Anggaran rehabilitasi dan pemeliharaan rumah jabatan (Rujab) Wali Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) sebesar total Rp 2 miliar, menuai sorotan dari legislator. Proyek tersebut dinilai mencurigakan.
Dilihat dalam laman LPSE Parepare, proyek tersebut dibagi ke dalam empat item pekerjaan serta terbagi di kolom tender dan nontender. Keempat item pekerjaan itu yakni 3 rehabilitasi dan 1 pemeliharaan.
Kabag Umum dan Protokol Setdako Parepare, Fitriyani membenarkan proyek tersebut terbagi ke dalam 4 item. Item pekerjaan itu terdiri dari ruang tengah Rujab, gedung Barugae, mes, musala, rumah adat hingga auditorium BJ Habibie.
“Iya, ada penggantiannya interior sama gedung auditorium Barugae, rumah adat, perbaikannya. Iya ada juga Barugae, mes dengan lapangan tenis. Itu diperbaiki ya,” kata Kabag Umum dan Protokol Setdako Parepare, Fitriyani kepada infoSulsel, Jumat (28/11/2025).
Menurut Fitri, empat item pekerjaan di kompleks Rujab diperbaiki karena ada bagian yang rusak. Dia berdalih bangunan itu juga sudah lama tak tersentuh perbaikan.
“Ada kerusakan dia. Diperbaiki, iya perbaikan. Sudah lama juga, macam Barugae,” katanya.
Dia mengungkapkan perbaikan sejumlah bangunan itu bersifat pemeliharaan. Anggarannya dari bagian umum dan protokol Setdako.
“Kegiatannya di bagian umum, pemeliharaan dia. Ini kan empat pengerjaan di situ. Atau bisa kita hubungi Pak Hiroshi, PPTK-nya,” ungkapnya.
Kasubag Rumah Tangga Bagian Umum dan Protokol Setdako Parepare, Hiroshi menjelaskan empat item itu dikerjakan melalui tender dan penunjukan langsung. Saat ini empat item proyek itu sedang dikerjakan dan ditarget selesai akhir tahun 2025.
“Iya sudah (ditender), kan ada yang ditender itu, yang di atas 400 (juta) kan ditender. Sementara yang di bawah 400 (juta) itu kan penunjukan langsung. Iya, sementara dikerja sampai 31 Desember, akhir tahun,” jelasnya.
Menurutnya, item yang diperbaiki sudah mengalami kerusakan. Seperti gedung Barugae yang plafon dan atapnya itu hampir rubuh.
“Rusak. Kayak ini kemarin di Barugae itu ada yang mau rubuh rangkanya itu, kan dia masih rangka kayu. Sudah dimakan mi rayap segala macam, itu semua dibongkar,” ucapnya.
Berikut ini rincian item proyek rehabilitasi rujab wali kota Parepare:
Anggota Komisi 1 DPRD Parepare, Namri Nasir menyoroti proyek rehabilitasi rujab tersebut. Menurutnya, anggaran yang dikucurkan untuk rehabilitasi terlalu besar di tengah efisiensi anggaran.
“Besar sekali (anggaran Rp 2 miliar). Kan saat ini efisiensi anggaran, nah itu kan kemarin kita sepakat bahwa yang skala prioritas yang kita utamakan,” kata Namri Nasir kepada infoSulsel, Sabtu (29/11).
Sementara, kata Namri, rujab wali kota tidak masuk skala prioritas untuk diperbaiki di tengah efisiensi anggaran. Menurutnya, rujab saat ini masih layak ditempati.
“Nah itu kan tidak skala prioritas. Nah dianggap itu masih layak, masih bagus itu Rujab. Kenapa mesti dianggarkan seperti itu terlalu besar,” ucapnya.
Menurutnya, penganggaran proyek rehabilitasi rujab itu juga tidak sesuai kesepakatan saat dibahas di DPRD. Saat pembahasan, pemkot diminta untuk menganggarkan proyek itu dalam satu kontrak dan tidak dipisah.
“Nah ternyata, dia pecah-pecah ini barang (proyek) penunjukan. Jadi dia siasati di situ, artinya bisa saja terjadi persekongkolan. Kami menyayangkan ini pihak BPBJ,” ungkapnya.
Namri menjelaskan, proyek rehab dengan total anggaran Rp 2 miliar yang dipecah-pecah itu sulit diawasi. Dia menduga, Pemkot sengaja memisah anggaran menjadi 4 kontrak agar sulit diawasi.
Dia mengaku curiga, proses pekerjaan proyek rehabilitasi rujab itu tidak sesuai dengan anggaran yang diaturkan. Olehnya itu, dia meminta agar proyek rehab itu diawasi ketat.
“Pekerjaannya juga kita belum tahu di sana. Termasuk konsultan perencanaannya siapa. Kita mau tahu jangan sampai ini apa-apa, tidak sesuai dengan penganggaran yang ada yang diaturkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Namri mengatakan DPRD akan turun meninjau langsung progres 4 item proyek rehabilitasi di kompleks Rujab Wali Kota. Dia menduga pelaksanaan rehabilitasi rujab itu tidak sesuai dengan anggaran yang disiapkan.
“Saya mau turun langsung ke rujab dulu mau tinjau langsung. Kalau tidak berkesesuaian, saya panggil konsultan perencana dengan rekanannya. Yakin ka itu tidak sesuai dengan anggaran itu. Artinya lebih meyakinkan nanti kalau kita turun lapangan,” pungkasnya.
4 Item Proyek Rehabilitasi Rujab Wali Kota Parepare
Legislator Curigai Proyek Rehabilitasi Rp 2 M
Dia mengungkapkan perbaikan sejumlah bangunan itu bersifat pemeliharaan. Anggarannya dari bagian umum dan protokol Setdako.
“Kegiatannya di bagian umum, pemeliharaan dia. Ini kan empat pengerjaan di situ. Atau bisa kita hubungi Pak Hiroshi, PPTK-nya,” ungkapnya.
Kasubag Rumah Tangga Bagian Umum dan Protokol Setdako Parepare, Hiroshi menjelaskan empat item itu dikerjakan melalui tender dan penunjukan langsung. Saat ini empat item proyek itu sedang dikerjakan dan ditarget selesai akhir tahun 2025.
“Iya sudah (ditender), kan ada yang ditender itu, yang di atas 400 (juta) kan ditender. Sementara yang di bawah 400 (juta) itu kan penunjukan langsung. Iya, sementara dikerja sampai 31 Desember, akhir tahun,” jelasnya.
4 Item Proyek Rehabilitasi Rujab Wali Kota Parepare
Menurutnya, item yang diperbaiki sudah mengalami kerusakan. Seperti gedung Barugae yang plafon dan atapnya itu hampir rubuh.
“Rusak. Kayak ini kemarin di Barugae itu ada yang mau rubuh rangkanya itu, kan dia masih rangka kayu. Sudah dimakan mi rayap segala macam, itu semua dibongkar,” ucapnya.
Berikut ini rincian item proyek rehabilitasi rujab wali kota Parepare:
Anggota Komisi 1 DPRD Parepare, Namri Nasir menyoroti proyek rehabilitasi rujab tersebut. Menurutnya, anggaran yang dikucurkan untuk rehabilitasi terlalu besar di tengah efisiensi anggaran.
“Besar sekali (anggaran Rp 2 miliar). Kan saat ini efisiensi anggaran, nah itu kan kemarin kita sepakat bahwa yang skala prioritas yang kita utamakan,” kata Namri Nasir kepada infoSulsel, Sabtu (29/11).
Legislator Curigai Proyek Rehabilitasi Rp 2 M
Sementara, kata Namri, rujab wali kota tidak masuk skala prioritas untuk diperbaiki di tengah efisiensi anggaran. Menurutnya, rujab saat ini masih layak ditempati.
“Nah itu kan tidak skala prioritas. Nah dianggap itu masih layak, masih bagus itu Rujab. Kenapa mesti dianggarkan seperti itu terlalu besar,” ucapnya.
Menurutnya, penganggaran proyek rehabilitasi rujab itu juga tidak sesuai kesepakatan saat dibahas di DPRD. Saat pembahasan, pemkot diminta untuk menganggarkan proyek itu dalam satu kontrak dan tidak dipisah.
“Nah ternyata, dia pecah-pecah ini barang (proyek) penunjukan. Jadi dia siasati di situ, artinya bisa saja terjadi persekongkolan. Kami menyayangkan ini pihak BPBJ,” ungkapnya.
Namri menjelaskan, proyek rehab dengan total anggaran Rp 2 miliar yang dipecah-pecah itu sulit diawasi. Dia menduga, Pemkot sengaja memisah anggaran menjadi 4 kontrak agar sulit diawasi.
Dia mengaku curiga, proses pekerjaan proyek rehabilitasi rujab itu tidak sesuai dengan anggaran yang diaturkan. Olehnya itu, dia meminta agar proyek rehab itu diawasi ketat.
“Pekerjaannya juga kita belum tahu di sana. Termasuk konsultan perencanaannya siapa. Kita mau tahu jangan sampai ini apa-apa, tidak sesuai dengan penganggaran yang ada yang diaturkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Namri mengatakan DPRD akan turun meninjau langsung progres 4 item proyek rehabilitasi di kompleks Rujab Wali Kota. Dia menduga pelaksanaan rehabilitasi rujab itu tidak sesuai dengan anggaran yang disiapkan.
“Saya mau turun langsung ke rujab dulu mau tinjau langsung. Kalau tidak berkesesuaian, saya panggil konsultan perencana dengan rekanannya. Yakin ka itu tidak sesuai dengan anggaran itu. Artinya lebih meyakinkan nanti kalau kita turun lapangan,” pungkasnya.
