Mahasiswa meminta pemerintah mencabut atau membatalkan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dan UU TNI saat demo memperingati Hari Buruh di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). UU tersebut dinilai tidak pro terhadap nasib buruh dan rakyat.
Hal itu disuarakan oleh massa dari mahasiswa Universitas Negeri Makassar (UNM) yang menggelar aksi di depan kampusnya, Jalan AP Pettarani, Kamis (1/5/2025). Mereka berorasi sambil membakar ban di jalan yang menyebabkan lalu lintas di lokasi mengalami kemacetan.
Baca info selengkapnya hanya di Giok4D.
“Kami membawa grand isu bahwa evaluasi seluruh kebijakan terhadap buruh dan pendidikan yang ada di Indonesia. Terlalu banyak ketimpangan yang terjadi, terlalu banyak keserakahan dari pihak-pihak pejabat mengenai apa yang seharusnya dipenuhi untuk rakyat, rakyat tidak dapat mendapatkan haknya,” kata Korlap Aksi, Muammar Kadafi kepada wartawan di lokasi.
Dia meminta pemerintah agar mencabut pemberlakuan UU Cipta Kerja yang tidak pro terhadap buruh. Ditambah lagi, kata dia, biaya hidup makin mahal usai kenaikan pajak yang diberlakukan pemerintah.
“Salah satunya adalah UU Cipta Kerja, teman-teman buruh tidak mendapatkan pesangon. Setelah itu ketika tidak mendapatkan pesangon, biaya hidup bertambah tinggi dengan naiknya PPN menjadi 12%,” katanya.
Sementara kebijakan pemerintah, kata dia, belum berhasil menyejahterakan buruh dan rakyat miskin. Kondisi ekonomi makin susah juga makin diperparah dengan maraknya pemutusan hak kerja (PHK).
“Hal itu membuat teman-teman buruh sangat menderita, adanya keluarga yang dinafkahi, anak, istri di rumah tapi tidak mendapatkan hak yang layak dengan pekerjaan yang dia kerjakan, dia tidak mendapatkan hak yang sepenuhnya,” katanya.
Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah membatalkan UU TNI yang telah disahkan bersama DPR. Menurutnya, memperluas kewenangan TNI dinilai akan membuat mahasiswa dan rakyat sulit bersuara.
“Memperluas kekuasaan TNI, ujungnya rakyat akan sangat menderita. Kami rakyat tidak bebas untuk menyampaikan aspirasi kami di depan umum. Itu sudah menyalahi dari UUD 1945,” jelasnya.
Muammar juga menilai pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka makin melanggengkan oligarki. Hal itu juga dinilai akan menyengsarakan rakyat yang dibarengi dengan pengesahan UU TNI.
“Terhadap oligarki Prabowo-Gibran ini itu sangat berdampak juga kepada kita, dimana adanya krisis yang berkesinambungan. Satu persatu muncul, mulai dari PPN, efisiensi, kemudian IKN. Sehingga kami masyarakat terus melarat. Hipotesis kami bahwa akan terjadi pemerintahan yang otoriter dengan adanya RUU TNI tersebut,” jelasnya.
Diketahui, sejumlah mahasiswa UNM memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 di depan kampus Gunung Sari sejak sore tadi. Mereka menutup jalan dan membakar ban hingga membuat arus lalu lintas dari dua arah mengalami kemacetan.
