DPRD Takalar menyetujui rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang laporan pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan APBD 2024. Bupati Takalar Mohammad Firdaus pun berjanji melakukan pembenahan pada sejumlah aspek, termasuk dalam hal pelayanan publik.
Hal itu diungkapkan oleh Firdaus dalam rapat paripurna DPRD pada Rabu (23/7) malam. Dia mengatakan persetujuan ranperda dapat mendorong kepastian hukum hingga akuntabilitas daerah.
“Kami menyadari pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik masih perlu banyak pembenahan. Tapi persetujuan ranperda ini adalah wujud iktikad baik untuk memperkuat kepastian hukum dan akuntabilitas daerah,” ujar Firdaus dalam keterangannya.
Lebih jauh, Bupati Firdaus menekankan pentingnya transformasi menuju pelayanan publik yang efektif dan efisien. Selain itu, dia juga menyinggung kesiapan menghadapi tantangan digitalisasi ekonomi.
“Ke depan, tantangan kita bukan hanya menjalankan roda pemerintahan, tapi juga bagaimana mendorong masyarakat agar maju dan berdaya saing melalui ekonomi digital,” tegasnya.
Ia juga berharap dukungan moril dari seluruh anggota DPRD agar visi dan misi daerah untuk menciptakan ekosistem digital yang mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dapat terwujud.
