Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar tengah mempersiapkan pelaksanaan pemilihan ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW). Anggaran yang disiapkan mencapai Rp 5,46 miliar dan ditargetkan terlaksana bulan ini.
“Insyaallah kalau selesai Perwalinya kita laksanakan segera (Juni),” kata Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Setda Kota Makassar, Andi Anshar kepada infoSulsel, Minggu (8/6/2025).
Saat ini, kata Anshar, proses penyusunan Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang pemilihan ketua RT/RW masih dalam tahap finalisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Setelah mendapat persetujuan, pihaknya akan segera menggelar pemilihan ketua RT/RW tersebut.
“Persiapannya, saat ini sementara berproses perwalinya di Kemenkumham. Kalau misalnya perwalinya selesai dalam waktu dekat, kita laksanakan langsung,” katanya.
Anshar mengaku anggaran yang disiapkan pada pemilihan ketua RT/RW secara serentak ini mencapai Rp 5,4 miliar. Anggaran itu akan digunakan untuk sosialisasi hingga pelaksanaan teknis di lapangan.
“Kalau kami khusus di BPM Rp 900 juta, tapi secara keseluruhan kurang lebih Rp 5,4 miliar dengan yang di kecamatan dengan perencanaan kebutuhannya,” jelasnya.
Kebutuhan teknis di lapangan, kata Anshar, meliputi penyediaan tempat pemungutan suara (TPS), logistik surat suara, hingga perlengkapan administrasi. Pemilihan akan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Makassar yang mencakup 15 kecamatan dan 153 kelurahan. Tercatat, ada sekitar 4.965 RT dan 992 RW di Kota Makassar yang akan mengalami pergantian kepemimpinan.
“Iya (anggaran siap), ada dua versi anggaran, yang satu untuk teknis penyelenggaraan, anggarannya ada di kecamatan, kemudian dari BPM sendiri sosialisasi regulasi di 15 kecamatan. Kecamatan masing-masing menganggarkan sesuai dengan kebutuhannya, jumlah TPS, kebutuhan administrasi seperti kertas atau surat suara, dan lain-lain,” terangnya.
Diketahui, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin (Appi) sebelumnya telah membekukan jabatan seluruh ketua RT/RW di Kota Makassar usai masa bakti mereka berakhir. Jabatan itu kini diisi oleh pejabat sementara (Pj) yang ditugaskan untuk mempersiapkan pemilihan langsung.
“Sudah dibekukan sejak awal Maret ini karena perwali sudah habis, ini harus cepat diantisipasi dengan menerbitkan perwali yang baru. Perwali baru sudah ada. Penjabat sementara yang ditunjuk oleh lurah untuk melaksanakan pemilihan,” ujar Appi kepada infoSulsel, Selasa (18/3).
Appi lalu menargetkan pemilihan RT/RW akan digelar pada Juni ini. Saat ini sisa menunggu pembahasan Perwali tentang pemilihan ketua RT/RW yang menjadi dasar hukum pelaksanaannya.
“Artinya kan ada perwali yang harus muncul, yang harus kita jalankan, setelah itu baru kita jalan dan ini sudah berproses. Mudah-mudahan bisa Juni, lebih cepat lebih baik,” ujar Appi kepada wartawan.
