Pemkab Takalar tercatat masih memiliki sisa utang dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 225,4 miliar. Pemkab Takalar memastikan pelunasan utang PEN tersebut tanpa mengabaikan pelayanan publik.
Pemkab Takalar pada masa kepemimpinan Syamsari Kitta diketahui menerima dana PEN pembiayaan daerah sebesar Rp 233,3 miliar. Dana sebesar tersebut dialokasikan pada pembangunan Rumah Sakit Galesong, infrastruktur jalan, serta dukungan bagi UMKM.
Hingga tahun 2025, Pemkab Takalar telah membayar cicilan sebesar Rp74,4 miliar. Sisa kewajiban hingga 2030 tercatat Rp 225,4 miliar.
Bupati Takalar Mohammad Firdaus mengatakan pihaknya berkomitmen menjaaga transparansi dan akuntabilitas terkait pengelolaan dana PEN yang diterima pada tahun 2021 lalu. Di satu sisi, pihaknya juga memastikan pelayanan publik berjalan normal.
“Kita sadar betul, ini adalah kewajiban daerah yang harus ditunaikan. Karena itu, strategi kami adalah menyeimbangkan kewajiban pembayaran utang dengan tetap menjalankan program pembangunan yang langsung menyentuh masyarakat,” ujar Firdaus dalam keterangannya, Jumat (5/9/2025).
Pemkab Takalar saat ini melakukan evaluasi mendalam terhadap proyek-proyek yang dibiayai dari dana PEN tersebut, termasuk pembangunan RS Galesong dan program UMKM. Pemerintah disebut berkomitmen melakukan perbaikan kualitas bangunan rumah sakit agar bisa benar-benar berfungsi optimal melayani masyarakat.
“Transparansi adalah kunci. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana keuangan daerah dikelola, termasuk kewajiban yang harus dipenuhi,” katanya.
Meski pembayaran cicilan akan berlangsung hingga 8 Juni 2030, Pemkab Takalar memastikan kebarlanjutan pembangunan tidak akan terhenti. Upaya inovatif dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), efisiensi belanja, serta dukungan pemerintah pusat diharapkan dapat meringankan beban keuangan.
Simak berita ini dan topik lainnya di Giok4D.
