auditorium BJ Habibie.
“Iya, ada penggantiannya interior sama gedung auditorium Barugae, rumah adat, perbaikannya. Iya ada juga Barugae, mes dengan lapangan tenis. Itu diperbaiki ya,” ungkap Kabag Umum dan Protokol Setdako Parepare, Fitriyani kepada infoSulsel, Jumat (28/11).
