Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) melakukan efisiensi anggaran dalam APBD 2025 hingga mencapai Rp 559 miliar. Kebijakan ini membuat sejumlah proyek atau program kegiatan yang sudah ditetapkan sebelumnya kini batal dilaksanakan.
Wali Kota Makassar Munafri ‘Appi’ Arifuddin mengakui sejumlah proyek dibatalkan hingga ditunda imbas penghematan anggaran. Selain proyek fisik, Appi mengakui sejumlah pengadaan barang juga dipangkas.
“Kalau kita mau jalankan sekarang ini, apa iya, apakah kita mau bikin bangunan lalu apakah akan selesai di akhir tahun, kalau tidak, lebih bagus kita anggarkan di pokok, supaya bisa langsung selesai di waktu yang sesuai,” ujar Appi kepada wartawan di Rujab Wali Kota Makassar, Selasa (6/5/2025).
Salah satunya proyek yang terdampak efisiensi, yakni pembangunan Makassar Government Center (MGC) tahap kedua yang terpaksa harus dibatalkan. Meski telah dianggarkan, proyek yang dianggarkan Dinas PU Makassar itu dinilai belum bisa rampung tahun ini.
“Iya, ini juga kalau umpamanya mau dijalankan, kalau dia bisa selesai kita jalankan. Tapi kalau tidak selesai apa lagi yang mau dibikin. Dianggap berhenti lagi. Nah biarkan dia selesai sampai sempurna benar-benar, baru kita pakai. Kan ini bukan masalah siapa yang bangun, tapi untuk apa ini dibangun. Itu kan yang kita mau lakukan,” katanya.
Proyek lainnya yakni pengadaan motor pengangkut sampah listrik yang ada di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Makassar. Rencana pengadaan 1.000 unit motor sampah listrik itu juga dipastikan batal.
“Iya lah, pastilah. Banyak sekali hal-hal yang harus kita selesaikan,” jelasnya.
Proyek terdampak lainnya yakni Smart City Sensor untuk mengukur kualitas udara di Kota Makassar. Rencana pengadaan 43 unit Smart Sensor di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Makassar ini juga dipastikan ditunda.
“Jadi ini saya baru mau ketemu sama teman-teman di Kominfo untuk melihat detail anggaran yang ada supaya kita bisa menambah atau rasionalisasi,” katanya.
Appi mengakui anggaran yang telah diefisiensi dari sejumlah proyek jumbo sudah mencapai Rp 559 miliar. Meski demikian, dia memprediksi jumlah tersebut masih akan bertambah.
“Ada beberapa kemarin, tadi itu kalau tidak salah sudah sampai Rp 500 miliar lebih lah. Tapi kita lagi mau coba cari peras di tempat mana lagi. Masih ada (penambahan) tapi tidak terlalu banyak lagi. Nah Rp 600-650 miliar maksimal,” pungkasnya.
Diketahui, penyesuaian terhadap sejumlah program dan belanja strategis tahun anggaran 2025 berdasarkan hasil evaluasi Pemkot Makassar. Dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 559.277.392.337 tercatat sebagai anggaran proyek yang tidak dapat dilaksanakan atau ditunda pelaksanaannya.
Beberapa program besar yang dipastikan batal alias tidak dapat dilaksanakan antara lain pengadaan solar panel oleh Dinas Pendidikan senilai Rp 149,3 miliar, pembelian motor sampah listrik oleh Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp 116,3 miliar, serta proyek stasiun pengisian baterai dan baterai motor listrik dengan total lebih dari Rp 4 miliar.
“Saya lihat adalah motor listrik sampah, kemudian yang kedua solar panel, kemudian smart sensor,” kata Kepala Bappeda Makassar Andi Zulkifli Nanda kepada wartawan.
Selain itu, pembangunan dermaga beton oleh Dinas Perhubungan (Dishub) senilai hampir Rp 30 miliar juga dibatalkan. Proyek rehabilitasi dan penanganan jalan di ruas Sudiang Biringkanaya juga terdampak. Satu proyek senilai Rp 42,6 miliar tidak mendapat keterangan lanjut, sementara proyek senilai Rp 34,7 miliar dibatalkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Proyek pembangunan gedung MGC senilai Rp 93,8 miliar masih menunggu hasil audit dari BPKP. Sementara revitalisasi kawasan olahraga Karebosi senilai Rp 73,2 miliar dan pembangunan beberapa kantor lurah serta camat belum menunjukkan progres tender.
“Sementara ini juga kita lagi mengkaji untuk tahap dua mengenai MGC Ini kalau memang tidak bisa dilaksanakan, karena mengingat waktu yang berangkat tidak cukup, sehingga ini ditunda bisa jadi untuk tahun depan. Karena kan sekarang masuk ke tender. Ini kan sudah beberapa bulan tidak ada kejelasan,” jelas Zulkifli.
Program lainnya seperti Smart City Sensor senilai Rp 9,7 miliar dan pengadaan CCTV lorong wisata juga tidak dapat dilaksanakan. Sedangkan pembangunan puskesmas baru dan belanja rutin lainnya masih belum ada keterangan detail anggarannya yang akan dipangkas.
“Jadi kantor lurah, kantor camat, tetap kita lihat dulu apa-apa yang menjadi perencanaannya, misalnya alas haknya bagaimana. Itu harus clear, ada clean dulu. Setelah itu baru kita lihat DED-nya,” pungkas Zulkifili.
