Massa dari warga dan aktivis mahasiswa menggeruduk kantor Wali Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel). Mereka menolak kenaikan PBB hingga menuntut gudang ilegal dalam kota ditertibkan sesuai peraturan daerah.
Pantauan infoSulsel di depan Kantor Wali Kota, tepatnya Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat pada Senin (15/9/2025) sekitar pukul 10.30 Wita, massa demo tampak melakukan orasi secara bergantian.
Pendemo juga tampak membentangkan spanduk yang bertuliskan 3 tuntutan di pagar kantor Wali Kota. Mereka juga tampak membakar ban di tengah jalan.
“Kami turun untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. Yang mana kebijakan pemerintah lahir memberi beban dan rasa ketidakadilan kepada masyarakat,” pekik jenderal lapangan, Andi Tenriwara saat orasi.
Tenri menjelaskan tiga tuntutan kepada wali kota yakni menegakkan Perda nomor 16 tentang pergudangan. Selain itu, ada SK parsial efisiensi anggaran walikota yang dinilai cacat hukum hingga pembatalan kenaikan PBB.
“Kami mendesak wali kota menegakkan Perda terkait dengan larangan terhadap pergudangan di tengah kota. Kemudian yang kedua adalah SK parsial (efisiensi anggaran) yang kemudian bisa dianggap itu adalah cacat hukum. Kemudian yang ketiga itu pembatalan kenaikan PBB,” jelasnya.
Para pendemo tampak kecewa karena tidak ditemui Wali Kota Parepare Tasming Hamid. Pemkot Parepare mengutus Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Andi Ardian Asyraq untuk menemui pendemo.
“Kalau kecewa sih sangat kecewa. Ya, sempat ada (asisten) yang ditemui dan penjelasannya adalah karena mungkin ada acaranya (walikota). Kita mau diterima kalau pak wali yang muncul,” ujar dia.
Tenri menganggap tuntutan mereka belum tersampaikan secara langsung karena tidak ditemui wali kota. Dia mengancam bakal kembali melakukan aksi dengan massa yang lebih banyak.
“Bisa dianggap bahwa ini belum disampaikan. Kami juga memberikan ultimatum kepada pemerintah daerah dalam 3 kali 24 jam, kalau tidak terealisasi maka kami akan kembali turun lebih masif,” pungkasnya.
