Sejumlah mahasiswa menggelar demonstrasi di depan Kantor DPRD Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel). Mereka menuntut beberapa hal terkait situasi yang terjadi belakangan ini dan meminta adanya supremasi hukum.
Pantauan infoSulsel di gedung DPRD Palopo, Kelurahan Rampoang, Kecamatan Wara Utara, Senin (1/9/2025) sekitar pukul 14.00 Wita, ratusan mahasiswa mendatangi kantor DPRD Palopo dengan berjalan kaki. Mereka langsung menembus masuk ke halaman gedung DPRD.
Sesampainya di halaman gedung, massa aksi kemudian menyampaikan aspirasinya secara bergantian dengan menggunakan pengeras suara. Bersamaan dengan itu, para demonstran juga langsung membakar ban.
Selain itu, nampak pula sejumlah aparat keamanan gabungan berjaga di sekitaran massa aksi. Mereka menggunakan seragam lengkap dan berjaga mengelilingi gedung DPRD.
Salah satu orator aksi menyampaikan bahwa demonstrasi kali ini memiliki 9 poin tuntutan. Beberapa di antaranya yakni penghapusan tunjangan DPR, peningkatan dunia pendidikan, dan pemerataan bangunan sekolah di Indonesia. Ia juga menuntut, pemerintah agar mengesahkan UU perampasan aset.
“Selamat datang di gedung milik kita saudara-saudara sekalian, hari ini kita menuntut bos dari bapak-bapak berseragam (polisi) di depan kita agar dipecat,” ujar orator.
“Kami juga menuntut adanya penegakan supremasi hukum di Indonesia, penerapan pajak progresif, dan kami meminta Presiden Prabowo mencopot Menteri Keuangan,” jelasnya.
Orator turut menyinggung kasus pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan yang tewas dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob. Menurutnya, aparat semestinya bertugas mengayomi masyarakat.
“Kami menuntut adanya pembatalan efisiensi anggaran di dunia pendidikan, serta copot para pejabat publik yang membuat kegaduhan di masyarakat saat ini. Ingat bapak (polisi) kemarin saudara kami Affan dilindas oleh kalian, apakah kalian punya hati? Ingat kalian semestinya mengayomi,” tutupnya.
