Pemkot Makassar akan mengalihkan kendaraan dinas pejabat dari berbahan bakar fosil (BBM) menjadi mobil listrik mulai 2026. Pemkot akan mengadakan mobil listrik untuk pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dengan sistem sewa.
“Mulai 2026, Pemkot tidak lagi membeli mobil dinas. Kita pakai skema sewa selama empat tahun, sehingga biaya pemeliharaan ditanggung oleh penyedia. Dan ini sudah dianggarkan,” kata Wali Kota Makassar, Munafri ‘Appi’ Arifuddin di Balai Kota Makassar, Selasa (26/8/2025).
Menurut Appi, penggunaan mobil listrik merupakan langkah strategis untuk efisiensi anggaran. Hal ini dianggap sekaligus bisa mendukung upaya mewujudkan kota yang ramah lingkungan.
“Dengan begitu, lebih efisien dan tidak ada lagi persoalan mobil dibawa pindah ketika pejabat berganti,” ujar Appi.
Pada tahap awal, Pemkot Makassar merencanakan kebutuhan sekitar 50 unit kendaraan listrik. Randis tersebut akan didistribusikan kepada kepala dinas, camat, dan kepala bagian.
Sumber anggaran akan melalui APBD perubahan 2025 serta juga APBD pokok 2026. Selain mobil dinas, Pemkot juga akan menghadirkan puluhan bus listrik yang akan difungsikan sebagai armada transportasi publik perkotaan.
“Khusus dinas, kita moratorium kendaraan BBM di Pemkot. Semua operasional, baik mobil maupun bus, akan beralih ke listrik,” tambah Appi.
Langkah Pemkot Makassar ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas operasional di instansi pemerintah pusat maupun daerah.
Pemkot Makassar kini juga menjajaki kerja sama dengan perusahaan transportasi, termasuk Kalista, untuk mengembangkan moda transportasi umum berbasis kendaraan listrik di jalur koridor. Hal ini diharapkan mempercepat integrasi sistem transportasi publik yang modern, efisien, dan ramah lingkungan.
“Dengan kendaraan listrik, kita ingin menunjukkan bahwa Makassar serius mendukung elektrifikasi sekaligus memperkuat budaya hemat energi dan peduli lingkungan,” paparnya.
Appi juga telah menerima audiensi dari salah satu perusahaan bisnis Transportation di Balai Kota Makassar. Perwakilan Transportation, Syamsul Syafiri menilai tantangan transportasi pemerintahan saat ini masih diwarnai sejumlah kendala.
Hambatan yang dimaksud, seperti efisiensi armada yang belum maksimal, tingginya biaya pemeliharaan, serta kesulitan koordinasi dalam pengelolaan kendaraan dinas.
“Makassar membutuhkan sistem mobilitas yang lebih efisien, fleksibel, hemat anggaran, dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan pemerintahan modern,” ujar Syamsul.
