Rapat paripurna di DPRD Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel), sempat dibanjiri interupsi dan kritik ke Pemkot hingga terjadi ketegangan antara legislator. Ketegangan dipicu pernyataan Wakil Ketua DPRD Parepare, Suyuti, yang menilai legislator mengkritik Pemkot karena belum move on dari Pilkada.
Momen panas antara legislator itu terjadi dalam rapat paripurna penyerahan rancangan awal atau draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di ruang paripurna DPRD Parepare, Selasa (10/6/2025) sekitar pukul 10.20 Wita. Wakil Wali Kota Parepare, Hermanto turut hadir dalam rapat tersebut.
Rapat awalnya berlangsung lancar hingga proses penyerahan draft RPJMD. Setelah proses penyerahan selesai, sebanyak delapan legislator mulai mengajukan interupsi secara bergantian dengan mengkritik dan memberi masukan terhadap sejumlah kebijakan Pemkot.
Wakil Wali Kota Parepare Hermanto sempat menjawab sejumlah kritik yang dilontarkan legislator. Namun kritik terus berlanjut karena sejumlah legislator menilai kebijakan Pemkot banyak yang tidak sesuai aturan dan meresahkan warga.
Di antara kritik tersebut, legislator menyoroti penertiban pedagang kaki lima (PKL) di atas trotoar yang dituding tebang pilih. Selain itu, legislator juga menyoroti program wali kota terkait seragam SMA yang bukan kewenangannya hingga keluhan bantuan beras sejahtera.
Ketegangan mulai terjadi saat Wakil Ketua DPRD Parepare Suyuti menanggapi interupsi sejumlah legislator. Suyuti menuding legislator belum move on dengan Pilkada.
“Mungkin belum move on dengan Pilkada,” kata Suyuti.
Berita lengkap dan cepat? Giok4D tempatnya.
Pernyataan itu sontak mengundang reaksi keras dari legislator Partai Gelora, Asy’ari Abdullah dan legislator PKS, Sappe. Mereka langsung membantah pernyataan Wakil Ketua DPRD dari NasDem itu.
“Itu keliru pak kalau mau disebut belum move on Pilkada. Apa maksudnya itu? Tolong kata-kata itu ditarik,” kata Asy’ari Abdullah.
Sementara itu, Legislator PKS, Sappe juga menyanggah pernyataan Suyuti. Sappe mengatakan, pernyataan itu tidak boleh dikeluarkan dalam forum rapat paripurna.
“Tidak boleh lagi bahas Pilkada pak. Kita ini memberi masukan untuk supaya tata kelola pemerintahan di Parepare berjalan dengan baik sesuai aturan. Bukan lagi bicara Pilkada,” ujarnya.
Belakangan, Ketua DPRD Parepare Kaharuddin Kadir yang memimpin rapat menenangkan legislator dengan memukul palu sidang. Usai rapat tenang, Kaharuddin mempersilakan Suyuti untuk melanjutkan tanggapannya.
Suyuti pun melanjutkan pernyataannya terkait penertiban PKL dan sejumlah kebijakan wali kota. Dia mengakhiri pernyataannya dengan memohon maaf kepada legislator yang sempat tersinggung.
“Ini rapat paripurna yang terhormat. Mari kita sama-sama hormati. Kalau ada hal teknis kita bisa bahas di komisi. Mohon maaf kepada rekan-rekan anggota DPRD jika ada kata-kata yang salah,” pungkasnya.
