Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) mempersiapkan armada transportasi laut bernama seaplane yang akan disiagakan di kawasan Center Point of Indonesia (CPI) di Makassar. Pemprov mengaku membutuhkan anggaran Rp 17 miliar untuk operasional pesawat amfibi tersebut.
Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
“Anggarannya Rp 17 miliar kalau tidak salah, untuk tahun ini,” kata Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman kepada wartawan usai menghadiri Musrenbang RPJMD 2025-2029 dan Musrenbang RKPD 2029 di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (9/5/2025).
Andi Sudirman menjelaskan, seaplane ini akan menjadi alternatif transportasi udara yang mampu menjangkau wilayah-wilayah terpencil kepulauan tanpa memerlukan infrastruktur darat yang rumit. Pemprov juga telah menyiapkan dua armada awal dan memastikan kesiapan lokasi pendaratan di CPI.
“Armada kita sudah punya, tapi baru armada latihan, ada dua. Kemarin sudah disurvei di CPI, cocok katanya. Kan tidak perlu dermaga, bisa mendarat di mana saja, di pinggir laut boleh,” ungkapnya.
Menurutnya, tahap awal pengoperasian seaplane ini tidak memerlukan dermaga khusus. Namun ke depan, Pemprov Sulsel akan menyiapkan fasilitas pendukung berupa terminal atau aerodrome agar layanan lebih optimal.
“Sekarang itu ada sistemnya rintis, jadi kalau rintis itu tidak perlu dulu dermaga. Tapi nanti kalau kapal sudah mulai selesai rintisnya, harus peralihan ke yang sudah ada, namanya aerodrome seaplane, itu kayak terminal,” paparnya.
Dia menekankan, keberlanjutan operasional seaplane menjadi perhatian utama agar layanan tidak berhenti di tahun anggaran berjalan. Pemprov berkomitmen menjamin keberlanjutan melalui alokasi anggaran berkesinambungan.
“Pemerintah harus menjamin. Pesawat juga susah terbang kalau cuma satu tahun. Kita Provinsi harus berkomitmen, karena pelayanan dasar kepulauan itu agak mahal,” ujarnya.
Andi Sudirman mengungkapkan, kebutuhan biaya tinggi tak hanya untuk transportasi, tetapi juga untuk sektor pendidikan dan kesehatan di wilayah kepulauan. Karena itu, Pemprov terus menyiapkan anggaran untuk memastikan akses masyarakat terpenuhi.
“Operasional itu tidak ada yang tidak mahal, cari uang di laut juga mahal. Tetapi karena pelayanan dasar, maka kita harus memberikan kontribusi APBD untuk menjamin itu,” tegasnya.
Selain pengadaan seaplane, Pemprov Sulsel memastikan akan fokus pada penguatan konektivitas darat, laut, dan udara dalam RPJMD 2025-2029. Hal ini menjadi strategi untuk mendukung pembangunan infrastruktur secara menyeluruh.
“Sulsel terkoneksi itu penting, baik infrastruktur fisik maupun nonfisik. Kalau fisik, infrastruktur jalan, terutama jalan-jalan yang alayer tinggi, konektivitas udara, transportasi udara harus digalakkan kembali, laut juga,” pungkasnya.
