DPD PDIP Provinsi Gorontalo mengultimatum seluruh kadernya untuk menjaga nama baik partai setelah anggota DPRD Provinsi Gorontalo dipecat gegara pernyataannya mau merampok uang negara. PDIP tidak segan-segan menindak tegas kader yang melakukan pelanggaran.
Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
“DPD PDI Perjuangan Gorontalo dalam kesempatan ini hendak mengingatkan kepada seluruh kader partai di seluruh Provinsi Gorontalo, agar selalu menjaga nama baik dan kehormatan nama baik partai,” tegas Sekretaris DPD PDIP Gorontalo Laode Haimudin saat jumpa pers, Minggu (21/9/2025).
Haimudin melanjutkan, seluruh kader tidak boleh sampai melakukan tindakan yang bisa mencederai kepercayaan rakyat. Dia menegaskan, partai masih memiliki program yang mesti diperjuangkan untuk kesejahteraan masyarakat.
“Tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan nama baik dan kepentingan partai serta terutama dan utama tidak melakukan hal-hal tindakan yang merugikan rakyat,” ucapnya.
PDIP Gorontalo pun meminta maaf atas ulah Wahyudin yang telah membuat kegaduhan. PDIP mengaku terbuka menerima segala bentuk kritikan dan masukan dari masyarakat agar partai semakin baik ke depannya.
“DPD PDIP Provinsi Gorontalo menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa ini atas perilaku tidak pantas yang bersangkutan dan kami bertekad menjadikan peristiwa ini sebagai bahan penting bagi partai agar tidak terulang di masa depan,” jelas Haimudin.
Diketahui, DPP PDIP telah memecat alias mencabut status keanggotaan Wahyudin dari partai setelah viral mengaku mau merampok uang negara dengan maksud memiskin negara. Tindakan Wahyudin dianggap sebagai perilaku tak terpuji yang tidak bisa ditolerir.
“Partai telah memproses pemecatan yang bersangkutan, karena nyata-nyata melanggar disiplin partai melanggar norma dan nilai yang harus dijunjung tinggi oleh seorang kader partai,” ucapnya.
Haimudin menyebut surat pemecatan Wahyudin dari DPP PDIP terbit pada Sabtu (19/9). Pemecatan Wahyudin dari partai otomatis membuatnya turut diberhentikan dari anggota DPRD Provinsi Gorontalo.
“Status keanggotaan otomatis dicabut. Otomatis penugasan yang bersangkutan di lembaga-lembaga publik sebagai anggota DPRD itu diberhentikan,” tegas Haimudin.
PDIP Gorontalo segera menunjuk kader lain menggantikan Wahyudin di DPRD Provinsi Gorontalo. Pihaknya sementara memproses pergantian antarwaktu (PAW) tersebut.
“Nanti mekanisme (PAW) disampaikan setelah rapat. Setelah ini akan ada penyampaian dari partai kepada lembaga DPRD, KPU untuk proses PAW,” pungkasnya.
