Pemkab Takalar mengucurkan anggaran sekitar Rp 10 miliar demi menanggung pembayaran iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan warganya. Anggaran itu dialokasikan melalui APBD Perubahan 2025.
Hal itu diungkapkan oleh Bupati Takalar Mohammad Firdaus saat rapat paripurna di DPRD Takalar, Rabu (17/9/2025). Dia menekankan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat.
“Secara garis besar saya dapat sampaikan bahwa keberpihakan kepada masyarakat, ini menjadi skala prioritas bagi kami,” ujar Firdaus.
Firdaus kemudian menjelaskan bahwa pembayaran iuran BPJS warga Takalar masuk dalam lima besar alokasi anggaran perubahan. Pemkab mengalokasikan sekitar Rp 9 miliar untuk BPJS Kesehatan dan sekitar Rp 1 miliar untuk BPJS Ketenagakerjaan sehingga menyerap sekitar 47% dari total anggaran perubahan.
“Bayangkan ada kurang lebih sekitar 74.000 masyarakat kita yang kalau datang ke RS itu harus kita berikan layanan dalam bentuk pembayaran BPJS. Ini adalah orang-orang yang harus kita bantu dan ini adalah bentuk keberpihakan pemerintah kabupaten, kita semua terhadap masyarakat kita,” katanya.
“Sehingga dua komponen ini saja antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan itu sudah menyerap hampir Rp 10 miliar dan itu porsinya 47%. Ini menggambarkan kita memperhatikan masyarakat kita,” katanya.
Firdaus mengatakan pihaknya juga mengalokasikan 18% anggaran perubahan untuk pembangunan infrastruktur. Menurutnya, sektor ini turut menjadi perhatian pihaknya.
“Pembangunan infrastruktur itu porsinya adalah 18%. Memang ini sangat terbatas sekali ya tapi ini top nomor dua infrastruktur ini. Dimana-mana saat kita jalan saat ini kita paham ya. Jalannya rusak lampu nggak ada. Mau ke Tana Keke saja misalnya, atau kami sulit tidak bisa setiap saat karena mesti sewa jolloro,” jelasnya.
Lebih lanjut Firdaus menjelaskan bahwa 35% anggaran perubahan disisihkan untuk berbagai hal, termasuk pelayanan masyarakat. Menurutnya, alokasi tersebut sudah dipertimbangkan secara matang sesuai dengan kondisi Takalar hari ini.
“Yang lain 35% (sisanya) banyak pak. Bahkan digitalisasi saja kita gaungkan hanya porsinya 1%. Jauh sekali kecil padahal ini menjadi stepping stone batu loncatan untuk ke depan biar bisa generate PAD, bisa menggenerate layanan dan sebagainya,” jelasnya.
