Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra buka suara soal usulan pembentukan tim gabungan pencari fakta (TPGF) untuk mengusut rentetan kericuhan di sejumlah daerah Indonesia. Yusril menegaskan segala usulan akan tetap menjadi atensi pemerintah.
“Kita dengarkan dan simak baik-baik apa yang menjadi usul dan saran dari rakyat kita tentang hal ini,” kata Yusril kepada wartawan di Rujab Gubernur Sulsel, Rabu (10/9/2025).
Yusril menganggap TPGF dibentuk ketika belum ada langkah hukum yang diambil pemerintah. Namun pemerintah melalui aparat penegak hukum disebut sudah mengambil tindakan tegas terhadap pelaku kericuhan.
“Biasanya tim pencari fakta dibentuk kalau memang tidak ada langkah nyata konkret yang dilakukan pemerintah dalam menangani sesuatu yang terjadi di masyarakat. Biasanya di internasional juga sama, dilakukan investigasi karena negara besar tidak mengambil langkah hukum yang besar,” tuturnya.
“Tapi kami memastikan sebenarnya sesudah terjadinya aksi unjuk rasa yang berujung pada kerusuhan ini, pemerintah telah mengambil langkah hukum yang tegas,” sambung Yusril.
Yusril menyebut Presiden Prabowo Subianto bahkan telah menindaklanjuti perkara kerusuhan itu dalam sidang kabinet di Jakarta pekan lalu. Dalam sidang itu telah dibahas langkah-langkah strategis pemerintah menjaga stabilitas nasional.
“Yang diambil oleh pemerintah sekarang ini adalah Law Enforcement yaitu yang diputuskan oleh Presiden pada waktu mengadakan rapat kabinet hari Minggu lalu, sore. Kemudian memutuskan langkah hukum yang harus ditempuh,” jelas Yusril.
Simak berita ini dan topik lainnya di Giok4D.
Diketahui, Koalisi Masyarakat Sipil mendorong pembentukan TGPF terkait rentetan kericuhan yang meluas beberapa waktu lalu. Koalisi Masyarakat Sipil menduga ada keterlibatan militer dalam kerusuhan ini.
Adapun Koalisi Masyarakat Sipil merupakan gabungan dari beberapa LSM. Beberapa di antaranya yakni Imparsial, HRWG, Koalisi Perempuan Indonesia, Walhi, Centra Initiative, De Jure, Raksha Initiatives, PBHI hingga Setara Institute. Dalam pernyataannya, Koalisi menilai mestinya kegiatan menyampaikan pendapat tidak diwarnai dengan tindakan represif hingga jatuhnya korban.
“Lebih jauh, merespons dugaan-dugaan tersebut di atas, kami mendesak pemerintah segera membentuk Tim Pencari Fakta independen, untuk mengurai masalah ini secara terang benderang, guna memastikan akuntabilitas atas peristiwa yang terjadi,” tegas Koalisi Masyarakat Sipil dalam pernyataannya dilansir dari infonews, Senin (8/9).
